PENDAHULUAN
Berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kepala Daerah dan DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut, diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar, akan tetapi dengan fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.
