Dua Terdakwa Korupsi Alkes Dituntut 1,5 dan 2 Tahun
Lingga – Said Mukhtar dan Kasmadi, dua terdakwa kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Lingga tahun 2013, dituntut hukuman 1,5 dan 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lingga, Efan Apturedi, dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (8/1).
Efan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang...
RSUD Embung Fatimah Kota Batam Kekurangan Stok Obat
Batam - Stok obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah kembali kosong. Masyarakat Kota Batam banyak mengeluh karena tidak adanya obat yang mereka butuhkan. Rencananya Komisi IV DPRD Kota Batam kembali akan memanggil Direktur RSUD Embung Fatimah. "Kita akan memanggil direkturnya. Semalam peralatan medis RSUD banyak yang rusak dan tidak layak dipakai, sekarang obat-obatan," tutur Ketua Komisi...
Proyek DAK di Anambas Capai Rp 80 Miliar
Anambas – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2018 ini banyak mengerjakan proyek yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (Khusus). Jika ditotal jumlahnya mencapai kurang lebih lebih dari Rp 80 milliar.
Rinciannya, untuk DAK Fisik reguler sekitar Rp 40, 7 miliar, DAK Penugasan sekitar Rp 23,4 miliar dan DAK Fisik dan Afirmasi sekitar Rp 20,3 milliar. Untuk DAK...
Sidak ke RSUD, Komisi II Temukan Proyek Belum Selesai
Karimun – Komisi II DPRD Kabupaten Karimun menemukan adanya proyek pembangunan gudang farmasi anggaran 2017 senilai sekitar Rp 3 miliar lebih yang belum selesai. Temuan ini diketahui saat sidak tahunan ke RSUD M Sani, Selasa (9/1).
”Salah satu tugas dari Komisi II adalah melakukan pengawasan rumah sakit. Untuk itu, setelah berakhirnya anggaran tahun lalu, maka hari ini (kemarin, red) kita...
BPK Perwakilan Kepulauan Riau SiAP LKPD
Batam – Menjelang rangkaian kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka implementasi pemeriksaan menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK), BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan workshop dua hari yang dipandu langsung oleh Biro Teknologi Informasi BPK sebagai narasumber.
Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan (SiAP LK)...
Pengarahan Kepala Perwakilan dan Sosialisasi e-KKP
Batam – Menjelang akan dilakukannya pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 di wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, berkenan memberikan pengarahan kepada segenap Pemeriksa yang ada di BPK Kepri. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Auditorium Lt.5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu, 17 Januari 2018,...
Pemkab Anambas Terima Rp84,4 Miliar DAK dari Pusat
Anambas - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menerima Rp84,4 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2018. DAK tersebut terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp40,7 miliar, DAK Penugasan Rp23,4 miliar dan DAK Afirmasi Rp20,3 miliar.
"Untuk DAK Fisik reguler di Dinas Pendidikan sebesar Rp6,7 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp17,5 miliar, sisanya sekitar Rp16 miliar ada...
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-71 di Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Batam - Senin 15 Januari 2017 pukul 08.00 WIB, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan upacara memperingati HUT BPK RI Ke-71 yang diikuti oleh seluruh pegawai. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono.
Peringatan HUT BPK ke-71 tahun 2017 ini mengangkat tema “BPK Merajut Kebersamaan”. Tema...
BPK Merajut Kebersamaan
Batam - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-71 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan dan perlombaan yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan secara simbolis dibuka oleh Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, pada Jumat, 12 Januari 2018 di halaman lobi gedung BPK Perwakilan Provinsi...
Retribusi Pariwisata Nihil
Natuna – Hingga akhir tahun 2017 lalu, ternyata banyak retribusi daerah masih nihil. Salah satunya retribusi disektor pariwisata.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Wan Andriko mengatakan, pedapatan daerah dari retibusi daerah masih menentukan penerimaan dana perimbangan daerah.
Dijelaskan Andriko, pajak daerah ada beberapa bidang yang dikelola, diantaranya pajak hotel, pajak reklame dan lainnya. Sementara restribusi daerah terbagi tiga golongan,...
Pelindo Sumbang Rp 50 Miliar ke Daerah
Karimun – PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Tanjungbalai Karimun, dari tahun 2009 hingga 2016 telah memberikan kontribusi atau pendapatan ke Pemerintah kabupaten Karimun melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun sekitar Rp 50 miliar. Dan pada tahun 2017, kalau dihitung rata-rata Rp 400 Juta per bulan hingga akhir tahun bisa mencapai hampir Rp 5 miliar dari sektor jasa kepelabuhan...
7.850 Keluarga Dapat Beras Gratis
Karimun – Jika sebelumnya, keluarga pra sejahtera untuk memperoleh beras sejahtera (Rastra) harus diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp13 ribu per kg. Namun, mulai tahun ini keluarga pra sejahtera di Kabupaten Karimun yang jumnlahnya 7.850 keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkannya secara gratis.
”Berdasarkan hasil rapat koordinasi beberapa hari lalu di Jakarta, memang mulai tahun ini keluarga pra sejahtrera...
Anggaran DPRD Kepri Naik Rp 10 Miliar
Tanjungpinang – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan berdasarkan hasil perhitungan tim apraisal, besaran nilai tunjangan perumahan anggota DPRD Kepri adalah sebesar Rp 15 juta. Sedangkan tunjangan transportasi lebih kurang Rp 10 juta. Sisa kewajiban September – Desember 2017 akan diselesaikan lewat APBD 2018.
“Floting anggaran sudah masuk dalam APBD 2018. Khusus untuk tunjangan perumahan DPRD Kepri masih...
Inspektorat Ultimatum Pejabat Disdik
Tanjungpinang – Inspektorat Provinsi Kepri memberikan ultimatum kepada Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, terkait adanya temuan kegiatan yang dilaksanakan di luar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 780 juta. Untuk menghindari terjadinya proses hukum, Inspektorat mendesak anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.
“Kami sudah mengeluarkan surat yang ditujukan ke kepala daerah (Gubernur,red). Selanjutnya, Gubernur yang...
Dua Bulan Uang Makan Pegawai RSUD Tanjunguban Belum Cair
Bintan – Dua bulan uang makan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non pns di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjunguban Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan belum cair.
Informasi yang diterima Batam Pos dari seorang sumber di rumah sakit, menyebutkan jika uang makan pegawai sejak dua bulan terakhir belum cair. Setiap bulan, uang makan yang diterima masing masing...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 23/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 23/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 21/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 12/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 17/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 19/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 20/LHP/XVIII.TJP/12/2017 tanggal 15 Desember 2017
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Penyerahan Aset Bandara Letung Tunggu Kemenhub Turun Anambas! Kepastian Tunggu Cuaca Teduh!
ANAMBAS-Proses penyerahan aset Bandara Letung dari Pemerintah Daerah, tinggal menunggu kedatangan orang dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
Ariadi Widiawan Kasatpel Bandara Letung yang dihubungi melalui sambungan seluler mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari waktu yang tepat agar perwakilan dari Kemenhub dapat datang dan mengecek langsung aset, khususnya pada sisi darat yang sebelumnya dibangun oleh Pemerintah Daerah.
Kendala cuaca yang berdampak pada ketersediaan...
Dua Terdakwa Alkes Kabupaten Lingga Dituntut 18 Bulan dan 2 Tahun Penjara
Tanjungpinang - Dua terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kabupaten Lingga tahun 2013 dengan terdakwa Said Mukthar, Direktur PT Biomedika Alkesindo dituntut 18 penjara sedangkan Kasmadi sebagai pemodal dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Tanjungpinang, Senin (8/1/2018).
Dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Efan Apturedi serta didampingi oleh Okky Fathoni Nugraha dalam tuntutannya...
Kasus Suap Dendi Purnomo dan Amirudin Segera Disidang PN Tipikor Tanjungpinang
Tanjungpinang - Kejaksaan Negeri Batam melimpahkan berkas perkara korupsi suap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, tersangka Dendi Purnomo dan Amirudin ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Jumat (5/1/2018).
Dengan dilimpahkanya berkas perkara kedua tersangka korupsi suap itu, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, menyatakan akan segera menyidangkan berkas perkara dua tersangka tersebut.
Humas PN Tanjungpinang, Santonius...
Penampakan Pasar Sekilo dengan Anggaran Rp2,4 Miliar Lebih di Bintan
Tanjunguban - Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Bintan 2017, dengan nilai Rp2.487.307.369, sudah selesai dikerjakan, tinggal masyarakat menunggu beroperasisnya pasar tersebut.
Secara kasat mata pembangunan yang berdiri di atas tanah timbunan dan tempatnya agak tersenbunyi tersebut, hasilnya terbilang cukup baik. Namun, setelah diamati hasil pekerjaan yang baru selesai tersebut, sebagian...
Dua Terdakwa Korupsi Alkes Dituntut 1,5 dan 2 Tahun
batampos.co.id – Said Mukhtar dan Kasmadi, dua terdakwa kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Kabupaten Lingga tahun 2013, dituntut hukuman 1,5 dan 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lingga, Efan Apturedi, dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (8/1).
Efan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang...
Inspektorat Ultimatum Pejabat Disdik
batampos.co.id – Inspektorat Provinsi Kepri memberikan ultimatum kepada Pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, terkait adanya temuan kegiatan yang dilaksanakan di luar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 780 juta. Untuk menghindari terjadinya proses hukum, Inspektorat mendesak anggaran tersebut dikembalikan ke kas daerah.
“Kami sudah mengeluarkan surat yang ditujukan ke kepala daerah (Gubernur,red). Selanjutnya, Gubernur yang...
Sudah Habiskan Miliaran, 2 BUMD Karimun Ini Tak Jua Tambah PAD. Sikap Sang Bupati pun Begini
KARIMUN - Pemkab Karimun punya empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menopang pendapatan daerah.
Keempatnya adalah PT Karya Karimun Mandiri (KKM) dengan bidang usaha kepelabuhan (BUP), Perusda bidang usaha pasar dan SPBU Poros, PDAM Tirta Karimun bidang usaha penyediaan air bersih dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.
Namun dari empat BUMD tersebut, baru dua yang telah memberikan kontribusi ke kas...
Ini Besaran Anggaran Masing-masing OPD di Pemprov Kepri
Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun membagikan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2018 kepada seluruh OPD, Kantor dan Lembaga di Provinsi Kepri. Penyerahan DPA tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur kawasan Dompak, Rabu (3/1/2018).
Dalam penyerahan DIPA tersebut, Dinas Pendidikan merupakan OPD paling besar pengalokasian anggarannya dengan persentase sekitar 20 persen dari APBD 2018.
Berikut daftar OPD Kepri dan...
Dinas Pendidikan dan PUPR, OPD Kepri Pengguna Anggaran Terbesar di 2018
Tanjungpinang - Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dua organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kepri pengguna anggara terbesar di 2018. Ini diketahui setelah Gubernur Nurdin Basirun menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada seluruh OPD, Kantor dan Lembaga di Aula Kantor Gubernur kawasan Dompak, Rabu (3/1/2018).
Dinas Pendidikan di 2018 ini akan menggunakan anggaran sebesar Rp623 miliar....
Proyek Gedung Rawat Inap RSUD Tanjunguban Terbengkalai
TANJUNGUBAN - Pembangunan gedung rawat inap kelas III (instalasi jiwa) RSUD Provinsi Kepri di Tanjunguban senilai Rp4,3 miliar, dengan pelaksana PT Tri Dragon Utama, konsultan pengawas CV Kenen Consultant, dinilai gagal.
Informasi yang dihimpun, pekerjaan yang belum selesai di antaranya penyelesaian plester dan pengecatan dinding, pemasangan keramik lantai, juga finalisasi lansekap. Pekerjaan yang selesai sekitar 80 persen.
Persoalan proyek yang mangkrak...
Ani Dewiana Resmi Jabat Direktur RSUD Embung Fatimah. Ini Tugas Berat yang Harus Diselesaikannya
BATAM - dr Ani Dewiana, resmi menjabat sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah, Jumat (29/12/2017) lalu.
Ia dilantik di Gedung Wali Kota oleh Wali Kota Batam HM Rudi.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya bersama manajemen RSUD lainnya, terutama terkait temuam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri soal adanya penyalahgunaan keuangan rumah sakit tersebut.
"Temuan BPK akan kita tindaklanjuti, tak bisa dibiarkan begitu saja. Doakan...
BPK Akan Turun Lebih Awal. Wali Kota Rudi Ingatkan OPD Agar Selesaikan LPJ 2017
BATAM - Wali Kota Batam H Muhammad Rudi mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017.
Hal ini dikarenakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mulai turun melakukan pemeriksaan di awal tahun 2018.
Menurut Rudi, proses BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu, karena awal Januari 2018 sudah turun.
Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyelesaiakan pertanggungjawaban.
"Proses pemeriksaan BPK tahun ini berbeda....
Proyek Fisik Kepri 2017 Capai 95 Persen, Penataan Pulau Dompak Hampir Rampung
Tanjungpinang - Proyek fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 mencapai 95 persen. Hal tersebut disampakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepri, Abu Bakar, Jumat (29/12/2017).
Dikatakannya, pekerjaan fisik yang dicapai tersebut tersebar di tujuh daerah kabupaten dan kota di Kepri. Dengan pekerjaan di antaranya pembangunan jalan, jembatan...
Penerimaan PBB di Kabupaten Anambas Tahun 2017 Diprediksi Tak Capai Target
Anambas - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas pesimis pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi sesuai target. Pasalnya, sejumlah desa belum membayarkan PBB.
"Target pendapatan itu berkisar Rp500 Juta. Sementara yang terealisasi baru 71,64 persen atau Rp358 juta per 20 Desember 2017. Kami khawatir ini tidak tercapai dengan alasan adanya kesalahan data," kata Kepala BKD Anambas, Azwandi, Rabu...
Disahkan Rp833,27M APBD Tanjungpinang 2018 Fokus Ke 7 Prioritas Pembangunan
Tanjungpinang - Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang, akhirnya mengesahakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebsar Rp.833.27 Miliar.
Pengesahan APBD 2018 melalui Paripurna DPRD itu, dipimpin langsung DPRD kota Tanjungpinang Suparno dan dihadiri Wali kota Tanjungpinang, Lis Daramansyah serta sejumlah anggota DPRD dan kepala OPD lainya di Pemko Tanjungpinang, di Ruang rapat utama DPRD Tanjungpinang...
Penyerahan LHP Kinerja dan DTT Semester II Tahun 2017
Batam - Bertempat di Ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Lt.5, pada hari Selasa, 19 Desember 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2017 kepada empat entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, LHP yang diserahkan adalah LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi...
Pengumuman Seleksi Kantor Akuntan Publik yang akan Diusulkan ke DPR RI dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2017
Sehubuingan dengan akan dilaksanakannya seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diusulkan ke DPR RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami mengundang KAP yang telah terdaftar di BPK untuk ikut dalam proses seleksi ini.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini.
Penguman Seleksi KAP
APBD Kepri 2018 Disahkan Rp3,594 Triliun
Tanjungpinang - DPRD Kepri akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018. Untuk tahun anggaran 2018 mendatang, APBD Kepri berada di angka Rp 3,594 triliun.
Prioritas pembangunan provinsi Kepri nanti diterjemahkan dalam 12 isu strategis yakni penurunan kemiskinan, menanggulangi angka pengangguran yang cukup tinggi, peningkatan kualitas pembangunan manusia yang belum optimal, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang masih...
Tahun 2017 DPRD Kepri Hasilkan Sembilan Perda
Tanjungpinang - Menjelang akhir tahun, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaporkan kinerja DPRD Kepri selama tahun 2017 ini. Melalui juru bicaranya, Asep Nurdin, sepanjang tahun ini DPRD menghasilkan sembilan Perda.
Adapun Perda yang telah disahkan antara lain adalah Perda Ketenagalistrikan, Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi daerah dan Perda Bantuan Hukum. Selanjutnya Perda yang telah disahkan adalah LPP APBD 2017, perda...
Insentif untuk Guru Baca Alquran
Batam – Pemerintah Kota dan DPRD Batam telah menganggarkan sedikitnya Rp 6 Miliar untuk insentif guru Alquran, imam masjid dan para mubaliq se Kota Batam tiap tahunnya. Insentif ini menurut Ketua DPRD Batam Nuryanto masih jauh kesejahteraan, tapi ia berharap agar ini makin memotivasi para pengajar ini untuk terus berkontribusi mencerdaskan warga Batam.
“Kami yakin nilainya ini tidak besar bahkan...
2018, Retribusi Parkir Naik Jadi Rp 12 Miliar
Batam – Target pendapatan retribusi parkir kota Batam ditargetkan naik dari sebelumnya Rp 6 miliar menjadi Rp 12 miliar di tahun 2018. Adanya kenaikan proyeksi pendapatan ini didasarkan pada penganggaran mesin parkir elektronik yang dipasang di lima titik parkir.
“Tahun 2018 retribusi parkir naik dua kali lipat,” kata Jefri, anggota DPRD Batam, kemarin.
Menurut dia, selain penambahan lima mesin parkir elektronik...
APBD Kota Batam Disahkan, Lelang Proyek Baru Efektif Awal Tahun
Batam – Meski APBD Kota Batam 2018 telah disahkan sebesar Rp 2,6 triliun, ternyata belum bisa diserap. Penyerapan anggaran baru efektif awal Januari 2018 nanti. Hal yang masih mengganjal adalah evaluasi Gubernur Kepri.
“Serapan anggaran baru bisa dilaksanakan setelah evalusi gubernur selesai. Jadi tak mungkin lelang proyek bisa dilakukan satu minggu setelah APBD disahkan,” kata Aman, anggota DPRD Batam, kemarin.
Menurut...
Pembayaran Proyek Tertunda, Defisit
Batam – Defisit Pemerintah Kota (Pemko) Batam senilai Rp 168 miliar berimbas pada pembayaran pengerjaan proyek. Pembayaran ditunda hingga 2018 mendatang.
Sekretaris Daerah Jefridin menyampaikan yang paling terdampak yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Manusia (DBM-SDA). Untuk diketahui, dinas yang dikepalai Yumasnur ini memang jadi ujung tombak Pemko Batam merealisasikan program pembangunan infrastruktur.
“Khusus Bina Marga saja (DBM SDA, red)...
APBD Tak Capai Target, Dana Perimbangan Turun Rp 133 Miliar
Tanjungpinang – Tiga sektor penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan menurun drastis pada rancangan APBD 2018. Total penurunan di tiga sektor ini mencapai Rp 133 miliar dengan rincian dana bagi hasil pajak turun Rp 27,56 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah turun sebesar Rp 8,84 miliar.
“Penurunan terbesar terjadi pada sektor dana bagi hasil sumber...
Tahun Depan, Kontraktor Dilarang Garap Proyek Dana Desa
MALANG - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menegaskan, pemanfaatan dana desa harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Salah satunya adalah pengerjaan proyek di desa seperti infrastruktur jalan, harus dilakukan swakelola oleh masyarakat desa. Mulai tahun depan pihaknya melarang kontraktor mengerjakan proyek dana desa.
"Semua (proyek) di desa harus dilakukan oleh yang namanya dengan masyarakat...
Anggaran Defisit Rp 168 Miliar, Rapat di Pemko Batam Tak Pakai Konsumsi Lagi
BATAM – Sekdako Batam, Jefridin, mengatakan, total defisit pada APBD 2017 ini mencapai Rp 168 miliar.
Akibatnya, banyak proyek yang perlu dilakukan adendum kontrak di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menunda pembayaran terhadap rekanannya.
Disebutkan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan OPD yang paling banyak dilakukan penundaan pembayaran.
Besarannya mencapai Rp 60 miliar. Sedangkan di OPD lain, tidak begitu...
Terdakwa Korupsi Dana Apresiasi BSM Divonis Ringan
Anambas – Dua terdakwa korupsi penyalahgunaan dana Apresiasi Pemkab Anambas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Tanjungpinang divonis ringan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (27/11) malam.
Dalam sidang putusan dengan majelis hakim yang dipimpin Iriati Khoirul Ummah, Ipan hanya diganjar hukuman 1 tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan penjara. Sedangkan Khairul Rijal dijatuhi hukuman 1,5 tahun...
Pemko Tanjungpinang Terima Aset dari Pusat. Ini Daftarnya
TANJUNGPINANG - Pemerintah pusat menyerahkan beberapa asetnya kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. Penerimaan itu diterima langsung oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah.
Serah terima aset tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Kamis (16/11) kemarin.
Aset yang diserahkan tersebut merupakan aset tahun 2006 sampai 2016.
"Dengan adanya penyerahan aset tersebut berarti pengelolaan dan pemeliharaan sudah...
BPK Kepri Peringati Hari Pahlawan Tahun 2017
Batam – Setiap tanggal 10 November, Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang para pendahulu, pahlawan dan perintis kemerdekaan, serta para pendiri Republik Indonesia. Para pahlawan itu dengan segenap pemikiran, tindakan dan gerakan perjuangan kolektifnya, membuat kita bisa menikmati hidup di bumi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, dan bangsa yang menyadari tugas sejarahnya...
Pengumuman Penggunaan KAP oleh BPK Tahun 2018
Pada tahun 2018, BPK RI merencanakan penggunaan jasa AP/KAP untuk memeriksa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Proses Pengadaan Jasa KAP untuk dan atas nama BPK tersebut dapat diikuti oleh KAP terdaftar di BPK. Pelaksanaan pengadaan KAP direncanakan akan dilakukan pada November 2017 untuk pemeriksaan LKKL dan pada awal Desember 2017 untuk pemeriksaan LKPD dengan...
Merajut Kembali Kebangkitan BPK
Batam – Tagline tersebut digelorakan langsung oleh Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keynote speech nya pada pembukaan acara Sosialisasi Penguatan Implementasi Nilai-nilai Dasar BPK untuk Pelaksana BPK pada Perwakilan Wilayah Barat, yang diselenggarakan di Kota Batam, pada tanggal 2 November 2017. Acara yang dikoordinasikan bersama oleh Inspektorat Utama BPK, Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK dan BPK...
Pemuda Indonesia Berani Bersatu
Batam – Tema tersebut diangkat dalam Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang Ke-89 Tahun 2017. Pidato dibacakan oleh Inspektur Upacara, Joko Agus Setyono, dalam upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin, 30 Oktober 2017.
Dalam upacara yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh...
Audiensi BPK Kepri dengan Komisi XI DPR RI
Batam – Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan, dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengirimkan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke tiga provinsi, salah satunya ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 30 Oktober 2017.
Dalam (rangkaian) kunjungan kerjanya...
Pemkab Rehab 611 Rumah
Karimun – Kabupaten Karimun mendapatkan 611 unit rehab rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2017 dari pemerintah pusat. Penerima BSPS terbagi dalam tiga kategori untuk rehab rumah yaitu, berat memperoleh sebesar Rp 15 Juta, sedang Rp 10 Juta, dan ringan Rp 7,5 Juta. Namun bantuan yang diberikan kepada penerima BSPS dalam bentuk material bangunan.
”Alhamdulillah, Kabupaten...
OTT KEPALA DINAS DI BATAM: Pengusaha Tak Kaget Kepala DLH Kena OTT
BATAM - Tertangkapnya Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Batam, Dendi Purnomo dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim Polda Kepri, tidak membuat beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang limbah dan lingkungan hidup terperanjat.
Selama ini, sejumlah pengusaha mengaku selalu dimintai fee setiap mengajukan izin setiap pekerjaan limbah atau lingkungan hidup.
"Setiap ajukan izin untuk kegiatan tank cleaning di DLH selalu dimintai...
OTT KEPALA DINAS DI BATAM: Selain Uang Rp 25 Juta, Ini Sejumlah Barang yang Diamankan dari Tangan Dendi
BATAM - Tim Saber Pungli Polda Kepri menyita sejumlah barang bukti dari tangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dendi N Purnomo. Di antara barang bukti tersebut antara lain uang tunai Rp 25 juta dalam amplop putih, satu baju batik beserta hanger.
Juga satu unit handphone merek Samsung S8 warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi sebelum Amir datang ke rumah...
7 Desa di Tambelan Dapat Rp 10,15 Miliar
Bintan – Tujuh Desa di Tambelan mendapatkan alokasi anggaran melalui alokasi dana desa sebesar Rp 10,15 miliar dari total alokasi dana desa di Bintan sebesar Rp 53,6 miliar.
Tujuh desa tersebut adalah Desa Batu Lepuk mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1,47 miliar, Desa Kampung Hilir Rp 1,51 miliar, Desa Kampung Melayu Rp 1,45 miliar, Desa Pulau Mentebung Rp 1,42...
Kerap Jadi Temuan Audit BPK, Pemkab Anambas Belajar Pengelolaan Bansos!
ANAMBAS-Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) menjadi catatan Pemerintah Daerah. Melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemda sosialisasi mengenai hal tersebut.
Kepala BKD Anambas, Azwandi pun tidak menampik kalau bantuan hibah dan bansos ini, kerap menjadi catatan BPK saat melakukan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Sosialisasi yang dilakukan ini pun, diakuinya guna menyatukan persepsi antara pemberi dan penerima...
Kasus Kepala Puskesmas Moro, Modus Palsukan Invoice Pembelian Obat di Batam. Ini Apoteknya!
KARIMUN-Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karimun, Rachmadi memastikan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum berupa pendampingan pengacara kepada mantan Kepala Puskesmas Moro, dr Ridwan dan bendahara Ade Agus Suharman.
"Tidak karena aturan tidak membolehkan kalau tersandung kasus korupsi. Kalau perdata baru boleh," kata Rachmadi kepada Tribun Batam, Kamis (19/10/2017) sore.
Ridwan dan Ade ditahan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun cabang Moro, Rabu (18/10/2017)...
Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Tulisan Hukum selengkapnya....
Sisa Anggaran Dana Desa Rp 12,4 Miliar
Bintan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, memastikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua akan segera diselesaikan pada pekan ketiga di bulan Oktober.
“InsyaAllah, Senin (16/10) depan, sisa alokasi dana desa tahap kedua akan diselesaikan semuanya, sebesar Rp 12,4 miliar, atau 40 persen, dari seluruh anggaran yang belum
dicairkan,” jelas Ronny, di Kantor DPRD Kabupaten Bintan, Rabu...
Gaji Dewan Bintan Berkisar Rp 32 Juta
Bintan – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
tahun 2017 disahkan di kantor DPRD Bintan di Bintan Buyu, Rabu (11/10) kemarin. Dari paripurna itu Dewan dan Pemkab Bintan menyepakati perubahan APBD tahun 2017 menjadi Rp 1,128 triliun.
Dari total anggaran itu, penambahan gaji dan tunjangan dewan dialokasikan sebesar Rp 1,6 miliar. Dari penambahan gaji dan tunjangan itu, diasumsikan selama tiga...
Korupsi Dana Asuransi Pegawai – Diperiksa Kejati, Syafei Masuk Berbaju Bebas Keluar Berbaju Jaksa
TANJUNGPINANG - Syafei, jaksa pengacara negara yang dijadikan tersangka dalam kasus korupsi penyertaan dana Bumi Asih Jaya (BAJ) lari terbirit-birit dikejar wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kejati Kepri. Syafei Rabu (11/10/2017) siang, datang seorang diri, dikawal Jaksa pemeriksa, Reza, menuju ruang Pidana Umum.
Menggunakan jaket warna hitam, ia masuk ke ruang Pidum untuk menjalani pemeriksaan oleh para jaksa pemeriksa. Sejumlah...
APBD Perubahan Bintan Ketuk Palu! Sepakat Anggaran Belanja Rp 1,128 Triliun. Ini Daftar Belanjanya!
BINTAN - Belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2017 sudah diparipurnakan Pemkab bersama DPRD Bintan. Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1,128 triliun. Nilai anggaran sebesar itu dibagi bagi untuk membiayai sejumlah belanja yang ada.
Alokasi untuk belanja langsung porsinya masih tetap yang tertinggi, yakni Rp 618, 16 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja tidak langsung Rp 510, 48 miliar.
Bupati...
Korupi Bansos, Irwan Divonis 18 Bulan
Tanjungpinang – Irwan, 49, terdakwa korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah pembangunan rumah untuk Suku Duane, di desa Paya Togok, Tanjungbatu, Karimun, divonis 8 bulan penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Senin (9/10).
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Corpioner didampingi dua Hakim Anggota Guntur Kurniawan dan Suherman. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa yang merupakan...
Pemkab Tak Mampu Bayar Tunjangan DPRD
Kep. Anambas -Karena tidak memiliki anggaran, Pemkab Anambas belum bisa merealisasikan usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Anambas. Apalagi tunjangan wakil rakyat ini naik hingga tiga kali lipat.
Sekretariat DPRD Anambas Taufik Effendy menyampaikan tunjangan transportasi, perumahan dan tunjangan jabatan ketua dan anggota DPRD belum bisa dibayarkan pemerintah.
mengusulkan Estimasi Opini Sewa Rumah dan Tunjangan Transportasi untuk Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD...
Perda APBD-P Natuna Rp 1,220 Triliun
Natuna -DPRD Natuna mengesahkan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) menjadi Peraturan daerah (Perda) APBD-P, Jumat (6/10) malam.
Dalam paripurna DPRD, Perda APBD Natuna mencapai Rp 1,220 triliun. Dana tersebut diantaranya untuk membayar hutang serta menambal berbagai kekurangan infrastruktur dasar, diantaranya soal listrik, bahkan pelayanan untuk mensejahtrakan masyarakat nelayan masih dirasakan perlu dan penting.
Selanjutnya Ranperda...
2 Tahun Buron, Kejati Kepri Tangkap Terpidana dr Tajri saat Berangkat Kerja
PINANG - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri membekuk terpidana dr Tajri saat hendak berangkat kerja di depan rumahnya Perumahan Bukit Citra Lestari, Jalan Tengku Sulung, Nongsa, Kota Batam, Kamis (5/10/2017) sekitar pukul 07.30 WIB. Tajri merupakan buronan Kejati Kepri sejak Juli 2015 karena kabur saat hendak dieksekusi jaksa.
"Terpidana kabur saat hendak dieksekusi jaksa setelah putusan inkracht...
Rp 4,5 Miliar untuk Keluarga Kurang Mampu
Kep. Anambas – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menggelontorkan dana kurang lebih sebesar Rp 4,5 miliar untuk mensubsidi beras kesejahteraan (Rastra) untuk 3.213 keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kepala Bidang penanganan masyarakat miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Marjuki, menjelaskan, harga beras dari bulog yakni Rp 8.725...
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Lingga Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Lingga dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Kepulauan Anambas Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Natuna Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Karimun Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Karimun dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemkab Bintan Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Bintan dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemko Tanjungpinang Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemko Batam Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Batam dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
Di Bintan, Anggaran Dana Desa Ditambah Rp12 Miliar
BANDARSERIBENTAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan, memproyeksikan anggaran dana desa (ADD) dari APBD Bintan 2017 bertambah Rp12 miliar pada APBD-P nanti.
Kepala Dinas PMD Bintan Ronny Kartika, mengatakan, Rp12 miliar ini diperuntukkan 36 desa, setiap desanya ADDnya bertambah Rp300-an.
“Pada APBD ditetapkan Rp41 miliar, akan menjadi sekitar Rp53 miliar dengan adanya tambahan pada APBD-P,” kata Ronny di Toapaya,...
BPK Kepri Peringati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017
Batam - Sejak diproklamasikannya kemerdekaan NKRI pada 17 Agustus 1945, telah banyak terjadi rongrongan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri terhadap NKRI, yang terjadi karena kelengahan dan kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Oleh karena itu Bangsa Indonesia harus berjanji untuk mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 213a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 24/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
LHP DTT No. 28/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2012
Pada Tahun 2012 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 20/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 162/S/XVIII.TJP/10/2011 tanggal 24 Oktober 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 23/LHP/XVIII.TJP/12/2012 tanggal 28 Desember 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 25/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2011
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 168/S/XVIII.TJP/10/2011 tanggal 24 Oktober 2011
LHP DTT No. 210a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 9/LHP/XVIII.TJP/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012
LHP DTT No. 20/LHP/XVIII.TJP/12/2012 tanggal 28 Desember 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 19/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
LHP DTT No. 30/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 209a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
LHP DTT No. 211a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 18/LHP/XVIII.TJP/12/2012 tanggal 28 Desember 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 18/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 21/LHP/XVIII.TJP/12/2012 tanggal 28 Desember 2012
LHP DTT No. 02/LHP/XVIII.TJP/01/2013 tanggal 11 Januari 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 21/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
LHP DTT No. 27/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
LHP DTT No. 29/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 171/S/XVIII.TJP/10/2011 tanggal 24 Oktober 2011
LHP DTT No. 206a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 24/LHP/XVIII.TJP/12 /2012 tanggal 28 Desember 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 23/LHP/BPK/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 165/S/XVIII.TJP/10/2011 tanggal 24 Oktober 2011
LHP DTT No. 212a/S/XVIII.TJP/12/2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 11/LHP/XVIII.TJP/10/2012 tanggal 2 Oktober 2012
LHP DTT No. 22/LHP/XVIII.TJP/12/2012 tanggal 23 Desember 2012
LHP DTT No. 19/LHP/XVIII.TJP/12 /2012 tanggal 28 Desember 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 22/LHP/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013
LHP DTT No. 26/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012
Pada Tahun 2012 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 17/LHP/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 190a/S/XVIII.TJP/11/2011 tanggal 25 November 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 16/LHP/XVIII.TJP/11/2012 tanggal 8 November 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 13/LHP/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 208a/S/XVIII.TJP/12 /2011 tanggal 30 Desember 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2012
Pada Tahun 2012 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778)...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 14/LHP/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778)...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 14/LHP/XVIII.TJP/11/2012 tanggal 8 November 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 16/LHP/XVIII.TJP/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 184/S/XVIII.TJP/11/2011 tanggal 11 November 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 13/LHP/XVIII.TJP/11/2012 tanggal 8 November 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 34/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 188a/S/XVIII.TJP/11/2011 tanggal 22 November 2011
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
Pada Tahun 2012 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 33/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam.
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778)...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2012
Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 17/LHP/S/XVIII.TJP/11/2012 tanggal 8 November 2012
LHP Kinerja No. 15/LHP/XVIII.TJP/11/2012 tanggal 8 November 2012
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 32/LHP/XVIII.TJP/12/2013 tanggal 23 Desember 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2011
Pada Tahun 2011 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2012
Pada Tahun 2012 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2013
Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 15/LHP/XVII.TJP/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Baru 5 Anggota DPRD Bintan yang Mengembalikan Mobil Dinas
Bintan - Baru 5 orang dari 25 anggota DPRD Bintan yang baru mengembalikan mobil operasional dinas ke sekretariat DPRD Bintan.
Mobil dinas ini rencananya akan dikembalikan dalam pekan ini juga. Diantaranya 22 Mobil Toyota Rush yang digunakan anggota dan 3 Mobil Toyota Kijang Innova yang digunakan pimpinan.
"Baru 5 anggota DPRD yang kembalikan mobil kepada kami. Targetnya minggu ini juga 25...
Dugaan Korupsi Asuransi Bumi Asih Jaya: Status Ahmad Dahlan dan Agussahiman Terkait Dugaan Korupsi Asuransi PNS Batam
Tanjungpinang - Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih terus mendalami keterlibatan mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dan mantan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman. Keduanya diduga ikut terlibat dalam kasus penyelewengan dana asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ).
Beberapa hari lalu Ahmad Dahlan dan Agussahiman diperiksa di Kejaksaan Tinggi di Tanjungpinang. Pada saat pencairan dana sebesar Rp 208 miliar itu, Dahlan...
KPK akan Periksa Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Pemko Batam
Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Pemerintah Kota Batam, Rabu (4/10). Aksi KPK ini dalam rangka tindak lanjut nota kesepahaman uang ditandatangani tahun lalu. “Yang mau didalami salah satunya rencana umum pengadaan (RUP). Pengadaan ini disarankan agar terdefinisi sejak awal. Alhamdulillah kita sudah punya aplikasi,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai apel gabungan di Dataran...
Bupati Karimun Tiba-tiba Ajukan Revisi Perda RPJPD-RPJMD ke DPRD, Ada Apa?
KARIMUN - Bupati Karimun Aunur Rafiq mengajukan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Karimun 2006-2025 dan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karimun 2016-2021 ke DPRD Karimun, Senin (2/10/2017).
Pengajuan revisi tersebut dikatakan Rafiq lebih dikarenakan menyesuaikan dengan aturan yang baru diterbitkan pemerintah pusat. Namun begitu ia...
Tingkatan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan...
Jenis-Jenis Pemeriksaan BPK
Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif...
Apa Perbedaan antara BPK dan BPKP?
Masyarakat sering bingung ketika disodori pertanyaan: Apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu ? Dan apa bedanya antara BPK dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ?
Secara administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti:
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
Dewan Perwakilan...
Perda APBD Perubahan Tahun 2017 Resmi Disahkan DPRD Kepri
Tanjungpinang – Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 resmi disahkan oleh DPRD Kepri sebesar Rp 3,496 Triliun dalam Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Terhadap Hasil Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD T.A 2017, Sekaligus Persetujuan Bersama Untuk Disahkan Menjadi Peraturan Daerah, bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 15/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
LHP DTT No. 25/LHP/XVIII.TJP/12/2016 tanggal 9 Desember 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 16/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 14/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
LHP DTT No. 26/LHP/XVIII.TJP/12/2016 tanggal 9 Desember 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 13/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 12/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 10/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 11/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
LHP DTT No. 24/LHP/XVIII.TJP/12/2016 tanggal 9 Desember 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 09/LHP/XVIII.TJP/06/2016 tanggal 30 Juni 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan Terhadap Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Per 1 Januari 2015, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kewenangan pemeriksaan terhadap entitas tersebut diambil alih oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK RI.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 15/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 20/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 16/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 18/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 17/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 19/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015
LHP DTT No. 32/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 31 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 13/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 29/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 28 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 12/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 27/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 15 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 14/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 21/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 11/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
LHP DTT No. 28/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 16 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 10/LHP/XVIII.TJP/07/2015 tanggal 27 Juli 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemeriksaan DTT Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 26/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 24 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Lingga Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 20/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
LHP DTT No. 29/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 31 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014
Pada Tahun 2014 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan DTT Kabupaten Natuna Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 21/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Karimun Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 19/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
LHP DTT No. 25/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 24 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Kabupaten Bintan Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 18/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
LHP DTT No. 28/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 31 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat...
Pemeriksaan DTT Kota Tanjungpinang Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 16/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Pemeriksaan DTT Kota Batam Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 17/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
LHP DTT No. 27/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 24 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat...
Pemeriksaan DTT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP DTT No. 14/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
LHP DTT No. 15/LHP/XVIII.TJP/11/2014 tanggal 14 November 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2016
Pada Tahun 2016 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2016
Pada Tahun 2016 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 19/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 23/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 22/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 21/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 18/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
Pada Tahun 2016 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 17/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
LHP Kinerja No. 20/LHP/XVIII.TJP/11/2016 tanggal 21 November 2016
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2015
Pada Tahun 2015 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015
Pada Tahun 2015 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2015
Pada Tahun 2015 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 26/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 7 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 23/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 25/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015
LHP Kinerja No. 31/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 28 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 24/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 22/LHP/XVIII.TJP/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015
LHP Kinerja No. 30/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 28 Desember 2015
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Lingga Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Lingga dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 24/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 19 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014
Pada Tahun 2014 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Natuna Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 23/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 19 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 30/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 31 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2014
Pada Tahun 2014 tidak terdapat kegiatan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 468575 – Ekst: 106/309
Fax : (0778) 468580
Email : humastu.kepri@bpk.go.id atau bpkkepri2017@gmail.com
Pemeriksaan Kinerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 10/LHP/XVIII.TJP/10/2014 tanggal 16 November 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi...
Pemeriksaan Kinerja Kota Batam Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Kota Batam dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 11/LHP/XVIII.TJP/10/2014 tanggal 16 November 2014
LHP Kinerja No. 13/LHP/XVIII.TJP/10/2014 tanggal 16 November 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Informasi...
Pemeriksaan Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
LHP Kinerja No. 12/LHP/XVIII.TJP/10/2014 tanggal 16 November 2014
LHP Kinerja No. 22/LHP/XVIII.TJP/12/2014 tanggal 19 Desember 2014
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, atau untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat...
Polisi Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan BPKP Dugaan Korupsi Indra Gunawan
Batam - Penyidik Polres Karimun masih menunggu hasil pemeriksaan kerugiaan dugaan korupsi yang melibatkan Indra Gunawan, mantan Kepala Dinas Sosial Karimun.
Sejauh ini, polisi masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang telah selewengkan Indra untuk kepentingan pribadinya. Penghitungan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepri.
"Kita masih menunggu, BPK Provinsi sedang melakukan penghitungan kerugian negara," ucap Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP...
Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Rp 5 Juta
batampos.co.id – Tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Karimun bulan depan sepertinya belum bisa dibayarkan, meski peraturan daerah (Perda) tentang hal ini sudah sejak dua bulan lalu disahkan. Hal ini disebabkan tim appraisal yang disewa jasanya oleh pemerintah daerah untuk melakukan penilaian belum selesai bekerja.
“Laporan yang saya terima memang tim appraisal yang melakukan penilaian untuk tunjangan transportasi dan tunjangan...
Tak Penuhi Panggilan, Kejati Kepri Ancam Panggil Paksa Tersangka Kasus Asuransi BAJ
TANJUNGPINANG - Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua Bumi Asih Jaya (BAJ) masih dalam penyidikan dan pelengkapan berkas. M Nasihan, dan Syafei adalah dua orang masih dalam proses pemeriksaan.
Menurut Aspidsus Kejati Kepri Feri Tas, SH, MHum, MSi, dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, baru Syafei yang sudah menjalani pemeriksaan beberapa kali. Sementara M Naihan,...
Anggaran Sejumlah OPD Dipangkas
Tanjungpinang - Lewat sidang paripurna yang digelar Kamis (28/9), DPRD Kepri mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp3,4 triliun. 'Setelah dibahas bersama lintas komisi, semua sepakat nilai APBD-P yang diajukan TAPD. Yakni senilai Rp3,4 triliun,' ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kamis (28/9).
Jumaga menegaskan dengan persetujuan ini diminta penyerapan anggaran semakin baik. Selain...
Heboh! Penghasilan Pimpinan DPRD Pinang Dipangkas, Mobil Dinas Diganti Uang Sewa! Benarkah?
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG-Pemberlakuakn Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang tidak membuat gaji DPRD bertambah.
Hal ini disampaikan Ade Angga, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang. Ade mencontohkan Biaya Operasional Pimpinan (BOP) yang semula Rp6,7 juta berkurang Rp4,7 juta menjadi Rp2 juta perbulan.
"Belum lagi tunjangan perumahan. Dulu Rp12 juga. Sekarang tidak segitu lagi....
Pemko Dapat Tiga Lahan Hibah Buat Bangun Sekolah
BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam, mendapat lahan hibah tiga kavling. Tanah ini akan dialokasikan untuk membangun sekolah. Salah satunya SMPN 28 Batam.
"Kita dapat tiga lahan kavling dari pengusaha dikawasan Fanindo. Untuk kita bangun sekolah SD dan SMP disitu," kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Jumat (22/9).
Masing-masing lahan mempunyai luas enam ribu meter. Sehingga menurutnya tanah tersebut sangat mencukupi...
Perkara Korupsi KONI Natuna Disidang
Natuna - Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah untuk Komite Olah Raga Indonesia (KONI) Natuna 2011 sebesar Rp1,1 miliar dengan dua tersangka, Ir. Wahyu Nugroho dan Defri Edasa, akan digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (20/9) besok.
'Sidang perkara tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Marolop Simamora yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanjungpinang, didampingi Purwaningsih dan Hakim ad-hoc...
Forum Manajer IKU Semester I 2017 di BPK Kepri
Batam - Sebagai penunjuk arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2016-2020, yang salah satu implementasinya berupa pembentukan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). SIMAK ini membantu untuk menerjemahkan visi dan strategi BPK ke dalam sejumlah Indikator Kerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis pada level Badan, Eselon I, maupun satuan kerja.
Untuk melaksanakan...
Pemko Anggarkan Rp1,8 Miliar Buat Lampu Hias di Flyover
BATAM - Pemerintah Kota Batam turut menganggarkan lampu untuk flyover Laluan Madani, Simpang Jam dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni 2018. Tercatat, anggarannya mencapai Rp 1,8 miliar, untuk pengadaan lampu hias sebanyak satu set dengan ornamen Melayu.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan bahwa pengadaan lampu tersebut juga sebagai salah satu dukungan terhadap pelestarian adat dan budaya melayu di...
Lengkapi Sarana Gedung Gonggong: Pemko Anggarkan Rp1,3 M
Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalokasikan dana Rp1,3 miliar untuk memperindah tampilan Gedung Gonggong melalui APBD 2017. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan dan pemasangan lampu sorot Red Green Blue (RGB) serta Video Mapping di Gedung Tourism Information Center (ITC) tersebut. Saat ini proyek itu dalam tahap pelelangan melalui Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tanjungpinang.
Kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu sorot...
Perusahaan Banyak Tutup, Pendapatan PPJU Baru Rp93,6 M
BATAM - Dampak krisis global terhadap Batam sangatlah besar. Bahkan berimbas kepada pendapatan pajak daerah. Seperti pajak penerangan jalan umum (PPJU). Sampai triwulan kedua pendapatan PPJU baru Rp93,6 miliar dari target Rp162 miliar.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengaku hal itu. Menurut Raja Azmansyah, hasil pendapatan dari PPJU itu dipengaruhi banyaknya industri yang...
Luar Biasa, Pemkab Bintan Raih WTP 6 Tahun Berturut-turut
BINTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau, kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2016 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini merupakan penghargaan WTP yang ke-6 kalinya diraih Kabupaten Bintan sejak 2011 lalu.
Penghargaan itu diserahkan langsung Sri Mulyani kepada Bupati Bintan Apri Sujadi, pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun...
Dugaan Korupsi Askes BAJ Rp208 M: Eks Kasi Datun Kejari Batam Tersangka
Batam - Mengejutkan. Mantan Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Kepri, Kamis (14/9). Ia dituduh melakukan pencucian uang dana Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) senilai Rp55 miliar dari Rp208 miliar pada perusahaan Asuransi Bumi Asih jaya (BAJ) Batam.
Selain Syafei, kejati Kepri juga...
Kejati Kepri Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Natuna
PINANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menjebloskan dua tersangka kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (Komite) Kabupaten Natuna, ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang, Rabu (13/9/2017). Kedua tersangka, yaitu Wahyu Nugroho dan Defri Edasa, tetap ditahan meskipun sudah mengembalikan uang yang dikorupsi Rp1,1 Miliar.
"Hari ini kedua tersangka ditahan. Paling cepat dalam minggu ini kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan...
Soal Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Asuransi BAJ, Ini Harapan Wali Kota Batam
BATAM - Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kerjasama asuransi kesehatan, tunjangan hari tua PNS dan honorer Pemko Batam di PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ). Seorang di antaranya mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Batam, Sy. Seorang lagi pengacara PT BAJ, Mn. Apa tanggapan Wali Kota...
BREAKING NEWS: Kasus Asuransi BAJ, Kejati Tetapkan Jaksa dan Pengacara Bumi Asih Jaya Tersangka!
TANJUNGPINANG - Kejati Kepri Tetapkan dua Tersangka kasus korupsi Asuransi Kesehatan dan jaminan hari tua Bumi Asih Jaya (BAJ).
Dua tersangka yakni mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Jaksa Kejari Batam Syafei dan Monas selaku pengacara BAJ.
Keduanya ditetapkan tersangka setelah diketahui memindahkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kewajiban BAJ ke rekening dua orang tersebut berdasarkan surat...
BPK Kepri Tuan Rumah Kegiatan FGD Penanganan Gugatan terhadap LHP BPK
Batam - Dalam proses pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK tidak bisa terlepas dari resiko hukum atas penerbitan laporan hasil pemeriksaannya. Resiko berupa gugatan hukum, baik secara perdata melalui Pengadilan Negeri, maupun secara administrasi negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu wujud ketidakpuasan stakeholder LHP BPK.
Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman yang komprehensif pada...
Komisi III: Perencanaan Pelabuhan Dompak Bermasalah
Tanjungpinang - Perencanaan dan pengawasan pembangunan Pelabuhan Internasional Dompak di Kota Tanjungpinang bermasalah sehingga proyek itu mangkrak, kata Sekretaris Komisi III DPRD Kepri.
'Kami akan mendalami permasalahan itu. Sayang sekali uang miliaran rupiah tidak membuahkan hasil yang baik untuk kepentingan masyarakat,' ujarnya di kantor DPRD Kepri.
Selengkapnya...
Pelabuhan Tambat Perahu Dakomas Dibangun Ulang, Telan Biaya Rp1,2 M
GUNUNG KIJANG - Pelabuhan tambat perahu nelayan Dakomas di Kampung Pulau Pucung, Desa Malang Rapat yang terbuat dari kayu, kondisinya rusak parah. Untuk itu pelabuhan tersebut segera dibangun ulang dengan beton.
Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, Pemkab Bintan menganggarkan Rp1,2 miliar dari APBD tahun ini, untuk merehab pelabuhan tambat perahu nelayan tersebut. Dengan panjang 83 meter dan lebar 2,5 meter....
Penerimaan CPNS pada Pelaksana BPK TA 2017
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 tanggal 31 Agustus Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan...
Cegah Korupsi Sejak Dini: DPRD Ajukan Perda Inisiatif TP4D
Pinang - DPRD Kepri akan mengajukan Perda inisiatif tentang Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Perda ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran atau praktik korupsi sejak dini, di setiap kegiatan/proyek pemerintahan.
Selengkapnya...
Laporan Keuangan BPK Kepri Masuk Tiga Besar Terbaik se-Kepri
Batam – Laporan Keuangan Tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meraih peringkat ketiga sebagai LK K/L tingkat UAPPA-W Tahun 2016 lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, dalam suatu event penganugerahan sekaligus Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran...
BPK Kepri Tegaskan Permintaan Informasi Publik Harus Ikuti Aturan
JawaPos.com – Keterbukaan terhadap permintaan informasi publik tidak seharusnya disikapi dengan mengacuhkan aturan. Nanti seperti yang terjadi pada putusan sengketa informasi publik antara Muhammad Dafis, dan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dafis harus mencabut permohonan perkara karena sadar telah melakukan pemaksaan.
Kasus sengketa informasi itu berawal ketika Dafis mengajukan Surat Permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi...
November, Dua Jembatan di Jodah dan Nagoya Selesai
BATAM, POSMETRO.CO: Pengerjaan dua jembatan di kawasan Nagoya-Jodoh yang menghubungkan antara jalan depan Hotel Allium dan Komplek Business Center dijadwalkan akan rampung November mendatang.
"Kalau depan Allium atau sungai jodoh I progesnya sudah sampai 60 persen. Nah, yang sungai Jodoh II atau kawasan bussiness, sekitar 45 persen," ujar Yumasnur, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Sabtu (26/8).
Untuk kedua...
BPK Selektif Berikan Informasi
BATAMKOTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri tak sembarangan memberikan informasi ke publik. Ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BPK.
Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono mengatakan, pihaknya mendukung transparansi informasi publik kepada masyarakat dan bersedia memberikan segala jenis informasi yang dibutuhkan. Asalkan pengajuan permintaan itu telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika pemohon enggan mengikuti prosedur yang...
Semarak Kemerdekaan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Batam - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan berbagai kegiatan pertandingan dan perlombaan yang dikemas dalam bentuk Pekan Olah Raga (POR) yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan secara simbolis dibuka oleh Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, pada Jumat, 11 Agustus 2017...
Diduga Korupsi ADD, Kejari Tanjungpinang Tahan Dua Kades
TANJUNGPINANG - Dua kepala desa ditahan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang karena diduga korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) anggaran tahun 2016. Kedua tersangka yang ditahan adalah Hamdan, Kades Penaga, Kecamatan Teluk Bintan; dan Yusran Munir, Kades Malangrapat, Kecamatan Gunung Kijang.
Kepala Seksi Pidsus Kejari Tanjungpinang Beny Siswanto mengatakan, berdasarkan surat penyidikan dan...
Dishub Batam Bangun Dua Pelabuhan Bernilai Rp5,4 M
BATAM - Dinas Perhubungan Kota Batam, saat ini sedang mengerjakan pembangunan dua pelabuhan di pulau terluar di Batam.
Dijelaskan Kadishub Kota Batam, Yusfa Hendri, pembangunan tersebut menggunakan dana DAK Afirmasi, yang letaknya di Pulau Putri dan Pulau Subang Mas.
Dijelaskan Yusfa, pembangunan pelabuhan tersebut menyerap anggaran sekitar Rp5,4 miliar. Di Pulau Putri, pembangunan pelabuhan rakyat ini dibangun sepanjang 26 meter (panjang...
Kerja Bersama, Bersama Kerja. Indonesia Kerja Bersama
Batam - Bertempat di Lapangan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, segenap pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara bendera yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Bertemakan “Indonesia...
Realisasi Tak Tercapai, Pemko Revisi Target Pendapatan
BATAM - Semester satu tahun ini, realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), masih belum maksimal. Karena itu, Pemerintah Kota bakal mengajukan perubahan anggaran meliputi; revisi pendapatan dan belanja.
Dari target Rp342 miliar untuk BPHTB, baru terealisasi sebesar Rp95 miliar atau...
Kunjungan Kerja Anggota V dan Tortama V BPK ke Kota Batam
Batam – Anggota V BPK, Ir. Isma Yatun, melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam selama dua hari, yaitu pada tanggal 12 dan 13 Juli 2017. Dalam lawatannya ke Batam, selain didampingi Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V, turut serta dalam rombongan tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan kinerja di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Agenda utama Anggota V yaitu...
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Workshop High-Well Being and Productive Worker
Batam – Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi memberikan konsultasi dan bimbingan pegawai serta layanan kesehatan, Biro SDM BPK RI dan Subbagian SDM BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggaraan acara workshop selama tiga hari, tanggal 11-13 Juli 2017. Acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai dilaksanakan di Ruang Auditorium Lt.5 Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Rangkaian acara workshop yang bertajuk...
Pengarahan Kepala Perwakilan Menjelang Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 dan Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kepri
Batam – Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, bertempat di Auditorium Lt.5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, selaku Kepala Perwakilan memberikan pengarahan kepada tim pemeriksa untuk pemeriksaan Semester II Tahun 2017. Kepala Perwakilan menyampaikan beberapa poin penting dalam pemeriksaan yang harus diingat oleh pegawai BPK, khususnya yang akan bertugas melaksanakan pemeriksaan.
“Para pemeriksa harus...
Dugaan Korupsi ADD Desa Malang Rapat
Bintan - Kades Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Yusran Munir dijadwalkan diperiksa Kejari Tanjungpinang dalam minggu ini. Ia diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi Anggaran dana Desa (ADD) sekitar 300 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) senilai Rp1,7 miliar tahun 2016 lalu.
'Rencananya pemeriksaan terhadap tersangka tersebut akan kita lakuka pekan depan,; kata Kajari Tanjungpinang, Harry Ahmad Prabudi...
Ramadhan. Semangat Berbagi, Eratkan Silaturahmi
Batam – Menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1438 H BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan rangkaian acara buka puasa bersama pegawai di lingkungan kantor sekaligus pemberian santunan bagi anak yatim piatu. Buka puasa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal, 22 Juni 2017 dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Joko Agus Setyono, Kepala Sekretariat Perwakilan, Sigit Pratama Yudha, Kepala Sub...
Perjalanan Fiktif Anggota DPRD Lingga, Begini Modusnya.!
Lingga -Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Linggi masih menelusuri dana fiktif perjalanan dinas DPRD Kabupaten Lingga. Kali ini Kejari membidik Joki yang diduga merupakan merupakan suruhan dari oknum anggota DPRD yang ikut berperan melancarkan aksi dalam perjalanan dinas tersebut.
Informasi diterima Haluan Kepri terkait permainan Joki dalam perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Lingga ini, sudah berlangsung berlangsung cukup lama. Selain menjadi...
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Menerima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Batam - Menindaklanjuti LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 14 dan 15 Juni 2017, Panitia Kerja (Panja) LHP BPK TA 2016 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Rombongan...
SIPTL, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berbasis Teknologi Informasi
Batam - Sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin cepat, semua pihak dituntut dapat melakukan adaptasi dan perubahan yang signifikan dalam proses kerja maupun dalam kegiatan keseharian. Termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan negara/daerah serta mempunyai perwakilan disetiap provinsi seluruh Indonesia. Sejak tahun 2016 BPK telah mengenalkan Sistem...
Empat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Raih Predikat WTP
Bertempat di Ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Lt.5, pada hari Senin, 5 Juni 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2017 kepada delapan Pemerintah Kabupaten/Kota dan 60 DPW/DPD/DPC Partai Politik yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, LHP yang diserahkan meliputi LHP atas Laporan...
Saya Indonesia, Saya Pancasila
Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017, bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provnsi Kepulauan Riau, segenap pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara bendera yang bertema “Saya Indonesia, Saya Pancasila” diikuti oleh para pegawai pelaksana dan pejabat struktural di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
“Tidak ada pilihan lain...
LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 Kembali Raih Predikat WTP
Tanjungpinang, 30 Mei 2017 – Laporan Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2016 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau Selasa 30 Mei 2017.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2016 dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Prof. DR. Bahrullah Akbar, M.B.A di Sidang Paripurna DPRD...
Silaturahmi Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Menjelang Ramadhan
Batam - Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kamis 24 Mei 2017, Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan silaturahmi menjelang bulan Ramadhan 1438 Hijiriah. Dihadiri hampir seluruh pegawai dan pejabat struktural di lingkungan BPK Kepri dan acara berlangsung dengan khidmat.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Joko Agus Setyono menyampaikan pentingnya memiliki hati yang berseri...
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Usut Dana Aspirasi DPRD
Catatan Berita selengkapnya...
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mulai mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Karimun Tahun Anggaran 2016, yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai langkah awal, pihak kejaksaan akan mempelajari dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak terkait.
“Belum ada laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana aspirasi DPRD tahun anggaran 2016. Namun, informasi sekecil apapun akan kami pelajari,” ujar Kasi Pidsus...
Tersangka Korupsi KONI Natuna Kembalikan Kerugian Negara Rp1,1 Miliar
Catatan Berita Selengkapnya...
Upaya merugikan negara yang dilakukan oleh para tersangka KONI akhirnya terkuak. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan tersangka WN secara tidak langsung dengan mengembalikan kerugian negara senilai Rp 1,1 miliar.
"Tersangka akhirnya mengembalikan kerugian negara Rp 1,1 miliar pada tanggal 10 April kemarin," kata Kepala KejaksaanTinggi (Kajati) Kepri Yunan Harjaka saat memberikan keterangan persnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (11/4)...
Pemerintah Daerah/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau Serahkan LKPD Unaudited TA 2016
Menjelang dimulainya Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah /Kota dan Provinsi se-Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Keuangan Daerah Unaudited TA 2016 kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Rangkaian penyerahan laporan keuangan unaudited berlangsung secara terpisah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 30 dan 31 Maret 2017. Penyerahan dilakukan langsung...
Pengarahan Kepala Perwakilan Menjelang Pemeriksaan LKPD TA 2016
Pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Joko Agus Setyono memberikan pengarahan kepada Tim Pemeriksa atas LKPD TA 2016 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilaksanakan setelah diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2016 dari delapan entitas. Bertempat di Auditorium Joko Agus Setyono menyampaikan beberapa poin penting yang harus dingat oleh...
Banyaknya Lahan Tidur di Bintan Jadi Perhatian Khusus Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan
Catatan Berita Selengkapnya...
Banyaknya lahan tidur di Kabupaten Bintan menjadi perhatian khusus Bupati Apri Sujadi. Diharapkan lahan yang dimiliki perorangan atau perusahaan bisa dibangun dan bermanfaat untuk perekonomian.
"Masih banyaknya lahan yang tidur di Bintan, memang menjadi perhatian khusus. Sehingga dalam waktu dekat Pemkab Bintan akan menaikkan PBB. Karena kalau pemilik lahan hanya membayar PBB dengan biaya kecil, tentunya lahan tersebut...
Pelindo Bayar DBH Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang Sebesar Rp4,5 M
Catatan Berita Selengkapnya...
PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang akhirnya membayarkan kewajibannya, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dari pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp4,590 miliar.
Penyerahan DBH pas pelabuhan tersebut langsung diserahkan oleh General Manager (GM) Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan, kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah...
Kunjungan Kerja Senator DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Senin, 24 Februari 2017 bertempat di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Joko Agus Setyono menerima rombongan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kunjungan kerja panitia Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terkait pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh entitas Kabupaten Kota di Provinsi...
Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor II Tahun 2015 Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Keuangan Partai Politik
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan sosialisasi peraturan BPK RI nomor II tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Auditorium kantor BPK, Selasa 28 Februari 2017.
Tercatat lebih dari 120 orang undangan hadir dalam sosialisasi yang terdiri atas perwakilan dari Badan Kesejahteraan dan Kebangsaan (Kesbangpol) se-Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan dari partai...
Pembentukan BUMDes Anambas Terkendala Kurangnya SDM
Catatan Berita Selengkapnya...
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut. Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management yang matang. Padahal, BUMDes sudah menjadi program nasional Pemerintah Pusat.
"Persiapan (management) harus matang, karena BUMDes bergerak dibidang keuangan. Tentunya ini penting untuk kemandirian desa dan meningkatkan PAD desa," terang Kepala Desa Sunggak, Kecamatan Jemaja, Musmulyadi,...
Pengesahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Terlambat
Catatan Berita selengkapnya...
Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM KCW Kepri) meminta Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menegakkan sanksi kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, atas molor dan terlambatnya pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
"Hal ini sesuai dengan Pasal 131 dan Pasal 164 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,...
Pemko Batam Tunggu Pemeriksaan Jaksa
Catatan Berita selengkapnya...
Kepala Inspektorat Daerah Kota Batam, Heriman HK, enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait kasus dugaan korupsi Rp1,5 miliar di Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsos) Kota Batam TA 2015 lalu. Menurut Heriman, kasus tersebut sudah bergulir ke ranah hukum karena sudah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. “Tanya kejaksaanlah, ini sudah diperiksa kejaksaan,’ ucap Heriman di kantor Wwalikota Batam...
Panitia Lelang Alkes Lingga Disidang
Catatan Berita selengkapnya...
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang segera menyidangkan satu terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 senilai Rp2,2 miliar, dengan terdakwa Syamsuri selaku Ketua Panitia Lelang. Sidang atas terdakwa tersebut akan dimulai pada tanggal 31 Januari 2017 mendatang.
Sidang perkara...
Diseminasi SPKN di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Batam - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) di Auditorium Kantor BPK, Rabu 01 Februari 2017.
Acara dibuka oleh Plh Kepala Sekretariat Perwakilan Ridzaldy Arfah yang dihadiri oleh Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi (Kepri). Dalam sambutannya, Ridzaldy Arfah menekankan kepada pegawai BPK khususnya pemeriksa untuk...
Pelaksanaan In House Training dan Pengarahan Kepala Perwakilan Menjelang Pemeriksaan LKPD TA 2016
Batam - Selama dua hari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan In House Training (25-26 Januari 2017) bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kepri. Kepala BPK Perwakilan BPK Provinsi Kepri berkenan membuka acara tersebut yang didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Ratna Agustini Kusumaningtias. Diharapkan melalui In House Training tersebut, para pemeriksa semakin siap dan mempunyai pengetahuan terbaru terkait...
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Ganti Nahkoda
Batam - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Januari 2017 resmi berganti Kepala Perwakilan.
Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah dilakukan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan dari Isman Rudy kepada Joko Agus Setyono sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri yang baru. Sebelum menjadi Kepala Perwakilan, Joko Agus Setyono menjabat sebagai Kepala Sekretariat...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016
Batam - Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isman Rudy menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2016 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri di Batam (16/12). Pada Semester II tahun 2016 BPK Perwakilan Provinsi Kepri telah melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik pada tujuh entitas dan tiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada tiga entitas...
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Kunjungi Redaksi Tribun Batam
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan ke Redaksi Harian Tribun Batam, Rabu (14/12/2016). Kunjungan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan Yan Monagus Trikorian serta beberapa pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Rombongan BPK diterima Pimpinan Redaksi Tribun Batam Dwi Sudarlan dan jajaran internal Harian Koran Tribun...
Efektivitas Tindak Lanjut, Hasil Reviu Inspektorat Dan Pengaruhnya Pada Peningkatam Opini
DAIK (1/11) – Dalam kegiatan supervisi atas Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang sedang melaksanakan Pemeriksaan di Kabupaten Lingga, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Isman Rudy, S.E, M.M juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Pada pertemuan di ruang Aula Kantor Bupati Lingga tersebut,...
BPK Perwakilan Provinsi Kepri Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-88
Jumat 28 Oktober 2016 , pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Upacara Sumpah Pemuda ke-88 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri.
Pada kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Isman Rudy membacakan sambutan Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam pidato disebutkan tentang bonus demografi yang memberi dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup...
Sosialisasi Tax Amnesty Di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Sehubungan dengan program Tax Amnesty, maka sosialisasi Tax Amnesty juga dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 18 Oktober 2016. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting bagi aparatur sipil negara (ASN). Melalui ajang sosialisasi ini ASN bisa memahami dan mengetahui cara dan hal-hal apa saja yang harus disiapkan...
Diseminasi Renstra, RIR 2016-2020 dan Survei ADKAR 2016
Batam, Selasa 30 Agustus 2016 Kepala Sekretariat Perwakilan Muhaimin membuka acara Diseminasi Renstra, RIR 2016-2020 dan Survei ADKAR 2016. Acara yang berlangsung di Auditorium lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh jajaran pejabat struktural , fungsional dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan yang dibacakan oleh Kepala Sekretariat, dipaparkan bahwa memang...
Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi Kepri
Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi Kepri
Peringatan HUT Ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam
Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan Upacara Bendera memperingati HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri di Batam.
Upacara peringatan HUT Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Perwakilan Isman Rudy diikuti oleh Kepala Sekretariat Muhaimin, Kepala Subauditorat Ratna A Kusumaningtias serta jajaran pejabat eselon IV...
BPK Kepri Serahkan LHP LKPD Tahun Anggaran 2015
Pada Pemeriksaan LKPD TA 2015, BPK Perwakilan Kepri memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 5 Kabupaten/ kota yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Anambas sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Kabupaten Natuna
LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 Raih Opini WTP
Tanjungpinang, 30 Mei 2016 - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau Senin 30 Mei 2016.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 dilakukan secara langsung oleh Ketua BPK RI Dr. H....
LKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 Raih Wajar Tanpa Pengecualian
Tanjungpinang, Senin 30 Mei 2016 – BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran (TA) 2015 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau TA 2015 diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis di Sidang Paripurna Istimewa DPRD...
Pengucapan Sumpah Janji PNS
Batam (23/5). BPK Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 menyelenggarakan acara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kepri. Terdapat lima orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diambil sumpahnya yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri Isman Rudy. Turut hadir pula, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhaimin, serta pejabat eselon IV...
Kebangkitan Nasional di BPK Perwakilan Provinsi Kepri
Tepat tanggal 20 Mei 2016, bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), tidak terkecuali BPK Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyelenggarakan upacara guna memperingati hari Kebangkitan Nasional yang ke-108.
Upacara peringatan Harkitnas yang dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Muhaimin diikuti oleh para pejabat eselon dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Kepulauan Riau....
Kapolda Kepri dan Wakajati Kepri Hadiri Undangan Koordinasi Dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BATAM (29/3) – Kali ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Hubungan Tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan Aparat Penegak Hukum. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Asri Agung Putra.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif BPK I Nyoman Wara....
Sosialisasi E-Filing di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau
Pada tanggal 17 Maret 2016 BPK Perwakilan Kepulauan Riau mengundang KPP Pratama Batam untuk mengadakan bimbingan teknis terkait e-Filing. Acara dilaksanakan di Auditorium Lt. 5 Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan beserta jajaran pejabat struktural dan para pegawai.
Pengarahan Kepala Perwakilan Menjelang Pemeriksaan LKPD
Menjelang dimulainya Pemeriksaan pendahuluan atas LKPD di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan pembekalan atas rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepri tahun 2016, Kepala Perwakilan Isman Rudy memberikan pengarahan kepada pejabat struktural dan seluruh pegawai, Selasa 9 Februari 2016.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Dorong Peningkatan Opini Pemerintah Kabupaten Lingga
Dalam kegiatan supervisi-nya kepada Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang sedang melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2015, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Isman Rudy, S.E, M.M juga melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah, dan seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Adakan Diklat Pemeriksaan dan Bimbingan Teknis Atas LKPD Berbasis Akrual
Untuk dapat menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Diklat Pemeriksaan dan Bimtek Atas LKPD Berbasis Akrual.
Ulang Tahun Ke-69 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Upacara memperingati Ulang Tahun Ke-69 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bertindak sebagai inspektur upacara Kepala perwakilan Isman Rudy dan diikuti oleh semua pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepri.
BPK Perwakilan Kepri Serahkan LHP
(Batam,12/1) Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Kepala BPK Perwakilan Kepri Isman Rudy, SE., MM menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 kepada entitas pemeriksaan, selasa 12 Januari 2016. Turut hadir dalam acara penyerahan LHP tersebut antara lain Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Drs. Nuryanto, MFA, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri Dr. H Amir Hakim...
BPK Perwakilan Provinsi Kepri Peringati Hari Ibu
Selasa 22 Desember 2015 , pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Upacara Hari Ibu ke-87 di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri. Tidak seperti pelaksanaan upacara biasanya, kali ini hampir semua petugas upacara di dominasi oleh pegawai perempuan sebagai bentuk partisipasi dan perwujudan persamaan peran kedudukan antara perempuan dan lai-laki.
Pada kesempatan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Isman Rudy membacakan sambutan Pidato...
Meningkatkan Efektifitas LHP Melalui Pemantauan TLRHP
(Batam 18/12/2015) BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2015 di Auditorium Kantor BPK Provinsi Kepulauan Riau , 16-17 Desember 2015. Pertemuan yang dihadiri oleh Inspektorat se-Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan untuk memonitoring hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh entitas.
Tercatat lebih...
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Kunjungi Redaksi Koran Sindo
(Batam, 2/12/2015) - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan ke Redaksi Harian Koran Sindo Batam pada Rabu, 2 Desember 2015. Kunjungan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy, Kepala Sekretariat Perwakilan Muhaimin, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan Tongku Badulla Harahap serta beberapa pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Rombongan BPK diterima Wakil...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Triwulan III Tahun 2015 dan Pemaparan Hasil Pemeriksaan Kinerja Implementasi SAP Berbasis Akrual
(Batam, 6 November 2015) - Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudy menyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas; Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Tanjungpinang; Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD pada seluruh Pemerintah Daerah diwilayah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2005–2025
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 – 2031
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 – 2031
Ketua BPK RI Minta Lingga dan Anambas Diperhatikan
Dr.H. Harry Azhar Azis, M.A., meminta Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana memberikan perhatian pada Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, dua daerah tersebut masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Penilaian pengelolaan keuangan Lingga dan Anambas relatif kurang baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Agar Penjabat Gubernur memberi perhatian," kata Ketua BPK...
Keterangan Ahli BPK pada Korupsi Dana Hibah Pilgub KPU Kepri 2010
Keterangan ahli auditor BPK Perwakilan Kepri Ratna Agustina mengatakan, adanya perbedaan nilai kerugian negara dari Rp 1,2 miliar menjadi hanya Rp 320 juta dalam dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2010 di KPU Kepri.
Unduh....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH...
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARlMUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARlMUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARlMUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARlMUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH...
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN...
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG HARI JADI KOTA OTONOM TANJUNGPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI,...
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. RIAU AIR LINES, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI, DAN PT. TANJUNGPINANG MAKMUR BERSAMA
Kunjungan Kerja Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Isman Rudi Ke Kabupaten Karimun
Kunjungan Kepala Perwakilan ke Kabupaten Karimun
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Berkunjung ke Kabupaten Karimun
Seorang pemimpin yang kreatif harus belajar dari masa lalu, namun siap untuk beradaptasi dengan masa depan. Hal ini yang dilakukan oleh Isman Rudy menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau setelah dilantik pada tanggal 14 Juli 2014. Pria kelahiran Curup, 14 Maret 1959 mengawali karier di BPK RI 1980 banyak pengalaman dibidang pemeriksaan keuangan negara dan riwayat pengahargaan diantaranya SATYALANCANA...
Diklat SAP Berbasis Akrual Guna Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Sistem Perbedaharaan Dan Anggaran Negara
Diklat Akuntansi Berbasis Akrual diikuti oleh auditor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pelaksanaanya dibuka oleh Kepala Sub. Auditorat Kepri Junaidi. Pemapar dalam Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Widyaswara dari Pusdilklat BPK RI Dr. R. Bramantyo, S.E. Ak. M.M, 16 – 18 Maret 2015 di auditorium Kantor Perwakilan. Basis akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan...
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2014 T E N T A N G PEMBENTUKAN DESA,DESA MAHLIGAI, DESA TELUK BARUK, DESA AIR BATU, DESA PANTAI RIA, DESA PENYONG,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2014 T E N T A N G PEMBENTUKAN DESA,DESA MAHLIGAI, DESA TELUK BARUK, DESA AIR BATU, DESA PANTAI RIA, DESA PENYONG, DESA SEBINTANG, DESA SETENGGAR, DESA SEKALONG, DESA NUSA JAYA, DESA PASIR TIMAH, DESA TELUK MELAM, DESA AIR BUNGA , DESA DANAU, DESA BATU BERIAN UTARA, DESA PANTAI PENAGA, DESA BATU...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit di Junjung
Bahasa Indonesia konon berasal dari bahasa Melayu yang ada di Provinsi Kepuluan Riau, itu bisa dilihat dari sejumlah buku yang ditulis oleh pujangga, raja dan masyarakat Kepulauan Riau tempo dulu yang menjadi tonggak bagi perkembangan bahasa Indonesia.Diantara pujangga dari Kepulauan Riau yang menghasilkan karya atau buku fenomenal adalah Raja Ali Haji (1808—1873) yang paling masyhur di antara kaum intelektual...
Matriks Peratutan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
MATRIKS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006.
Matrik Permendagri 13-2006 dan 21-2011
(SGA)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN POSEK KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN POSEK KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PELABUHAN KEPRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. PELABUHAN KEPRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Memperingati Hut BPK RI Ke-68 Tahun 2015
Batam – BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam melaksanakan Upacara Bendera pada hari Kamis, 15 Januari 2015 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Upacara ini serentak dilaksanakan di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Perwakilan BPK. Upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam berlangsung dengan khidmat. Bertindak sebagai...
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Batam, Kamis (14 Agustus 2014) - BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengalamai rotasi kepemimpinan. Kepala Perwakilan (Kalan) lama, Drs. Parna, M.M. digantikan Kepala Perwakilan yang baru, Isman Rudy, S.E., M.M. Sertijab dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau dengan disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, SE., MSi, Gubernur Provinsi Kepulauan, H. Muhammad Sani, serta Auditor...
JAKSA KANTONGI ALAT BUKTI
ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN HARIAN BATAM POS
“ JAKSA KANTONGI ALAT BUKTI “
(Harian Batam Pos, Kamis 4 September 2014 halaman 17)
A. Pendahuluan
Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Dana Hibah pemilihan Gubernr (Pilgub) 2010 lalu, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 1,3 milyar. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Pengelolaan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KEPADA BANK RIAU KEPRI DAN PERUSAHAAN DAERAH...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KEPADA BANK RIAU KEPRI DAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANAMBAS SEJAHTERA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAREMPA SELATAN, DESA TAREMPA TIMUR, DESA PESISIR TIMUR, DESA SRI TANJUNG, DESA TAREMPA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAREMPA SELATAN, DESA TAREMPA TIMUR, DESA PESISIR TIMUR, DESA SRI TANJUNG, DESA TAREMPA BARAT DAYA, DESA LIDI, DESA LIUK, DESA TELUK SUNTING, DESA SERAT, DESA AIR PUTIH, DESA TEMBURUN, DESA AIR BINI, DESA TELUK BAYUR, DESA MATAK, DESA BATU AMPAR, DESA PAYAMARAM, DESA PIASAN, DESA BELIBAK, DESA...
PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA, PEMBENTUKAN DESA DARI WILAYAH KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA, PEMBENTUKAN DESA DARI WILAYAH KELURAHAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERDA No 9 Tahun 2011 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2011-2015
PERATURAN DAERAH KABUPATENKEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2011-2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
LAMPIRAN SOTK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2011TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BPK Segera Periksa Aset Pemerintah Se-Kepri
Sumber berita : Batam Pos, 15 Agustus 2014 halaman 1
Catatan : beberapa ketentuan yang menagtur mengenai asset/barang milik daerah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 178
(1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Barang milik daerah dapat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU BUKIT KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU BUKIT KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LIPAT KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG LIPAT KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BELUNGKUR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BELUNGKUR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANTAI HARAPAN KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PANTAI HARAPAN KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENUBA TIMUR KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENUBA TIMUR KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NEREKEH KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA NEREKEH KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUKIT BELAH KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUKIT BELAH KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PELAKAK KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PELAKAK KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSING KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSING KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI LUMPUR KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SUNGAI LUMPUR KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA KEPADA DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA KEPADA DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SELAYAR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU DUYUNG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULAU DUYUNG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARAN KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARAN KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMPA KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA CEMPA KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENAAH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PENAAH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LABOH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LABOH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG IRAT KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG IRAT KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LANGKAP KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA LANGKAP KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINJUL KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TINJUL KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUAK BUAYA KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUAK BUAYA KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUSUNG PANJANG KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BUSUNG PANJANG KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKEP SELATAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG HARI JADI KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG HARI JADI KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
1. BIDANG PENDIDIKAN
2. BIDANG KESEHATAN
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM
4. BIDANG PERUMAHAN
5. BIDANG PENATAAN RUANG
6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
7. BIDANG PERHUBUNGAN
8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
9. BIDANG PERTANAHAN
10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
13. BIDANG SOSIAL
14. NAKERTRANS
15. KOPERASI_DAN_UKM
16. BIDANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK
LAMPIRAN PERDA NON MEDIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR : 03 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PNS REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PNS REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENGELOLAAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Bagan PTSP
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN PENGADAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN KEPRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PT. PELABUHAN KEPRI
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PELABUHAN BATAM INDONESIA (PT)
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA PELABUHAN PELABUHAN BATAM INDONESIA (PT)
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005-2025
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005-2025
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DIDAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DIDAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BINTAN FM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BINTAN FM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN UNTUK TAHUN 2013 S/D 2017
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2013 ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAMPIRAN SOTK PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014
Batam, Kamis (14 Agustus 2014) – BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengalamai rotasi kepemimpinan. Kepala Perwakilan (Kalan) lama, Drs. Parna, M.M. digantikan Kepala Perwakilan yang baru, Isman Rudy, S.E., M.M. Sertijab dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau dengan disaksikan oleh Anggota V BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, SE., MSi, Gubernur Provinsi Kepulauan,...
Diskusi Terbatas (Batam, 23 Desember 2013)
Batam – Dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah serta mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK RI menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan tema “Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Program Penanggulangan Kemiskinan”. Diskusi terbatas tersebut dilaksanakan di Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin, 23 Desember 2013 yang lalu.
Selain tamu...
Rapat Koordinasi Perwakilan BPK RI Se- Wilayah Barat di Batam (Batam, 18 – 20 November 2013)
Batam - Senin 18 November 2013, Anggota V BPK RI (Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.) membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis AKN V yang berlangsung hingga 20 November 2013 di Hotel Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam. Kegiatan ini diikuti oleh Auditor Utama V (Dr. Heru Kreshna Reza), para Kepala Perwakilan di lingkungan AKN V, Kepala Sub Auditorat, serta Ketua Tim.
Dr....
Diskusi Panel tentang Pengawasan Migas di Natuna (Natuna, 10 Maret 2014)
Ranai –Industri hulu migas nasional memiliki peran strategis sebagai salah satu kontributor utama penerimaan keuangan Negara dan penyedia sumber energi utama untuk produksi dalam hampir semua industri terkait. Dilatarbelakangi pentingnya peran strategis industri tersebut, BPK RI menyelenggarakan diskusi panel tentang optimalisasi pengawasan atas pendapatan bagi hasil migas Indonesia dikota Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 10 Maret 2014 yang lalu.
Diskusi panel...
Penyerahan BSM di Tanjungpinang (18 Februari 2014)
Tanjungpinang - BPK RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan acara pemantauan atas penyerahan BSM untuk siswa Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan di Bintan Beach Resort pada tanggal 18 Februari 2014.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Kepri, Drs. Parna, M.M., disebutkan bahwa penerima Bantuan Siswa Miskin di Kota Tanjung Pinang sebanyak kurang lebih 8.000 orang, sedangkan di Kab...
Penyerahan BSM di Batam (17 Februari 2014)
Batam–Bertempat di Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Batam, BPK RI Perwakilan Prov. Kepri bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan pemantauan atas penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk pelajar di daerah kota Batam. Acara yang berlangsung pada tanggal 17 Februari 2014 tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI (Bapak Rizal Djalil), para pejabat di lingkungan Pemprov...
Kunjungan Siswa-Siswi SMA Djuwita (Batam, 10 Februari 2014)
Batam- Untuk mengenal BPK RI lebih jauh, siswasiswi dari SMA Djuwita-Batam melakukan kunjungan ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Februari 2014. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Bapak Ridzaldy Arfah selaku Kepala Sub. Bagian SDM, Hukum, dan Humas, menyambut baik kunjungan para siswa siswi tersebut.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Kasubbag SDM...
Workshop Pemeriksaan LKPD (Batam, 4 s.d. 5 Februari 2014)
Batam – Untuk memperkuat pemahaman para pemeriksa mengenai pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), BPK RI Perwakilan Prov. Kepri menyelenggarakan workshop pemeriksaan selama dua hari (4 s.d. 5 Februari 2014) di Ruang Auditorium Perwakilan.Workshop tersebut diikuti oleh 9 tim, yang terdiri dari 45 orang pemeriksa, yang akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluaan LKPD tahun anggaran 2013.
Bapak Drs.Parna, M.M., selaku Kepala Perwakilan,...
Family Gathering (Batam, 11 Januari 2014)
Batam -Acara yang selalu menjadi agenda rutin di BPK, khususnya BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Family Gathering, kembali diselenggarakan pada awal Januari lalu, tepatnya pada hari Sabtu, 11 Januari 2014. Family Gathering kali ini merupakan penyelenggaraan yang pertama kali dilaksanakan di halaman kantor, semenjak BPK Perwakilan Prov. Kepri menempati gedung baru pada bulan Maret 2012.
Sebagai perwujudan syukur...
Kegiatan HUT BPK RI ke-67 (Batam, 9 s.d. 10 Januari 2014)
Batam- Serangkaian kegiatan lomba telah diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Prov. Kepri untuk menyambut HUT BPK RI ke-67 tahun ini. Mulai dari lomba futsal, gerak jalan beregu, tenis meja, bulutangkis, hingga lomba goyang caesar.
Final lomba futsal berlangsung di Trinity Futsal Batam Center pada hari Kamis, 9 Januari 2014.Pada final kali ini, Tim Tenaga Kontrak dan Cleaning Service berhadapan dengan Tim...
Diskusi Panel (Batam, 23 Desember 2013)
Batam – Dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah serta mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK RI menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan tema “Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Program Penanggulangan Kemiskinan”. Diskusi terbatas tersebut dilaksanakan di Auditorium kantor perwakilan BPK RI Prov. Kepri pada tanggal 23 Desember 2013 yang lalu.
Selain tamu undangan dari...
Batam Raih WTP Dari BPK RI
BATAM – Pemerintah Kota Batam mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2012. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Audiorium BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Parna, M.M. (12/6).
LHP diserahterimakan kepada Wakil Walikota Batam, Rudi, S.E., M.M., bersama Wakil Ketua...
PERWAKILAN PROVINSI KEPRI LAKSANAKAN PENYERAHAN LHP PDTT TW IV
BATAM - BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penyerahan LHP Triwulan IV atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada tujuh entitas pada hari selasa, 08 Januari 2013.
LHP yang diserahkan diantaranya adalah LHP atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, LHP atas Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 – 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 8 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 8 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI UNTUK TAHUN 2011 S/D 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 3 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI UNTUK TAHUN 2011 S/D 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011-2031
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN DINAS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 – 2015
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 - 2015
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN TANGGAL 24 SEPTEMBER SEBAGAI HARI JADI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERPUSTAKAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERPUSTAKAAN
Upacara Peringatan HUT RI Ke-67
Pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 2012 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-67 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-67 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, bertindak...
PERUBAHAN ALAMAT
PERUBAHAN ALAMAT GEDUNG KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sehubungan dengan berpindahnya lokasi kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, berikut kami sampaikan data terbaru sebagai berikut:
Alamat Baru : Jalan Engku Putri Batam Center
Nomor Telepon Baru : 0778-468575, 468576, 468579
Nomor Faksimil Baru : 0778-468581
Demikian kami sampaikan, terima kasih.
Hormat kami
ttd
Web Admin
Rencana Lelang Pengadaan BPK RI Perwakilan Prov. Kepri TA 2012
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Berdasarkan Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Staker TA 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, berikut kami sampaikan rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh BPK RI Perw. Prov. Kepri pada Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:
1. Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Hygiene Service Gedung Kantor , untuk gedung kantor BPK RI Perw....
Buletin Selayang Pandang
Buletin Selayang Pandang Tahun 2010
Buletin Selayang Pandang Edisi III Tahun 2010
Buletin Selayang Pandang Edisi IV Tahun 2010
Buletin Selayang Pandang Edisi V Tahun 2010
Buletin Selayang Pandang Edisi VI Tahun 2010
Buletin Selayang Pandang Tahun 2011
Buletin Selayang Pandang Edisi I Tahun 2011
Buletin Selayang Pandang Edisi II Tahun 2011
Buletin Selayang Pandang Edisi III Tahun 2011
Buletin Selayang Pandang Edisi IV Tahun 2011
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEPURBAKALAAN, KESEJARAHAN, NILAI TRADISIONAL, DAN MUSEUM
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGIKATAN DANA, PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengumuman Pengadaan Meubelair
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengumuman Lelang Peralatan Penunjang Operasional
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengumuman Lelang Pengadaan Alat Pengolah Data
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kajian Islami Menyambut Bulan Ramadhan
Sekali lagi pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2011 telah diadakan kajian islami dalam rangka menyambut bulan ramadhan. Kajian tersebut merupakan program dari pengurus takmir amanah yang sudah hampir 2 tahun terbentuk. Kajian Islami ini dilaksanakan di auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan konsep lesehan yang bertujuan agar dapat mempererat dan lebih mendekatkan antar sesama pegawai di lingkungan...
Pemaparan dan Sosialisasi Bantuan Hukum
Bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sub Bagian SDM, Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Sosialisasi Bantuan Hukum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011. Sosialisasi yang berlangsung selama satu hari tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Setelah acara Sosialisasi tersebut berakhir acara dilanjutkan dengan pemaparan umum dari...
Pengumuman Pengadaan Sewa Ruang Rapat
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengumuman Pengadaan Cleaning Service Semester II
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 103
Pada hari Jumat Tanggal 20 Mei 2011 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-103 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-103 tanggal 20 Mei 2011 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, bertindak sebagai Inspektur Upacara...
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Rumah Jabatan (Lelang Ulang)
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI (Lelang Ulang)
Nomor: 01/PBJ-RUMDIN/LPSE/04/2011
Panitia Pengadaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pelelangan dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Rumah Jabatan
Lingkup pekerjaan : 2 (dua) unit Rumah Jabatan Eselon III ...
PENGUMUMAN PELELANGAN Rumah Jabatan
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 01/PBJ-RUMDIN/LPSE/04/2011
Panitia Pengadaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pelelangan dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Rumah Jabatan
Lingkup pekerjaan : 2 (dua) unit Rumah Jabatan Eselon III dan
...
PENGUMUMAN PENGADAAN Penggantian Instalasi Jaringan Listrik
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pidato dan makalah
Pidato dan makalah yang pernah disampaikan oleh pimpinan dalam berbagai acara selama masa jabatannya
PENGUMUMAN PENGADAAN Pengecatan Gedung
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PENGADAAN Pengecatan Gedung
Nomor: 05/Peng-Cat/BTM/03/2011
Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
1....
PENGUMUMAN PENGADAAN PERBAIKAN GEDUNG
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PENGADAAN PERBAIKAN GEDUNG
Nomor: 04/Peng-PG/BTM/03/2011
Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
...
PENGUMUMAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR
Nomor: 03 /Peng-ATK/BTM/03/2011
Panitia Pengadaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
1....
PENGUMUMAN PENGADAAN PAKAIAN SATPAM dan SUPIR
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PENGADAAN PAKAIAN SATPAM dan SUPIR
Nomor: 02/Peng-PK/BTM/02/2011
Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
...
PENGUMUMAN PENGADAAN CLEANING SERVICE dan HYGIENE SERVICE
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN PENGADAAN CLEANING SERVICE dan HYGIENE SERVICE
Nomor: 01/Peng-CS/BTM/01/2011
Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
:
Pengadaan Cleaning Service dan Hygiene Service
Lingkup pekerjaan
:
Perawatan Kebersihan gedung dan halaman di lingkungan kantor...
Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-39
Pada hari Senin Tanggal 29 November 2010 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-39 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari KORPRI...
Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-82
Pada hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2010 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 tanggal 28 Oktober...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2010
Pada hari Jumat Tanggal 01 Oktober 2010 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Hari Kesaktian Pancasila di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi...
LAMPIRAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PENANAMAN MODAL RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PENANAMAN MODAL RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN RANPERDA 2010
LAMPIRAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN RANPERDA 2010
PERWAKO NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
PERWAKO NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
PERWAKO NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM
PERWAKO NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM
PERWAKO NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUSUNAWA PEMERINTAH KOTA BATAM
PERWAKO NO. 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN RUSUNAWA PEMERINTAH KOTA BATAM
PERWAKO NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG POLA TATA KELOLA RSUD KOTA BATAM
PERWAKO NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG POLA TATA KELOLA RSUD KOTA BATAM
PERWAKO NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KOTA BATAM TAHUN 2010
PERWAKO NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KOTA BATAM TAHUN 2010
PERWAKO NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM
PERWAKO NO. 2 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BATAM
PERWAKO NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
PERWAKO NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
PERDA NO. 13 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PASAR DI KOTA BATAM
PERDA NO. 13 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PELAYANAN PASAR DI KOTA BATAM
PERDA NO. 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM
PERDA NO. 12 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI KOTA BATAM
PERDA NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA BATAM
PERDA NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA BATAM
PERDA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
PERDA NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BATAM
PERDA NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM
PERDA NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG KOTA BATAM
PERDA NO. 6 TAHUN 2009 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM
PERDA NO. 6 TAHUN 2009 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM
PERDA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
PERDA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME
PERDA NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG HARI JADI KOTA BATAM
PERDA NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG HARI JADI KOTA BATAM
PERDA NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERDA NO. 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERDA NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA
PERDA NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA
PERDA NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERDA NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
Selamat Aidil Fitri 1431 H
Segenap Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau:
mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 Syawal 1431 H
Minal Aidin Wal Faidzin
Mohon Maaf LAhir dan Batin
Upacara HUT RI ke-65 Tahun 2010
Pada hari Selasa Tanggal 17 Agustus 2010 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-65 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, bertindak...
SELAMAT BERPUASA
"Mohon Maaf Lahir dan Batin"
"Selamat Menunaikan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan"
ttd
Seluruh pegawai
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
PERDA NO.6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.10 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.10 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.8 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN PELABUHAN DI KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.8 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN PELABUHAN DI KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERDA NO.5 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERDA NO.4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERDA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2005 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERDA NO.3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
PERDA NO.3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
PERDA NO.8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI
PERDA NO.8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI
PERDA NO.7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO.7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO.6 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO.6 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO.5 TAHUN 2007 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
PERDA NO.5 TAHUN 2007 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
PERDA NO.4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERDA NO.4 TAHUN 2007 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERDA NO.3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.2 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PERDA NO.2 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PERDA NO.1 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO.1 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2007
PERDA NO. TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
PERDA NO. TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
PERDA NO.5 TAHUN 2006 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERDA NO.5 TAHUN 2006 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERDA NO.4 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
PERDA NO.4 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005
PERDA NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2006
PERDA NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2006
PERDA NO.2 TAHUN 2006 TAHUN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERDA NO.2 TAHUN 2006 TAHUN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERDA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2006
PERDA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2006
PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004
PERDA NO.14 TAHUN 2005 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004
PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2005
PERDA NO.13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2005
PERDA NO.11 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
PERDA NO.11 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
PERDA NO.10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI
PERDA NO.10 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BESTARI
PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
PERDA NO.9 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
PERDA NO.8 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN
PERDA NO.7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
PERDA NO.7 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN
PERDA NO.6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN
PERDA NO.6 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN
PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERDA NO.5 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PERDA NO.4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA NO.4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERDA NO.3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG – LAYANG
PERDA NO.3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG LAYANG - LAYANG
PERDA NO.1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.12 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.12 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PERDA NO.11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT
PERDA NO.11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI LAUT
PERDA NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN
PERDA NO.10 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN
PERDA NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
PERDA NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
PERDA NO.8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
PERDA NO.8 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
PERDA NO.7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK
PERDA NO.7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NON MEDIK
PERDA NO.6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS
PERDA NO.6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSKESMAS
PERDA NO.4 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003
PERDA NO.4 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003
PERDA NO.3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
PERDA NO.3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
PERDA NO.2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PERDA NO.2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PERDA NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK – PAJAK DAERAH
PERDA NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK - PAJAK DAERAH
PERDA NO.12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTAURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTAURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.11 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 – 2007
PERDA NO.11 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 – 2007
PERDA NO.10 TAHUN 2003 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 – 2007
PERDA NO.10 TAHUN 2003 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 - 2007
PERDA NO.9 TAHUN 2003 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003-2020
PERDA NO.9 TAHUN 2003 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003-2020
PERDA NO.8 TAHUN 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.8 TAHUN 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.1 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KOTA TANJUNGPINANG
PERDA NO.1 TAHUN 2003 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KOTA TANJUNGPINANG
PENGUMUMAN LELANG DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PENGUMUMAN UMUM LELANG
No. 01/Peng-OlahData/BTM/07/2010
Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini mengumumkan Pelelangan Umum dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2010, dengan ketentuan sebagai berikut:
Nama Pekerjaan : Pengadaan Alat Pengolah Data
Nama Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Perkiraan Nilai Pekerjaan : ...
Perda No. 10 Th. 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi
Perda No. 10 Th. 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi
Perda No. 9 Th. 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 4 Th. 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten...
Perda No. 9 Th. 2009 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 4 Th. 1993 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau No. 11 Th. 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 4 Th. 1993
Perda No. 8 Th. 2009 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Perda No. 8 Th. 2009 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
Perda No. 7 Th. 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada PT. Bank Riau, dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk Tahun 2009 s/d...
Perda No. 7 Th. 2009 tentang Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada PT. Bank Riau, dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan untuk Tahun 2009 s/d 2010
Perda No. 6 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 11 Th. 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri Di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air...
Perda No. 6 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 11 Th. 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Toapaya Asri Di Kecamatan Gunung Kijang, Desa Dendun, Desa Air Glubi Di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Tanjung Permai, Kelurahan Tanjung Uban Timur Di Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tembeling Tanjung Di Kecamatan Teluk Bintan, Desa Kukup dan Desa Pulau Pengikik Di...
Perda No. 5 Th. 2009 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda No. 5 Th. 2009 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda No. 4 Th. 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Perda No. 4 Th. 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Perda No. 3 Th. 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Perda No. 3 Th. 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Perda No. 2 No. 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Th. 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas
Perda No. 2 No. 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Th. 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Puskesmas
Perda No. 12 Th. 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
Perda No. 12 Th. 2008 tentang Pengelolaan Terumbu Karang
Perda No. 11 Th. 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kab. Bintan Kepada Pemerintah Desa
Perda No. 11 Th. 2008 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Kab. Bintan Kepada Pemerintah Desa
Perda No. 10 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Perda No. 10 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Perda No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satpol PP
Perda No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satpol PP
Perda No. 8 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Perda No. 8 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Perda No. 6 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda No. 6 Th. 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda No. 5 Th. 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan
Perda No. 5 Th. 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan
Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
Perda No. 3 Th. 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010
Perda No. 3 Th. 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010
Perda No. 17 Th. 2007 tentang Pencabutan Dana Cadangan
Perda No. 17 Th. 2007 tentang Pencabutan Dana Cadangan
Perda No. 6 Th. 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 19 Th. 2002 tentang Retribusi Jasa Umum
Perda No. 6 Th. 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 19 Th. 2002 tentang Retribusi Jasa Umum
Perda No. 5 Th. 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 5 Th. 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 4 Th. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006
Perda No. 4 Th. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006
Perda No. 3 Th. 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Karimun
Perda No. 3 Th. 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Karimun
Perda No. 2 Th. 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 19 Th. 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 2 Th. 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 19 Th. 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 1 Th. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Perda No. 1 Th. 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Perda No. 19 Th. 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 19 Th. 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 18 Th. 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 18 Th. 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun
Perda No. 17 Th. 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2004
Perda No. 17 Th. 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2004
Perda No. 16 Th. 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 21 Th. 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No. 16 Th. 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 21 Th. 2002 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda No. 15 Th. 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Th. 2002 tentang Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
Perda No. 15 Th. 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 2 Th. 2002 tentang Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
Perda No. 14 Th. 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Perda No. 14 Th. 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Perda No. 13 Th. 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun
Perda No. 13 Th. 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Karimun
Perda No. 12 Th. 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)
Perda No. 12 Th. 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO)
Perda No. 11 Th. 2004 tentang Retribusi Pelayanan ketenagakerjaan
Perda No. 11 Th. 2004 tentang Retribusi Pelayanan ketenagakerjaan
Perda No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Durai
Perda No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Durai
Perda No.9 Th. 2004 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
Perda No.9 Th. 2004 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
Perda No. 8 Th. 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam Kecamatan Tebing
Perda No. 8 Th. 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Harjosari dan Kelurahan Darussalam Kecamatan Tebing
Perda No. 7 Th. 2004 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
Perda No. 7 Th. 2004 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan
Perda No. 6 Th. 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 6 Th. 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 5 Th. 2004 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Perda No. 5 Th. 2004 tentang Pengolahan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Perda No. 13 Th. 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002
Perda No. 13 Th. 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002
Perda No. 7 Th. 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun
Perda No. 7 Th. 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun
Perda No. 6 Th. 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan
Perda No. 6 Th. 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan
Perda No. 5 Th. 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata
Perda No. 5 Th. 2002 tentang Pengelolaan Kawasan Khusus Pariwisata
Perda No. 4 Th. 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun
Perda No. 4 Th. 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun
Perda No. 3 Th. 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Perda No. 3 Th. 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Perda No. 2 Th. 2002 tentang Izin Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
Perda No. 2 Th. 2002 tentang Izin Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet
Perda No. 1 Th. 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002
Perda No. 1 Th. 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2002
Perda No. 28 Th. 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001
Perda No. 28 Th. 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001
Perda No. 27 Th. 2001 tentang Pertambangan Daerah
Perda No. 27 Th. 2001 tentang Pertambangan Daerah
Perda No. 19 Th. 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Perda No. 19 Th. 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Perda No. 17 Th. 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
Perda No. 17 Th. 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
Perda No. 16 Th. 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat
Perda No. 16 Th. 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat
Perda No. 15 Th. 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Perda No. 15 Th. 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Perda No. 14 Th. 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Perda No. 14 Th. 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Perda No. 13 Th. 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Perda No. 13 Th. 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Perda No. 8 Th. 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan
Perda No. 8 Th. 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan
Perda No. 7 Th. 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perda No. 7 Th. 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perda No. 5 Th. 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perda No. 5 Th. 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perda No. 4 Th. 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa
Perda No. 4 Th. 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa
Perda No. 3 Th. 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001
Perda No. 3 Th. 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2001
Perda No.2 Th. 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun
Perda No.2 Th. 2001 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 1 Th. 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 1 Th. 2001 tentang Lambang Daerah Kabupaten Karimun
Perda No. 14 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Linau Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
Perda No. 14 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Linau Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
Perda No. 13 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Pancur Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
Perda No. 13 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Pancur Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
Perda No. 12 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 12 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 11 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 11 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 10 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 10 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 9 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga
Perda No. 8 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sedamai Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 8 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Sedamai Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 7 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 6 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 6 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda NO. 5 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda NO. 5 Th. 2008 tentang Pembentukan Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Perda No. 3 Th. 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perda No. 3 Th. 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Perda No. 2 Th. 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Perda No. 2 Th. 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Perda No. 8 Th. 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga
Perda No. 8 Th. 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga
Perda No. 7 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Pulau Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 7 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Pulau Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 6 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Batu Belubang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 6 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Batu Belubang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 5 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 5 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 4 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Kelit Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 4 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Kelit Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 3 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 3 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Mensanak Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga
Perda No. 2 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Kudung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
Perda No. 2 Th. 2007 tentang Pembentukan Desa Kudung Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
Perda No. 2 Th. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 15 TH. 2001 Tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 15 TH. 2001 Tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2008 tentang Kepelabuhanan Di Kota Batam
Perda No. 16 Th. 2007 tentang Ketertiban Umum
Perda No. 16 Th. 2007 tentang Ketertiban Umum
Perda No. 14 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Batam
Perda No. 14 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Batam
Perda No. 13 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Batam
Perda No. 13 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Batam
Perda No. 12 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
Perda No. 12 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
Perda No. 11 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
Perda No. 11 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
Perda No. 10 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam
Perda No. 10 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam
Perda No. 9 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 9 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 8 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam
Perda No. 8 Th. 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam
Perda No. 6 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 15 Th. 2001 tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 6 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 15 Th. 2001 tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Th. 2001 tentang Kebersihan Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Th. 2001 tentang Kebersihan Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Perda No. 4 Th. 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Perda No. 3 Th. 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perda No. 3 Th. 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perda No. 2 Th. 2007 tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman Di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu Di Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2007 tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman Di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu Di Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2007 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2007 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam
Perda No. 7 Th. 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Perda No. 7 Th. 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Perda No. 6 Th. 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota Batam
Perda No. 6 Th. 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota Batam
Perda No. 3 Th. 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011
Perda No. 3 Th. 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011
Perda No. 2 Th. 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006
Perda No. 5 Th. 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006
Perda No. 4 Th. 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota BAtam No. 4 Th. 2004
Perda No. 4 Th. 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota BAtam No. 4 Th. 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam
Perda No. 3 Th. 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
Perda No. 3 Th. 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
Perda No. 2 Th. 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014
Perda No. 2 Th. 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014
Perda No. 8 Th. 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Perda No. 8 Th. 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Perda No. 6 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
Perda No. 6 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam
Perda No. 3 Th. 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 17 Th. 2001 tentang Kepariwisataan Di Kota Batam
Perda No. 3 Th. 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam No. 17 Th. 2001 tentang Kepariwisataan Di Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Perda No. 1 Th. 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Perda No. 6 Th. 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam
Perda No. 6 Th. 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda No. 4 Th. 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
Perda No. 2 Th. 2002 tentang Ketentuan Bangunan Di Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2002 tentang Ketentuan Bangunan Di Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Perda No. 1 Th. 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Perda No. 19 Th. 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam
Perda No. 19 Th. 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam
Perda No. 18 Th. 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001-2005
Perda No. 18 Th. 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001-2005
Perda No. 17 Th. 2001 tentang Kepariwisataan Di Kota Batam
Perda No. 17 Th. 2001 tentang Kepariwisataan Di Kota Batam
Perda No. 16 Th. 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam
Perda No. 16 Th. 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Batam
Perda No. 15 Th. 2001 tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 15 Th. 2001 tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perda No. 14 Th. 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam
Perda No. 14 Th. 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Kota Batam
Perda No. 13 Th. 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
Perda No. 13 Th. 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
Perda No. 12 Th. 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam
Perda No. 12 Th. 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam
Perda No. 11 Th. 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
Perda No. 11 Th. 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
Perda No. 10 Th. 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam
Perda No. 10 Th. 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota Batam
Perda No. 9 Th. 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Batam
Perda No. 9 Th. 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2001 tentang Kebersihan Kota Batam
Perda No. 5 Th. 2001 tentang Kebersihan Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 4 Th. 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam
Perda No. 2 Th. 2001
Perda No. 2 Th. 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam
Perda No. 1 Th. 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
Perda No. 1 Th. 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001
Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil BPK RI
Rabu, 13 Januari 2010 di Auditorium kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam telah dilaksanakan Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS yang dihadiri oleh pejabat struktural, undangan serta rohaniwan Islam dan rohaniwan Hindu.
Calon pegawai negeri sipil yang diambil sumpahnya sebanyak tujuh orang yaitu Sdr. Allantutra Guslawa, S.T., Sdr. Ichsan Mardian, S.E., Ak., Sdri. Felma Annisa Minza, S.E., Sdr. Andi Wira Alamsyah, A.Md., Sdr. Indra Kumbara Wedha,...
Buletin Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau
Buletin Selayang Pandang Edisi I Bulan November 2009
Peletakan Batu Pertama
Pada hari selasa tanggal 8 Desember 2009, telah dilakukan Acara Peletakan Batu Pertama pembangunan gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, di Jalan Engku Putri Batam Centre di kota Batam. Acara tersebut dihadiri oleh semua pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Peletakan Batu Pertama pembangunan gedung kantor tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI.
Pengesahan KPU (Kartu Peserta Ujian) Tes CPNS TA 2009/2010
Pengesahan KPU (Kartu Peserta Ujian) Tes CPNS BPK RI Tahun Anggaran 2009/2010 di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2009. Sejak pagi hari telah didatangi oleh para calon peserta ujian Tes CPNS BPK RI TA 2009/2010. Kegiatan ini terlaksana dengan tertib, berkat adanya koordinasi yang baik antara panitia dari kantor pusat dengan...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2009
Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2009 telah dilaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Kantor Perwakilan Kepulauan Riau. Upacara tersebut berlangsung dengan sangat khitmad. Upacara yang berlangsung selama satu jam tersebut diikuti oleh pegawai BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2009
Pada Hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 telah dilaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di Kantor Perwakilan Kepulauan Riau. Upacara tersebut berlangsung dengan sangat khitmad. Upacara yang berlangsung selama satu jam tersebut diikuti oleh pegawai BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Pada Hari Kamis tanggal 01 Oktober 2009 telah dilaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Perwakilan Kepulauan Riau. Upacara tersebut berlangsung dengan sangat khitmad. Upacara yang berlangsung selama satu jam tersebut di lanjutkan dengan acara Halal Bihalal antar sesama pegawai BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau.
Sosialisasi JFA
Pada tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, telah diadakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sosialisasi ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional dari Biro SDM Pusat yaitu Ibu Siti Zubaidah, SE dan stafnya Bpk. Agus Saputro. Acara yang berdurasi tiga jam ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan, Pejabat Struktural serta...
Upacara Peringatan HUT RI Ke-64
Pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2009 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-64 secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-64 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Bapak...
Penyerahan LHP Atas LKP Provinsi Kepri Tahun 2008
Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2008 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri di Gedung DPRD Provinsi Kepri di Tanjungpinang.
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2008 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)....
Penyerahan LHP Atas LKP Kabupaten Bintan TA 2008
Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Opini atas LKP Kabupaten Bintan TA 2008 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)....
Diklat Pemeriksaan Kinerja
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian dibidang pemeriksaan kinerja, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Diklat Pemeriksaaan Kinerja pada tanggal 13 s.d 17 Juli 2009 bertempat di Auditorium Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Diklat ini menghadirkan pengajar yaitu Kepala Sub Auditorat NAD I Agus Khotib, S.E., M.Si., Ak, dan Kepala Seksi Kepri I Masmudi, S.E., M.Si., Ak. Diklat...
Sosialisasi Juklak dan Juknis Pemeriksaan
Pada tanggal 29 Juni - 3 Juli 2009 bertempat di ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, diadakan Sosialisasi Juklak dan Juknis Pemeriksan yang merupakan Output Direktorat Litbang PDTT Tahun 2008 dan 2009. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kaditama Revbang BPK RI, Dr. Daeng M. Nazier, MA dan Tim Sosialisasi dari Direktorat Litbang PDTT, Kepala Perwakilan, Pejabat Struktural serta...
Talk Show Manajemen Emosi DWP Batam
Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 26 Juni 2009 mengadakan acara Talk Show Manajemen Emosi dengan tema "Sudahkah Kita Cerdas Secara Emosi?" diisi oleh Ibu Dian Rahmawati, S.Psi, Ketua Yayasan Cahaya Umat Mandiri Batam. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua, Pengurus dan Ibu-Ibu DWP BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Dengan diselenggarakan...
Sejarah BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia, BPK Rl juga mengalami berbagai perkembangan. Sekitar 30 tahun setelah lembaga tinggi negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan dan yang dulu dikenal dengan singkatan Bepeka ini hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan kemudian ke Jakarta. BPK Rl baru mempunyai satu perwakilan Bepeka, yang kemudian dikenal dengan nama Perwakilan Bepeka Wilayah II di Yogyakarta. Selanjutnya...
Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 2009 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional secara serempak di kantor BPK RI Pusat dan di semua kantor BPK RI Perwakilan termasuk di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Pada Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-101 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Bapak Drs. Yulindra...
Publikasi lainnya
Hasil cetak buku (contoh : Buku BPK Menunaikan amanat konstitusi) atau media publikasi lainnya
SK Mutasi Eselon III Tahun 2011
SK Mutasi Eselon IV Tahun 2011
Warta BPK
Warta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Warta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan majalah yang diterbitkan setiap bulan oleh BPK RI. Warta BPK berisikan informasi yang erat hubungannya dengan BPK RI baik dari Kantor Pusat maupun informasi dari Kantor Perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia.
MoU Akses Data Transaksi Rekening Pemprov Kepulauan Riau Secara Online Pada Bank Riau Kepri
Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PT Bank Riau-Kepri tentang Akses Data Transaksi Rekening Secara Online Pada PT Bank Riau-Kepri
Unduh di
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Tentang Tahukah Anda
Berisi tentang segala sesuatu tentang BPK perwakilan yang perlu diketahui publik sebagai media pembelajaran publik
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Evaluasi TIM JDIH DITAMA Binbangkum
Pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2009 TIM JDIH DITAMA Binbangkum melakukan evaluasi terhadap kinerja TIM JDIH di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Evaluasi tersebut juga mendiskusikan tentang apa saja yang harus dan akan dilaksanakan oleh TIM JDIH BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di masa datang.