Batam – Dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah serta mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, BPK RI menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan tema “Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Program Penanggulangan Kemiskinan”. Diskusi terbatas tersebut dilaksanakan di Auditorium kantor perwakilan BPK RI Prov. Kepri pada tanggal 23 Desember 2013 yang lalu.
Selain tamu undangan dari berbagai perwakilan SKPD di Provinsi Kepri, acara tersebut juga dihadiri oleh Walikota Batam, Drs. H. Ahmad Dahlan. M.H.; Bupati Bintan, H. Ansar Ahmad; Anggota I BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., C.P.A.; Anggota III BPK RI, Agus Joko Pramono, S.S.T., Ak., M.Acc.; Anggota VII BPK RI, Dr. Bahrullah Akbar, MBA.; Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.; dan Tortama KN VII BPK RI, Abdul Latief, S.E., M.M.
Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Kepri, Drs. Parna, M.M., dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan sinergi efektif antara BPK, DPR, serta para pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Beliau juga menambahkan bahwa diskusi terbatas ini juga diharapkan dapat membangun komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, terutama untuk meningkatkan pengaruh positif dari hasil pemeriksaan.
Anggota III BPK RI menjelaskan tentang beberapa jenis instrumen penanggulangan kemiskinan, seperti Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pro Rakyat.
Sementara itu, pemaparan dari Anggota VII BPK RI lebih menyoroti permasalahan seputar implementasi BPJS. Berdasarkan telaah atas UU BPJS dengan memperhatikan temuan pemeriksaan BPK terhadap empat BUMN Asuransi Sosial, terdapat beberapa isu penting dalam rangka kesiapan transformasi ke BPJS sebagai berikut: (1) Administrasi & Pengelolaan Data Peserta Administrasi & Pengelolaan, (2) Proses Pengalihan Aset, Liabilitas, Pegawai, serta Hak & Kewajiban BUMN ke BPJS, (3) Kesiapan SDM BPJS. Beliau menyinggung tentang kesiapan BPJS untuk melayani peserta yang akan berjumlah jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Di lain pihak, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. dalam presentasinya menitikberatkan pada anggaran dana program keluarga harapan (PKH) yang tidak terserap habis, tepatnya di tahun 2011 anggaran dana PKH sebesar Rp 1,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian di tahun 2012, anggaran dana PKH sebesar Rp1,8 triliun, tetapi hanya terserap Rp1,7 triliun.
Setelah pemaparan materi dari para panelis tersebut, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi, sekaligus menjadi sesi penutup acara tersebut.
