Batam – Gubernur H Ansar Ahmad menegaskan bahwa potensi sumber daya laut melalui labuh jangkar, harus ditingkatkan terus. Supaya meningkat, tentu dengan menerapkan pengelolaan yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel.
“Pemprov Kepri dengan dukungan semua pihak terus melakukan optimalisasi pengelolaan dan pengawalan terkait sumber daya alam di laut. Kita akan melakukan strategi lay up labuh jangkar guna optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Gubernur Ansar saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kepri bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kepri di Sekupang Batam, Selasa (25/5).
Rakor kali ini mengangkat tema “Pengawasan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Kepulauan Riau” Strategi Pengawasan Labuh Jangkar Lay Up Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Adli Daerah di Kepri.
Gubernur Anaae menyampaikan pengelolaan dengan menerapkan sistem transparan, akuntable inilah akan menjamin pengelolaan PAD Kepri bisa terus meningkat setiap tahunnya. Dari rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2020 rasio kotribusi PAD sebesar 34,05 persen atau Rp1,2 triliun.
Gubernur Ansar mengapresiasi peran BPKP Provinsi Kepri yang telah melaksanakan pengawalan atas akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Kepri. Pihaknya berharap, peningkatan PAD yang lahir dari pengelolaan secara akuntabel, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto menekankan, dalam rangka peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi PAD yang bersumber dari SDA Laut Kepri, diperlukan sinergi dan strategi pengawasan khusus dengan pemerintah daerah dalam mengawal program prioritas pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi dan strategi pengawasan tersebut sangat diperlukan agar program strategis Pemerintah Provinsi Kepri bisa membawa lompatan besar kedepan.
“Ada tiga strategi khusus pengawasan yang kami lakukan, di antaranya tata kelola BUMD, Rekomendasi Strategis atas Kebijakan Labuh Jangkar Lay-Up, dan Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada BUMD. Pengawasan yang kami lakukan juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata Iwan.
Rakor juga dilakukan secara virtual yang diikuti oleh bupati/walilkota se Provinsi Kepri. Hadir juga pada kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Stafsus Gubernur, Asisten, dan Kepala OPD Provinsi Kepri.
Adapaun rakor pengawasan juga menghadirkan narasumber diantaranya, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto, Direktur 1 Korupsi KPK Didik Agung Widjanarko, Insperktur 1 Itjend Kemendagri Bachtiar Sinaga dan Kepala BPKP Provinsi Kepri Wawan Yulianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah.
Sumber: RASIO.CO
