Tanjungpinang – Rencana proyek pendalaman alur laut yang digaungkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, beberapa waktu lalu ditanggapi sinis oleh Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Kepri. Mereka menduga, ada kepentingan tertentu di balik rencana tersebut.
“Karena itu, kami khawatir ada siasat tertentu di balik Perpres ini,” ujar Heri Tosa, Minggu (21/1).
Menurut Heri, ada beberapa kejanggalan dari proyek pendalaman alur laut di Kepri. Pertama, sejauh ini tidak ada kasus kapal yang kandas di jalur pelayaran di wilayah Kepri. Sehingga jelas, pemerintah tidak perlu memperdalam alur laut di wilayah ini.
Kejanggalan kedua, pendalaman alur laut sebenarnya menjadi tugas dari Departemen Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga dalam pelaksanaannya harus menggunakan anggaran pemerintah pusat (APBN). Namun di Kepri, rencana pendalaman alur laut itu akan dikerja samakan dengan swasta.
“Ini menjadi suatu keanehan,” kata Heri.
Heri menduga, proyek pendalaman alur laut ini merupakan akal-akalan belaka. Ia curiga, sebenarnya proyek ini bertujuan mengeruk pasir laut di wilayah Kepri untuk kemudian dijual untuk kepentingan reklamasi di luar negeri.
Jika hal ini benar, maka Heri menyebut proyek ini akan sangat merugikan para pemilik kawasan pertambangan (KP) pasir di Kepri. Meskipun sejauh ini, rencana pendalaman alur laut tersebut berada di luar KP yang telah dikuasai para pengusaha tambang pasir laut di Kepri.
Heri menambahkan, jika memang pemerintah berencana mengeruk pasir laut di Kepri untuk tujuan komersial, sebaiknya pemerintah bijak dan adil. Pemerintah hendaknya membuka keran pertambangan pasir di wilayah Kepri.
Sebab jika keran tambang pasir di Kepri dibuka, akan banyak manfaat ekonomi yang bisa turut dirasakan warga Kepri.
“Harapan saya, apapun program kerja baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, yang utama dapat menjauhkan rakyat Kepri dari kemiskinan,” katanya.
Ketua Bidang Koperasi APPL Kepri, Feri Chairyadi, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan program-program khusus jika tambang pasir laut dibuka di Provinsi Kepri. Yakni dengan membentuk koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan nelayan. Bahkan wilayah pertambangannya juga dibatasi di atas 4-12 mil dari bibir pantai. Sehingga aktivitas tambang pasir tidak akan mengganggu kegiatan nelayan tradisional.
“Kita menyadari untuk membangun Kepri membutuhkan anggaran yang mahal. Sehingga potensi pasir laut yang ada, bisa dimanafaatkan bagi percepatan pembangunan tersebut,” ujar Heri.
Dikatakan Feri, pihaknya bersama pengusaha tambang yang tergabung dalam APPL Kepri sepakat untuk menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sebagai bapak angkat. Apalagi BUMD Kepri sudah membentuk anak perusahaan, PT Sarana Kepri. Pihaknya berharap, pemerintah bisa memberikan kuota ekspor pasir laut kepada perusahaan tersebut.
“Sehingga di sini ada sinergi bersama antara APPL dengan pemerintah daerah melalui BUMD. Dan hitung-hitungan juga akan menjadi jelas. Bahkan dana yang didapat akan berputar di Kepri, bukan keluar daerah,” papar Feri.
Dijabarkan Feri, APPL menghitung harga jual free on board (FOB) pasir laut Kepri adalah 7,72 dolar Singapura per kubik. Dari harga tersebut, sebesar 0,40 dolar Singapura akan disetorkan ke pemeritah pusat. Jumlah yang sama juga akan diterima Pemprov Kepri. Sementara pemerintah kabupaten/kota akan menerima 0,20 dolar Singapura dari setiap kubik pasir laut yang dijual. Kemudian, sebesar 0,15 dolar Singapura akan disisihkan untuk program Corporate Social Responsibilty (CSR). Lalu sebesar 1 dolar Singapura akan diberikan untuk dana bantuan sosial..
Selain itu, ada juga peruntukan bagi iuran APPL sebesar 0,22 dolar Singapura. BUMD Kepri akan mendapatkan 0,50 dolar Singapura, sedangkan masing-masing pemilik Kawasan Pertambangan (KP) akan menerima 1,70 dolar Singapura dari setiap kubik pasir laut yang terjual.
“Sekarang ini sudah ada 67 perusahaan yang memiliki KP di Kepri dan bergabung dalam APPL Kepri,” jelas Feri.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun memang pernah angkat bicara soal rencana pendalaman alur laut di Kepri dan kemungkinan menggarap potensi pasir laut di wilayah perairan laut Provinsi Kepri. Menurut Gubernur, pasir laut merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan bagi daerah.
“Kita hanya menindaklajuti rencana kerja nasional. Apalagi Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dan itu menjadi salah satu dasarnya,” ujar Gubernur Nurdin.
Menurut Gubernur, pasir laut adalah salah satu potensi yang melimpah di Provinsi Kepri saat ini. Apalagi Kepri ini adalah daerah yang menjadi pertemuan arus yang memberikan kontribusi bagi bertambahnya jumlah pasir di Kepri. Dijelaskannya, wacana pendalaman alur tersebut akan dilakukan melalui jalur Selat Philips.
“Target yang diharapkan bukan hanya memanfaatkan potensi SDA saja. Tetapi untuk memperbanyak kuantitas kapal-kapal masuk ke Kepri,” papar Gubernur.
Masih kata Gubernur, sejauh ini negara tetangga yang memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari padatnya Selat Philips. Mantan Bupati Karimun tersebut punya keyakinan, jika jalur timur yang melintasi Sumatera, Jambi, dan Palembang sudah representatif, maka akan mempersingkat waktu pelayaran bagi kapal-kapal yang akan masuk ke Kepri.
“Artinya tidak harus melalui Singapura lagi, tetapi sudah bisa langsung. Harapannya adalah, pendapatan daerah akan terus bertambah,” paparnya lagi.
Lebih lanjut katanya, salah satu lokasi yang akan dilakukan pendalaman alur nanti adalah Selat Durian di Kabupaten Karimun. Sebab di wilayah itu lautnya cukup dangkal sehingga pelayaran di sana kerap terganggu. Nurdin menyebut, proyek pendalaman alur laut Selat Durian ini murni untuk memperbaiki jalur pelayaran di wilayah itu.
“Makanya salah satu lokasi akan dilakukan pendalaman alur adalah Selat Durian, Karimun,” ungkap Mantan Wakil Gubernur Kepri tersebut.
Namun saat ditanya potensi pasir laut dari proyek pendalaman alur laut ini, Nurdin enggan berkomentar banyak. Termasuk ketika disinggung soal kemana pasir laut nanti akan dijual, pria yang saat ini menjadi Ketua DPW NasDem Kepri itu mengatakan belum ada pembahasan secara teknis. Namun ia menyebut, potensi pasir laut tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan reklamasi.
“Secara teknis tentu akan dibahas lebih konprehensif dengan pihak-pihak terkait. Walaupun sudah ada Perpres, kami juga menunggu regulasi dari kementerian terkait,” tegasnya.
Demikian juga ketika ditanya soal isu pembentukan anak perusahaan BUMD Kepri yang direncanakan khusus mengelola aktivitas tambang pasir laut, Nurdin juga enggan berkomentar. Menurut dia, sejauh ini belum ada kebijakan tersebut.
“Bagaimana kebijakan nanti, tentu harus dipertimbangkan. Yang jelas, kebijakan tentang kelautan Indonesia ini adalah bagian untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” terang Gubernur. (jpg)
Sumber: batampos.co.id
