Senin, 24 Februari 2017 bertempat di Auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Joko Agus Setyono menerima rombongan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kunjungan kerja panitia Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terkait pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh entitas Kabupaten Kota di Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya pimpinan rombongan BAP DPD RI Ayi Hambali menyatakan bahwa kegiatan kunjungan kerja merupakan suatu kewajiban untuk memantau bagaimana pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditanggapi oleh entitas dan bagaimana dampaknya kepada entitas. Selain itu, kunjungan kerja bertujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas/obyek pemeriksaan guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan dan/atau dapat merugikan negara telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya. Selain itu juga untuk mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK.
Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono yang didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Ratna Agustini Kusumaningtias serta dihadiri para pejabat structural lainnya BPK Kepri memaparkan status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan kerugian negara/daerah yang terjadi di entitas Kabupaten Kota serta Provinsi. Tercatat hingga semester II tahun 2016 lebih dari 80 milyar rupiah nilai Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dengan tingkat penyelesaian diatas 45% yang terdiri atas tuntutan ganti rugi oleh bendahara, non bendahara maupun pihak ketiga. Dalam penutupnya, Joko Agus Setyono menyampaikan kepada rombongan BAP DPD RI untuk ikut memberikan dorongan kepada entitas agar lebih berkomitmen dalam menyelesaikan rekomendasi yang tertuang dalam TLHP.
Selain berkunjung ke BPK, rombongan yang terdiri dari 11 anggota Badan Akuntansi Publik DPD RI juga mengadakan tatap muka dengan pimpinan pemerintah Kabupaten Kota guna menggali permasalahan dan mencari solusi terkait penyelenggaraan good governance yang bertempat di Graha Kepri.*3
