Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Lingga Propinsi Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2023
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Lingga Propinsi Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan...
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA
Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hampir setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sampah dapat dalam bentuk padat, cair, atau gas....
Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Dan Peraturan Daerah Kabupaten...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten...
Matriks Perbandingan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 Dan Peraturan Wali Kota...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah...
Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota...
Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah...
Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Tanjungpinang...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 dengan Peraturan Daerah...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 dan Peraturan...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu
Sebagaimana Telah...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Karimun...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2022 dan Nomor 73 Tahun...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 dan Nomor 11 Tahun...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 dan Nomor 4...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2017 dan Nomor 34...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2017 Tentang...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai Tidak Tetap pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun
Berdasarkan Kondisi...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 dan Nomor 9 Tahun...
Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 dan Nomor 73 Tahun...
Peraturan Bupati Natuna Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 dan Nomor 77 Tahun...
Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Honorarium Operasional Bagi Pegawai...
Klinik Hukum Online BPK Kepri
Klinik Hukum Online BPK Kepri merupakan sarana konsultasi hukum online dari BPK Kepri atas permasalahan hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Natuna Tentang Tambahan Penghasilan Pada BPKAD Selaku Satker Pengelola...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2017 DAN NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN...
Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Bupati Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilain Rakyat Daerah...
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 dan NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAIN RAKYAT DAERAH KABUPATEN...
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
Keuangan negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam hal...
KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisiennya uang negara yang digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Jika uang negara benar-benar...
Korupsi Pasar Modern Natuna Mantan Kepala Dinas PU Natuna dan Rekan Minta Pengampunan
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah menerima pelimpahan berkas perkara kasus tindak pidana korupsi Pasar Modern Natuna dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus...
DPRD Lingga Diminta Selesaikan Permasalahan di RSUD Dabosingkep
Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabosingkep Kabupaten Lingga Kepulauan Riau kian tidak kondusif, dikarenakan terjadinya keributan di RSUD tersebut yang berawal ketika...
DPRD Minta Gubernur Umumkan Hasil Audit Proyek Monumen Bahasa
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak menyetujui rencana Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu...
Pimpinan PDAM Tanjung Batu Resmi Ditahan Kejaksaan atas Dugaan Korupsi
Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Karimun di Tanjung Batu menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional...
Proses Seleksi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah
PENDAHULUAN
Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha
yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana...
DIPA APBN 2019 untuk Kepulauan Riau Rp15,5 Triliun, Alokasi Dana Desa Ikut Alami Peningkatan
Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyerahkan Daftar Isian Pengguna
Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berasal
dari APBN Tahun Anggaran...
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Pemerintah...
PENDAHULUAN
Berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Kepala Daerah...
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Periksa Pejabat BUMD Provinsi Kepulauan Riau
Tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri
kembali memeriksa sejumlah pejabat terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana PT
Pembangunan Kepri. PT Pembangunan Kepri...
Pembangunan Lanjutan Jalan Rewak-Kusik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Ajukan Anggaran ke Pemerintah Pusat Rp24...
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas telah mengusulkan dana Rp 24 miliar melalui penyaluran dana
alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan tahap...
Pendapatan Pajak dan Retribusi Naik, APBD Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 Menjadi Rp915,24...
DPRD Kota Tanjungpinang menyetujui APBD Perubahan tahun anggaran (TA)
2018 senilai Rp915,24 miliar yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD yang
dipimpin langsung Ketua Suparno, didampingi Wakil...
Kerugian Negara Mencapai 4 Miliar, Polda Kepri Tetapkan Tujuh Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Modern...
Ditreskrimsus Polda Kepri telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern di Ranai, Kabupaten Natuna. Para tersangka diduga menikmati uang...
Rapat Paripurna Persetujuan KUA-PPAS APBD-P 2018 Ricuh, Wakil Ketua I Dan II...
Rapat paripurna permintaan persetujuan dan penandatanganan MoU KUA1-PPAS2 APBD Perubahan Kabupaten Lingga Tahun 2018 diwarnai kericuhan. Dua petinggi dari DPRD Lingga yakni Wakil Ketua...
Polisi Akan Periksa Tiga Pimpinan DPRD Karimun Terkait Korupsi
Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau akan memeriksa tiga pimpinan DPRD Karimun sebagai saksi dalam perkara korupsi anggaran perjalanan dinas di...
Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun Masuk Bui
Karimun - Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun (Satreskrim Polres Karimun) akhirnya menahan mantan...
Lima Aset Badan Pengusahaan (BP) Batam Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Kota Batam, Diverifikasi...
Batam - Tim dari pemerintah pusat turun mengecek langsung fisik aset yang akan diserahkan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam,...
Kenaikan Tarif Pajak Daerah Kota Batam, Asosiasi Pengusaha Minta Penundaan
Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan mulai menerapkan kenaikan tariff pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah,...
Gandeng Kantor Lelang Negara, Kabupaten Natuna Hibahkan Aset Sebesar Rp113 Miliar Kepada Kabupaten Kepulauan...
Tarempa - Aset hibah dari Natuna ke Anambas mencapai Rp113 miliar. Syarif Ahmad, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan...
RSUD Embung Fatimah Kota Batam Kekurangan Stok Obat
Batam - Stok obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah kembali kosong. Masyarakat Kota Batam banyak mengeluh karena tidak adanya obat yang...
Pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Daerah
PENDAHULUAN
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai...
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Usut Dana Aspirasi DPRD
Catatan Berita selengkapnya...
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mulai mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Karimun Tahun Anggaran 2016, yang diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagai...
Tersangka Korupsi KONI Natuna Kembalikan Kerugian Negara Rp1,1 Miliar
Catatan Berita Selengkapnya...
Upaya merugikan negara yang dilakukan oleh para tersangka KONI akhirnya terkuak. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan tersangka WN secara tidak langsung dengan...
Banyaknya Lahan Tidur di Bintan Jadi Perhatian Khusus Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan
Catatan Berita Selengkapnya...
Banyaknya lahan tidur di Kabupaten Bintan menjadi perhatian khusus Bupati Apri Sujadi. Diharapkan lahan yang dimiliki perorangan atau perusahaan bisa dibangun dan...
Pelindo Bayar DBH Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang Sebesar Rp4,5...
Catatan Berita Selengkapnya...
PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang akhirnya membayarkan kewajibannya, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) dari pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemerintah...
Pembentukan BUMDes Anambas Terkendala Kurangnya SDM
Catatan Berita Selengkapnya...
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing desa tersebut. Pasalnya, untuk mengelola BUMDes harus memiliki management...
Pengesahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Terlambat
Catatan Berita selengkapnya...
Lembaga Swadaya Masyarakat Kepri Corruption Watch (LSM KCW Kepri) meminta Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menegakkan sanksi kepada Gubernur dan...
Pemko Batam Tunggu Pemeriksaan Jaksa
Catatan Berita selengkapnya...
Kepala Inspektorat Daerah Kota Batam, Heriman HK, enggan berkomentar banyak saat ditanya terkait kasus dugaan korupsi Rp1,5 miliar di Dinas Sosial dan...
Panitia Lelang Alkes Lingga Disidang
Catatan Berita selengkapnya...
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang segera menyidangkan satu terdakwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan...
Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara
Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi...
Anambas Terima Rp 31 M Dana Bagi Hasil Pajak Motor dan Rokok dari Provinsi Kepri
Matriks Peratutan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
MATRIKS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG...
