BATAM – Tim Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2020 melalui ketuanya Mochamat Mustofa menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dengan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2021 dimana angka pertumbuhan ekonomi Kota Batam mengalami minus.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri yang rilis tanggal 05 Mei 2021, angka pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2021 minus 2,55 persen, pengangguran terbuka juga turut bertambah 3.98 persen menjadi 11,7 persen dari semula 7,72 persen di tahun 2019.
“Terlihat bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada pencapaian kondisi ekonomi makro Kota Batam, beberapa indikator makro ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari target yang ditetapkan dalam RKPD 2020,” ujar Ketua Pansus LKPJ Mochamat Mustofa, Kamis (20/05/2021).
Mustofa yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam itu melanjutkan, kontraksi ekonomi Kota Batam pada tahun 2020 adalah yang paling rendah dibanding kabupaten/kota Lain yang ada di Kepulauan Riau, dimana Batam dapat menekan angka kemiskinan hingga turun sebesar 0,10 persen saat angka kemiskininan di daerah lain meningkat selama masa pandemi Covid-19.
“Itu artinya Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 telah membuat kebijakan yang efektif dalam menekan laju peningkatan kemiskinan,” sebut pria yang akrab disapa Cak Mus itu.
Untuk mengevaluasi kinerja makro ekonomi dan sosial daerah, Tim Pansus pun mengusulkan beberapa rekomendasi.
Percepatan dan Kelancaran Pelayanan Vaksinasi
Hal ini bertujuan untuk percepatan menciptakan kekebalan kelompok masyarakat (Herd Immunity) pada akhir tahun 2021. Target rekomendasi ini adalah kelompok rentan dan pelayanan publik dan pekerja ekonomi kerakyatan. Penerapan protokol kesehatan juga harus diterapkan secara disiplin dan ketat pada semua aktivitas Pemerintah Kota Batam dan masyarakat yang berpotensi terpapar penularan Covid-19.
Mengidentifikasi Sektor Perekonomian Penyumbang PDRB yang Terdampak Pandemi
Guna terciptanya percepatan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Batam diminta segera mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan 3 kategori berbeda yakni: sangat terpuruk, terpuruk, dan normal; kemudian membuat kebijakan tepat sasaran yang efektif.
Pemerintah juga diminta mengupayakan pertahanan kemampuan konsumsi masyarakat dengan cara menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah.
“ini bisa dilakukan dengan cara memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan mengupayakan penciptaan lapangan kerja,” kata Cak Mus.
Politisi PKS tersebut juga menegaskan, Pemerintah Kota Batam harus mempercepat realisasi konsumsi Pemerintah Kota Batam melalui belanja APBD. Dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat kembali bergerak.
Melakukan Perencanaan Sekolah Tatap Muka
Indeks pendidikan merupakan salah satu perhatian khusus dalam pembangunan manusia sebagai alat ukur pencapaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup. Pelaksanaan pembelajaran secara daring berdampak besar pada pencapaian kualitas pendidikan dan menjadi potensi ancaman bagi kualitas pendidikan Kota Batam.
“Pendidikan Batam menjadi kurang gizi pada masa pandemi, dan dalam jangka panjang berpotensi terjadi stunting pendidikan sebagaimana dipahami bahwa pendidikan tidak ada yang lebih baik kecuali tatap muka,” lanjut Cak Mus.
Pansus LKPJ Walikota Batam juga mendorong Pemerintah Kota Batam melakukan langkah kreatif dan inovatif agar sumber daya manusia Kota Batam tidak terus menurun di tengah masa pandemi. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari pencapaian indikator ekonomi makro dan sosial yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, perkembangan PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbatas, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan disparitas antarwilayah.
Sumber: terkininews.com
