Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026 Belum Didukung Data yang Lengkap

BATAM – DPRD Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan draft Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di Batam, Selasa (3/8/3021).

Ketua Pansus RPJMD Taba Iskandar mengatakan, pembahasan kali ini, Pansus membahas secara detail isu-isu strategis di RPJMD 2021-2026. “Pembahasan rapat hari ini telah kita sepakati antara lain tentang batas-batas wilayah Kepri, kependudukan atau sumber daya manusia dan telekomunikasi,” katanya, Selasa (3/8/2021).
Taba menyebut isu-isu yang belum dibahas itu yakni isu kesehatan mencakup data rumah sakit dan kondisi geografis Kepri yang berbentuk kepulauan. Ia meminta agar dalam rapat selanjutnya, RPJMD didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai isu strategis.“Serta perlu adanya penomoran kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kondisi geografisnya dalam pembahasan RPJMD ini,” pintanya.

Anggota Pansus Hanafi Ekra mengatakan bahwa Barenlitbang sebagai pengusul draft RPJMD 2021-2026 harus memperbarui data-data pendukung RPJMD.

“Barenlitbang harus selalu update data dan melengkapi draft RPJMD ini,” ucapnya.

Data yang diperbarui seperti data kependudukan dan sarana telekomunikasi di Kepri.

“Apalagi disaat pandemi seperti ini, telekomunikasi menjadi sangat penting karena digunakan sebagai sarana belajar mengajar. Perlu diperhatikan di beberapa pulau yang masih sangat susah untuk mendapatkan jaringan yang imbasnya ke anak didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online dengan baik,” bebernya.

Mengenai kesehatan, anggota Pansus Kamaruddin Ali mengatakan masih ada Kabupaten/Kota yang belum masuk di dalam draft RPJMD.

“Seperti Lingga, data kesehatannya belum ada, padahal setiap hari rata-rata ada tiga orang meninggal karena COVID-19,” kata Kamaruddin Ali.

Anggota Pansus Sirajuddin Nur mengatakan semestinya semua arah dan kebijakan yang dituangkan di dalam RPJMD mampu menjawab semua permasalahan atau isu strategis yang ada saat ini hingga lima tahun ke depan.

“Tentang target pertumbuhan ekonomi semestinya dengan RPJMD ini bisa menjawabnya, tapi masih banyak data yang saya anggap belum lengkap dan tidak bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada,” ungkapnya.

Menurutnya, isu industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kepri sudah sepatutnya digantikan dengan isu maritim.

“Sekarang industri pengolahan sudah tidak bisa diharapkan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi karena situasi pandemi yang mengakibatkan industri ini lesu dan itu bisa digantikan dengan kemaritiman,” terangnya.

Tentang data kependudukan serta kondisi geografis Kepri, anggota Pansus Sahmadin meminta agar Pemprov Kepri mencantumkan data kependudukan tiap-tiap pulau secara lengkap.

“Dengan data tersebut kita bisa memprioritaskan pembangunan di tiap-tiap pulau dan memaksimalkan potensi yang ada di tiap-tiap pulau,” tambahnya. (*)
Editor: Nuel

Sumber: SIJORITODAY.com