KARIMUN – Bupati Karimun, H Aunur Rafiq menyatakan Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk di Kabupaten Karimun guna membantu meningkatkan Penghasilan Daerah dinilai masih belum mampu seperti yang diharapkan.
Hal ini diutarakannya dalam pendapat akhir Bupati dalam sidang Paripurna terkait Laporan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2020 di balai Rong Sri DPRD Karimun, Selasa (13/7) kemarin. Disebut Rafiq hingga kini BUMD-BUMD yang dibentuk masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan guna menambah sektor pundi-pundi pendapat asli daerah.
“Perusda hingga kini belum mencapai target, pengelolaan pasar masih belum optimal, dikarenakan banyak sewa lapak pedagang yang belum terbayar, Ini salah satu hambatan, masih banyak pedagang yang belum terakomodir mendapatkan lapak.
Kemudian kita akan menambah bangunan blok C nantinya, Mudah-mudahan dapat diambil kontribusinya,” ucap Rafiq
Kemudian PDAM yang dinilai juga sama belum mampu menghasilkan seperti diharapkan.
“Hari ini sedang berbenah. Semoga akan terus membaik. Kita perlu investasi yang besar untuk optimal. PDAM yang berada di Karimun , kundur dan di Moro. Untuk Kundur dan Moro belum bisa meraih omset. Namun malah disubsidi. Sementara di kundur perlu modal 50 milyar untuk menyediakan bahan baku air bersih.
Dari mulai permasalahan status tanah yang belum dapat terselesaikan. Investasi sepanjang 30 kilometer untuk pemasangan pipa baru, sedang di Moro harus dipindahkan 1 kilometer dari tempat sekarang yang diperkirakan menelan biaya Rp4-5 milyar, untuk itu dengan kondisi keuangan saat ini belum bisa kita lakukan,” tegas Rafiq.
Selanjutnya untuk PDAM yang berada di Karimun dianggarakan dana hiba Rp1.5 milyar dan masih dalam proses. Diharapkan investasi pemerintah nanti dapat membantu PDAM agar lebih baik dan dapat mencapai target yang diharapkan
“Semoga dapat membantu 2000 pelanggan kedepannya. Keseluruhan investasi masih butuh Rp12 M lagi.
Beberapa daerah yang harus di selesaikan terkait sambungan baru, untuj Sektor PDAM harus investasi lagi,” tambahnya
Selain itu kondisi Bup mengalami kesulitan sejak Pandemi Covid. Pas masuk Internasional dan pas masuk domestik mengalami penurunn.
“Kita sudah mencoba kerjasama berbagai pihak. Salah satu dengan mencoba mencari sumber pad yang lain yang bisa dilakukan BUP. Dengan harapan bisa meraih kontribusi untuk daerah,” tegasnya
Selanjutnya ada BPR yang juga dalam kondisi sakit, dimana belum mampu berdiri sendiri sehingga masih harus di subsidi.
“BPR belum bisa kita lepas, karena belum mampu, BPR yang sehat masih kita terus proses. BPR juga mengalami hal yang sama dengan perusda. Kita belum berani investasi karena SDM masih perlu kita tingkatkan. Jangan sampai investasi yang besar malah menjadikan masalah hukum dikemudian hari,” terangnya.
Kemudian terkait penyertaan modal di bank Riau Kepri. Karimun dinyatakan merupakan daerah yang sedikit dalam investasi dari sejumlah daerah lain.
“Kita termasuk yang kecil. Namun devidennya masih kita dapatkan dan Alhamdulillah dapat untuk membantu berbagai kegiatan,” tambahnya.
Data yang dihimpun, PAD yang dihasilkan dari sejumlah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah belum mampu mencapai Target yang diharapkan tahun 2020.
Seperti Perusda yang ditarget Rp200 juta hanya terealisasi sebesar Rp122 juta lebih, kemudian BUP yang di targetkan senilai Rp3 milyar hanya tercapai Rp700 juta lebih. Sementara PDAM yang ditargetkan Rp200 juta sama sekali belum menghasilkan di tahun 2020. Sementara BPR target Rp264 juta mampu terealisasi Rp264 juta lebih.
Sementara itu PAD dari sektor retribusi Parkir dari target Rp1.3 milyar lebih hanya terealisasi Rp11 juta lebih. Kemudian dari sektor Retribusi Sampah dari target Rp600 juta hanya terealisasi Rp330 juta lebih.(ria)
Sumber: POSMETRO.CO
