BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR  14 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TAREMPA SELATAN, DESA TAREMPA TIMUR, 
DESA PESISIR TIMUR, DESA SRI TANJUNG, DESA TAREMPA BARAT DAYA, 
DESA LIDI, DESA LIUK, DESA TELUK SUNTING, DESA SERAT, DESA AIR PUTIH, DESA TEMBURUN, DESA AIR BINI, DESA TELUK BAYUR, DESA MATAK, DESA BATU AMPAR, DESA PAYAMARAM, DESA PIASAN,  DESA BELIBAK, DESA BATU BERAPIT DAN DESA LANDAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemekaran desa;
	
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Batu Berapit dan Desa Landak dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

	
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	
		3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan  Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
	
		4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
	
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	
		9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pegasan Batas Desa; 
	
		10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
	
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pembentukan Desa dari Wilayah Kelurahan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13);
	
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14);

	
		13.	Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 15);	

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
MEMUTUSKAN :
Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAREMPA SELATAN, DESA TAREMPA TIMUR, DESA PESISIR TIMUR, DESA SRI TANJUNG, DESA TAREMPA BARAT DAYA, DESA LIDI, DESA LIUK, DESA TELUK SUNTING, DESA SERAT, DESA AIR PUTIH, DESA TEMBURUN, DESA AIR BINI, DESA TELUK BAYUR, DESA MATAK, DESA BATU AMPAR, DESA PAYAMARAM, DESA PIASAN, DESA BELIBAK, DESA BATU BERAPIT DAN DESA LANDAK.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.	Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5.	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

6.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam wilayah kerja Kecamatan.

7.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10.	Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

11.	Penghulu Desa adalah sebutan lain untuk Kepala Desa.

12.	Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

13.	Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

14.	Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas  dibentuk desa baru yaitu : Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Batu Berapit, Desa Landak.

BAB III
WILAYAH DESA PEMEKARAN

Bagian Kesatu
Desa Tarempa Selatan

Pasal 3

(1)	Desa Tarempa Selatan merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Tarempa.

(2)	Wilayah Desa Tarempa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Lingkungan II Rintis.

(3)	Batas wilayah Desa Tarempa Selatan adalah :
-	Sebelah Utara	: Kelurahan Tarempa;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tiangau;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Barat Daya;
-	Sebelah Timur 	: Desa Temburun.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Tarempa Selatan berkedudukan di Gudang Tengah.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Tarempa Selatan yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Desa Tarempa Timur

Pasal 4

(1)	Desa Tarempa Timur merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Tarempa.

(2)	Wilayah Desa Tarempa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Lingkungan III Antang.

(3)	Batas wilayah Desa Tarempa Timur adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Teluk Bayur;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tarempa Selatan;
-	Sebelah Barat	: Kelurahan Tarempa;
-	Sebelah Timur 	: Desa Pesisir Timur.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Tarempa Timur berkedudukan di Antang.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Tarempa Timur yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Desa Pesisir Timur

Pasal 5

(1)	Desa Pesisir Timur merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Tarempa.

(2)	Wilayah Desa Pesisir Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Lingkungan IV Dusun.

(3)	Batas wilayah Desa Pesisir Timur adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Air Sena;
-	Sebelah Selatan	: Desa Temburun;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Timur;
-	Sebelah Timur 	: Desa Temburun.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Pesisir Timur berkedudukan di Dusun.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Pesisir Timur yang tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Desa Sri Tanjung 

Pasal 6

(1)	Desa Sri Tanjung merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat.

(2)	Wilayah Desa Sri Tanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun II Tanjung dan Dusun IV Batu Balai.

(3)	Batas wilayah Desa Sri Tanjung adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Bayat;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tarempa Barat Daya;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Barat Daya;
-	Sebelah Timur 	: Laut Tarempa Barat.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Sri Tanjung berkedudukan di Tanjung.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Sri Tanjung yang tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Desa Tarempa Barat Daya

Pasal 7

(1)	Desa Tarempa Barat Daya merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat.

(2)	Wilayah Desa Tarempa Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun III Rekam.

(3)	Batas wilayah Desa Tarempa Barat Daya adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Sri Tanjung;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tiangau;
-	Sebelah Barat	: Desa Lingai;
-	Sebelah Timur 	: Desa Tarempa Selatan.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Tarempa Barat Daya berkedudukan di Rekam.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Tarempa Barat Daya yang tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Desa Lidi

Pasal 8

(1)	Desa Lidi merupakan desa pemekaran dari Desa Air Asuk.

(2)	Wilayah Desa Lidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun I Lidi.

(3)	Batas wilayah Desa Lidi adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Belibak;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Asuk dan Desa Liuk;
-	Sebelah Barat	: Desa Piabung;
-	Sebelah Timur 	: Desa Batu Belah.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Lidi berkedudukan di Lidi.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Lidi yang tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Desa Liuk

Pasal 9

(1)	Desa Liuk merupakan desa pemekaran dari Desa Air Asuk.

(2)	Wilayah Desa Liuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun I Liuk.

(3)	Batas wilayah Desa Liuk adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Air Asuk;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Asuk;
-	Sebelah Barat	: Desa Air Asuk;
-	Sebelah Timur 	: Desa Batu Belah.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Liuk berkedudukan di Liuk.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Liuk yang tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Desa Teluk Sunting

Pasal 10

(1)	Desa Teluk Sunting merupakan desa pemekaran dari Desa Teluk Siantan.

(2)	Wilayah Desa Lidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun II Teluk Sunting.

(3)	Batas wilayah Desa Teluk Sunting adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Langir;
-	Sebelah Selatan	: Desa Teluk Siantan;
-	Sebelah Barat	: Desa Teluk Bayur;
-	Sebelah Timur	: Desa Teluk Siantan.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Teluk Sunting berkedudukan di Teluk Sunting.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Teluk Sunting yang tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Desa Serat

Pasal 11

(1)	Desa Serat merupakan desa pemekaran dari Desa Nyamuk.

(2)	Wilayah Desa Serat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun III Nyamuk.

(3)	Batas wilayah Desa Serat adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Air Putih;
-	Sebelah Selatan	: Desa Munjan;
-	Sebelah Barat	: Desa Air Putih;
-	Sebelah Timur 	: Desa Nyamuk.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Serat berkedudukan di Serat.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Serat yang tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kesepuluh
Desa Air Putih

Pasal 12

(1)	Desa Air Putih merupakan desa pemekaran dari Desa Batu Belah.

(2)	Wilayah Desa Air Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun II Air Putih.

(3)	Batas wilayah Desa Air Putih adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Batu Belah;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Bini dan Desa Serat;
-	Sebelah Barat	: Desa Temburun dan Desa Air Bini;
-	Sebelah Timur 	: Desa Nyamuk.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Air Putih berkedudukan di Air Putih.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Air Putih yang tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 Bagian Kesebelas
Desa Temburun

Pasal 13

(1)	Desa Temburun merupakan desa pemekaran dari Desa Batu Belah.

(2)	Wilayah Desa Temburun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun III Temburun.

(3)	Batas wilayah Desa Temburun adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Air Sena;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Bini;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Selatan;
-	Sebelah Timur 	: Desa Air Putih dan Desa Batu Belah.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Temburun berkedudukan di Temburun.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Temburun yang tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Desa Air Bini

Pasal 14

(1)	Desa Air Bini merupakan desa pemekaran dari Desa Tiangau.

(2)	Wilayah Desa Air Bini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun II Tiangau.

(3)	Batas wilayah Desa Air Bini adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Tiangau;
-	Sebelah Selatan	: Desa Mengkait;
-	Sebelah Barat	: Desa Tiangau dan Desa Lingai;
-	Sebelah Timur 	: Desa Air Putih dan Desa Temburun.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Air Bini berkedudukan di Desan.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Air Bini yang tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga Belas
Desa Teluk Bayur

Pasal 15

(1)	Desa Teluk Bayur merupakan desa pemekaran dari Desa Payalaman.

(2)	Wilayah Desa Teluk Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun Teluk Bayur.

(3)	Batas wilayah Desa Teluk Bayur adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Payamaram;
-	Sebelah Selatan	: Desa Teluk Sunting;
-	Sebelah Barat	: Desa Matak;
-	Sebelah Timur 	: Desa Langir.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Teluk Bayur berkedudukan di Gunung Kute.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Teluk Bayur yang tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Desa Matak

Pasal 16

(1)	Desa Matak merupakan desa pemekaran dari Desa Payalaman.

(2)	Wilayah Desa Matak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun Matak.

(3)	Batas wilayah Desa Matak adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Payamaram;
-	Sebelah Selatan	: Desa Teluk Bayur;
-	Sebelah Barat	: Desa Mubur dan Desa Piasan;
-	Sebelah Timur 	: Desa Payamaram dan Desa Teluk Bayur.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Matak berkedudukan di Matak Kecil.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Matak yang tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Desa Batu Ampar

Pasal 17

(1)	Desa Batu Ampar merupakan desa pemekaran dari Desa Payalaman.

(2)	Wilayah Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun Batu Ampar.

(3)	Batas wilayah Desa Batu Ampar adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Putik, Desa Ladan;
-	Sebelah Selatan	: Desa Payalaman;
-	Sebelah Barat	: Desa Payalaman dan Desa Payamaram;
-	Sebelah Timur 	: Desa Putik.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Batu Ampar berkedudukan di Batu Ampar.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Batu Ampar yang tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Desa Payamaram

Pasal 18

(1)	Desa Payamaram merupakan desa pemekaran dari Desa Payalaman.

(2)	Wilayah Desa Payamaram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun II Payamaram.

(3)	Batas wilayah Desa Payamaram adalah :
-	Sebelah Utara	: Laut Cina Selatan;
-	Sebelah Selatan	: Desa Teluk Bayur dan Desa Matak;
-	Sebelah Barat	: Desa Mubur;
-	Sebelah Timur 	: Desa Payalaman dan Desa Batu Ampar.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Payamaram berkedudukan di Payamaram.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Payamaram yang tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Desa Piasan

Pasal 19

(1)	Desa Piasan merupakan desa pemekaran dari Desa Mubur.

(2)	Wilayah Desa Piasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari wilayah Dusun Piasan dan Dusun Mubur Kecil.

(3)	Batas wilayah Desa Piasan adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Mubur;
-	Sebelah Selatan	: Desa Sri Tanjung;
-	Sebelah Barat	: Desa Bayat;
-	Sebelah Timur 	: Desa Matak dan Desa Teluk Bayur.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Piasan berkedudukan di Piasan.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Piasan yang tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas
Desa Belibak

Pasal 20

(1)	Desa Belibak merupakan desa pemekaran dari Desa Tebang.

(2)	Wilayah Desa Belibak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari wilayah Dusun IV Belibak.

(3)	Batas wilayah Desa Belibak adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Ladan;
-	Sebelah Selatan	: Desa Lidi;
-	Sebelah Barat	: Desa Tebang;
-	Sebelah Timur 	: Desa Batu Belah.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Belibak berkedudukan di Belibak Laut.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Belibak yang tercantum dalam lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas
Desa Batu Berapit

Pasal 21

(1)	Desa Batu Berapit merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Letung.

(2)	Wilayah Desa Batu Berapit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari sebagian wilayah Lingkungan Letung Timur, meliputi :
a.	Rukun Warga V Letung 
-	RT 03 Pulau Langan
-	RT 04 Pulau Langan Utara

b.	Rukun Warga VI Letung
-	RT 02 Genting Dusun Barat
-	RT 03 Genting Dusun
-	RT 03 Padang Melang

c.	Rukun Warga VII Letung
-	RT 01 Genting Dusun Selatan
-	RT 02 Teluk Kaut
-	RT 03 Teluk Kaut Laut

(3)	Batas wilayah Desa Batu Berapit adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Rewak;
-	Sebelah Selatan	: Desa Mampok;
-	Sebelah Barat	: Kelurahan Letung;
-	Sebelah Timur 	: Desa Telaga dan Desa Telaga Kecil.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Batu Berapit berkedudukan di Genting Dusun.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Batu Berapit yang tercantum dalam lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keduapuluh 
Desa Landak

Pasal 22

(1)	Desa Landak merupakan desa pemekaran dari Kelurahan Letung.

(2)	Wilayah Desa Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari sebagian wilayah Lingkungan Letung Barat, meliputi : Rukun Warga IV Letung
-	RT 01 Tunjuk 
-	RT 02 Landak
-	RT 03 Pair Panjang

(3)	Batas wilayah Desa Landak adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Rewak;
-	Sebelah Selatan	: Kelurahan Letung;
-	Sebelah Barat	: Desa Keramut;
-	Sebelah Timur 	: Kelurahan Letung.

(4)	Pusat Pemerintahan Desa Landak berkedudukan di Genting Tunjuk.

(5)	Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2), digambarkan dalam bentuk peta wilayah Desa Landak yang tercantum dalam lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA

Pasal 23

Penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Induk dan Desa Pemekaran secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
WILAYAH KELURAHAN / DESA INDUK

Bagian Pertama
Kelurahan Tarempa

Pasal 24

(1)	Dengan terbentuknya Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur dan Desa Pesisir Timur, maka luas wilayah Kelurahan Tarempa dikurangi luas wilayah Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur dan Pesisir Timur, meliputi Lingkungan I Tarempa Kota.

(2)	Batas wilayah Kelurahan Tarempa adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Tarempa Timur;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tarempa Selatan;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Barat;
-	Sebelah Timur 	: Desa Tarempa Timur.

Bagian Kedua
Desa Tarempa Barat

Pasal 25

(1)	Dengan terbentuknya Desa Sri Tanjung dan Desa Tarempa Barat Daya, maka luas wilayah Desa Tarempa Barat dikurangi luas wilayah Desa Sri Tanjung dan Desa Tarempa Barat Daya.

(2)	Batas wilayah Desa Tarempa Barat adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Sri Tanjung;
-	Sebelah Selatan	: Desa Tarempa Selatan;
-	Sebelah Barat	: Desa Tarempa Barat Daya;
-	Sebelah Timur 	: Kelurahan Tarempa.

Bagian Ketiga 
Desa Air Asuk

Pasal 26

(1)	Dengan terbentuknya Desa Lidi dan Desa Liuk, maka luas wilayah Desa Air Asuk dikurangi luas wilayah Desa Lidi dan Desa Liuk.

(2)	Batas wilayah Desa Air Asuk adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Piabung dan Desa Lidi;
-	Sebelah Selatan	: Desa Batu Belah;
-	Sebelah Barat	: Desa Air Sena dan Desa Piabung;
-	Sebelah Timur 	: Desa Liuk dan Desa Lidi.
Bagian Keempat
Desa Teluk Siantan

Pasal 27

(1)	Dengan terbentuknya Desa Teluk Sunting, maka luas wilayah Desa Teluk Siantan dikurangi luas wilayah Desa Teluk Sunting.

(2)	Batas wilayah Desa Teluk Siantan adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Langir dan Desa Teluk Sunting;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Sena;
-	Sebelah Barat	: Desa Teluk Bayur dan Desa Tarempa Timur;
-	Sebelah Timur	: Desa Air Asuk.

Bagian Kelima
Desa Nyamuk

Pasal 28

(1)	Dengan terbentuknya Desa Serat, maka luas wilayah Desa Nyamuk dikurangi luas wilayah Desa Serat.

(2)	Batas wilayah Desa Nyamuk adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Air Putih;
-	Sebelah Selatan	: Desa Munjan;
-	Sebelah Barat	: Desa Serat;
-	Sebelah Timur 	: Desa Batu Belah.

Bagian Keenam
Desa Batu Belah

Pasal 29

(1)	Dengan terbentuknya Desa Air Putih dan Desa Temburun, maka luas wilayah Desa Batu Belah dikurangi luas wilayah Desa Air Putih dan Desa Temburun.
 
(2)	Batas wilayah Desa Batu Belah adalah :
-	Sebelah Utara 	: Desa Liuk dan Laut;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Putih;
-	Sebelah Barat	: Desa Temburun;
-	Sebelah Timur 	: Laut.

Bagian Ketujuh
Desa Tiangau

Pasal 30

(1)	Dengan terbentuknya Desa Air Bini, maka luas wilayah Desa Tiangau dikurangi luas wilayah Desa Air Bini, meliputi Dusun I Tiangau.

(2)	Batas Wilayah Desa Tiangau adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Tarempa Selatan;
-	Sebelah Selatan	: Desa Air Bini;
-	Sebelah Barat	: Desa Lingai;
-	Sebelah Timur 	: Desa Air Bini.

Bagian Kedelapan
Desa Payalaman

Pasal 31

(1)	Dengan terbentuknya Desa Teluk Bayur, Desa Matak, dan Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram maka luas wilayah Desa Payalaman dikurangi luas wilayah Desa Teluk Bayur, Desa Matak dan Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram.

(2)	Batas Wilayah Desa Payalaman adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Batu Ampar;
-	Sebelah Selatan	: Desa Teluk Bayur dan Desa Langir ;
-	Sebelah Barat	: Desa Payamaram;
-	Sebelah Timur 	: Desa Putik.

Bagian Kesembilan
Desa Mubur

Pasal 32

(1)	Dengan terbentuknya Desa Piasan, maka luas wilayah Desa Mubur dikurangi luas wilayah Desa Piasan.

(2)	Batas Wilayah Desa Mubur adalah :
-	Sebelah Utara	: Laut;
-	Sebelah Selatan	: Desa Piasan;
-	Sebelah Barat	: Desa Bayat;
-	Sebelah Timur 	: Desa Payamaram dan Desa Matak.

Bagian Kesepuluh
Desa Tebang

Pasal 33

(1)	Dengan terbentuknya Desa Belibak, maka luas wilayah Desa Tebang dikurangi luas wilayah Desa Belibak.

(2)	Batas Wilayah Desa Tebang adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Ladan;
-	Sebelah Selatan	: Desa Candi;
-	Sebelah Barat	: Desa Payalaman;
-	Sebelah Timur 	: Desa Belibak dan Desa Batu Belah.

Bagian Kesebelas
Kelurahan Letung

Pasal 34

(1)	Dengan terbentuknya Desa Batu Berapit dan Desa Landak, maka luas wilayah Kelurahan Letung dikurangi luas wilayah Desa Batu Berapit dan Desa Landak, meliputi :

1.	Lingkungan Letung Barat
a.	Rukun Warga I Letung
-	RT 01 Dermaga I
-	RT 02 Dermaga Timur
-	RT 03 Muharram

b.	Rukun Warga II Letung
-	RT 01 Dermaga II
-	RT 02 Kampung Tengah
-	RT 03 Kampung Tengah II

c.	Rukun Warga III Letung
-	 RT 01 Kampung Baru Timur
-	 RT 02 Kampung Baru
-	 RT 03 Pasir Lecuh

2.	Lingkungan Letung Timur
a.	Rukun Warga V Letung
-	 RT 01 Tanjung Barat
-	 RT 02 Tanjung Tengah

b.	Rukun Warga VI Letung
-	 RT 01 Tanjung 

(2)	Batas Wilayah Kelurahan Letung adalah :
-	Sebelah Utara	: Desa Landak;
-	Sebelah Selatan	: Desa Mampok;
-	Sebelah Barat	: Laut;
-	Sebelah Timur 	: Desa Batu Berapit.

BAB VI
WILAYAH KECAMATAN SIANTAN, KECAMATAN SIANTAN TENGAH, KECAMATAN SIANTAN TIMUR, KECAMATAN SIANTAN SELATAN, KECAMATAN PALMATAK DAN KECAMATAN JEMAJA

Pasal 35

(1)	Dengan terbentuknya Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung dan Desa Tarempa Barat Daya, maka secara administratif pemerintahan wilayah Kecamatan Siantan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 6 (enam) Desa, yaitu:
a.	Kelurahan Tarempa;
b.	Desa Tarempa Barat;
c.	Desa Tarempa Selatan;
d.	Desa Tarempa Timur;
e.	Desa Pesisir Timur;
f.	Desa Sri Tanjung;
g.	Desa Tarempa Barat Daya.

(2)	Dengan terbentuknya Desa Lidi, Desa Liuk dan Desa Teluk Sunting, maka secara administratif pemerintahan wilayah Kecamatan Siantan Tengah terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu:
a.	Desa Teluk Siantan;
b.	Desa Air Asuk;
c.	Desa Air Sena;
d.	Desa Lidi;
e.	Desa Liuk;
f.	Desa Teluk Sunting.

(3)	Dengan terbentuknya Desa Serat, Desa Air Putih dan Desa Temburun, maka secara administratif pemerintahan wilayah Kecamatan Siantan Timur terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu :
a.	Desa Desa Nyamuk;
b.	Desa Batu Belah;
c.	Desa Munjan;
d.	Desa Serat;
e.	Desa Air Putih;
f.	Desa Temburun.

(4)	Dengan terbentuknya Desa Air Bini, maka secara administratif wilayah Kecamatan Siantan Selatan terdiri dari 7 (tujuh) Desa, yaitu : 
a.	Desa Tiangau;
b.	Desa Lingai;
c.	Desa Kiabu;
d.	Desa Telaga;
e.	Desa Telaga Kecil;
f.	Desa Mengkait;
g.	Desa Air Bini.

(5)	Dengan terbentuknya Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram Desa Piasan, dan Desa Belibak, maka secara administratif pemerintahan wilayah Kecamatan Palmatak terdiri dari 15 (lima belas) Desa, yaitu : 
a.	Desa Tebang;
b.	Desa Ladan;
c.	Desa Mubur;
d.	Desa Putik;
e.	Desa Payalaman;
f.	Desa Bayat;
g.	Desa Piabung;
h.	Desa Langir;
i.	Desa Candi;
j.	Desa Teluk Bayur;
k.	Desa Matak;
l.	Desa Batu Ampar;
m.	Desa Payamaram;
n.	Desa Piasan;
o.	Desa Belibak.

(6)	Dengan terbentuknya Desa Landak dan Desa Batu Berapit, maka secara administratif pemerintahan wilayah Kecamatan Jemaja terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa, yaitu :
a.	Kelurahan Letung
b.	Desa Keramut
c.	Desa Rewak
d.	Desa Impol
e.	Desa Sunggak
f.	Desa Mampok
g.	Desa Air Biru
h.	Desa Landak
i.	Desa Batu Berapit

BAB VII
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 36

(1)	Untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di Desa maka dipilih seorang Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa.
 	
(2)

(3)

(4)	Sebelum terpilihnya Kepala Desa definitif sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat melalui Camat.

Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, terkecuali ketentuan pada huruf d

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.  
	
(5)	Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, Penjabat Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang perangkat desa.	

Pasal 37

Penjabat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan BPD.	

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 38

(1)	Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintahan Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD.

(2)	Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(3)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang :

a.	memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b.	mengajukan rancangan peraturan desa;

c.	menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d.	menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e.	membina kehidupan masyarakat desa;

f.	 membina perekonomian desa;

g.	mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h.	mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i.	 melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 39

Kepala Desa dilarang:

a.	Menjadi pengurus partai politik;

b.	Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;

c.	Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

d.	Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;

e.	Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

f.	Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g.	Menyalahgunakan wewenang; dan

h.	Melanggar sumpah/janji jabatan. 

BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 40

Pemerintahan Desa memfasilitasi terbentuknya lembaga kemasyarakatan di desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  	

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.     Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal  29 Desember 2011           

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

         T. MUKHTARUDDIN

	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

	        
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TAREMPA SELATAN, DESA TAREMPA TIMUR, 
DESA PESISIR TIMUR, DESA SRI TANJUNG, DESA TAREMPA BARAT DAYA, 
DESA LIDI, DESA LIUK, DESA TELUK SUNTING, DESA SERAT, DESA AIR PUTIH, DESA TEMBURUN, DESA AIR BINI, DESA TELUK BAYUR, DESA MATAK, 
DESA BATU AMPAR, DESA PAYAMARAM, DESA PIASAN, DESA BELIBAK, 
DESA BATU BERAPIT, DESA LANDAK 

I.	UMUM
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 216 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan degan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 2 tentang Pembentukan dan Perubahan status Desa dibentuk atas Prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, pembentukan desa sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a.	Jumlah penduduk;
b.	Luas wilayah;
c.	Bagian wilayah kerja;
d.	Perangkat dan;
e.	Sarana dan prasarana pemerintahan.

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya serta Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja pada khususnya, dan adanya aspirasinya yang berkembang dalam masyarakat dan dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakatnya dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya, dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Tarempa Timur, Desa Tarempa Selatan, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung dan Desa Tarempa Barat Daya di Kecamatan Siantan, Desa Lidi, Desa Liuk dan Desa Teluk Sunting di Kecamatan Siantan Tengah, Desa Serat, Desa Air Putih dan Desa Temburun di Kecamatan Siantan Timur, Desa Air Bini di Kecamatan Siantan Selatan, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, dan Desa Belibak di Kecamatan Palmatak, Desa Batu Berapit dan Desa Landak di Kecamatan Jemaja.
II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
	
Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15 

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
	
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

		Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 16