Batam – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri, Emmy Mutiarini, menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Selasa (7/10). Acara yang mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah”, tersebut merupakan kolaborasi antara Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Mewakili Mendagri, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah tulang punggung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. “Pengawasan harus berdampak nyata bagi masyarakat, dengan inovasi khususnya dalam pemanfaatan teknologi,” katanya.
Fokus pengawasan juga diarahkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan pemutakhiran tindak lanjut pengawasan, termasuk tindak lanjut atas pemeriksaan BPK. Dalam aspek inilah kemudian, Kepala BPK Kepri menyampaikan materi dan pandangannya.
Dalam acara yang mengundang seluruh Kepala Daerah (Gubernur), Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah dari seluruh Indonesia tersebut, Emmy menekankan tentang pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pihak pemerintah daerah (OPD) sebagai entitas pemeriksaan di BPK dan khususnya pihak Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. “Dari 603.258 rekomendasi senilai Rp64,61 triliun pada Pemda di seluruh Indonesia, 20,88% rekomendasi belum sesuai dan belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, APIP dan Pemda perlu bersinergi untuk melakukan percepatan TLRHP terutama yang telah melebihi batas waktu”, demikian ungkap Emmy dalam salah satu materi paparannya.
Selain itu, Emmy juga menyampaikan beberapa temuan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah yang jamak ditemui selama kegiatan pemeriksaan dan beberapa isu terkini terkait pengelolaan keuangan yang sering terjadi di pemerintah daerah, antara lain terkait keselarasan antara dokumen perencanaan & penganggaran APBD dengan tujuan pembangunan nasional; Pemenuhan mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan prioritas nasional (PN); Optimalisasi kegiatan fasilitasi perencanaan dan evaluasi penganggaran APBD oleh Provinsi atau Kemendagri dalam rangka sinkronisasi kebijakan; dan Optimalisasi pemanfaatan SIPD sejak perencanaan s.d pertanggungjawaban APBD, dengan melakukan tagging program/kegiatan/sub kegiatan yang tepat.
Terkait hal tersebut, Emmy berharap kedepannya Para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengevaluasi pencapaian masing-masing dan melakukan perbaikan guna mencapai tujuan pembangunan nasional. (eko)
