BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2011     
TENTANG
PAJAK  DAERAH  KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu disesuaikan;
		b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3259);
		2. 	Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);                           
   		3. 	Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia  Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
		4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
		5. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
		6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undaang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
		7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
		9. 	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
		10. 	Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata  Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);  
		11. 	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578 );
		12. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
		13. 	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
		14. 	Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
		15. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414);
		16. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.	Daerah Otonom yang selanjutnya disebut  Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD deangan persetujuan bersama Bupati.
8.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9.	Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Kepulauan Anambas.
10.	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersipat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11.	Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13.	Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima).
14.	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya.
15.	Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16.	Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17.	Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
18.	Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19.	Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk komersil memperkenalkan, menganjur, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
20.	Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
21.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22.	Mineral Bukan Logam, dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
23.	Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kenderaan bermotor.
24.	Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersipat sementara.
25.	Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
26.	Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dipermukaan tanah.
27.	Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pegusahaan sarang burung walet. 
28.	Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collacalia, yaitu collacalia fuchliap haga, collacalia maxina, collacalia esculanta, dan collacalia linchi.
29.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
30.	Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
31.	Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalalaman dan/atau laut.
32.	Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi  jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
33.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
34.	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
35.	Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
36.	Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
37.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
38.	Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
39.	Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40.	Sitem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan Pajak Terutang.
41.	Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
42.	Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
43.	Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
44.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
45.	Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
46.	Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47.	Surat Ketetapan Pajak Daerah,  yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48.	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
49.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,  yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratife dan jumlah pajak yang ditetapkan.
50.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
51.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
52.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
53.	Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratife berupa bunga dan/atau denda.
54.	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keberatan.
55.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56.	Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut.
58.	Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
59.	Biaya Pemungutan adalah insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggungjawab Pemungutan Pajak Daerah.
60.	Aparat Pemungutan Pajak Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait dalam pemungutan pajak daerah.
61.	Penaggungjawab Pemungutan Pajak Daerah adalah kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas  Pendapatan Daerah.
62.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
63.	Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

                                                       BAB II
                                                JENIS PAJAK
                                                        Pasal 2

(1)	Jenis Pajak terdiri atas :
a.	Pajak hotel;
b.	Pajak restoran;
c.	Pajak hiburan;
d.	Pajak reklame;
e.	Pajak penerangan jalan;
f.	Pajak mineral bukan logam dan batuan;
g.	Pajak parkir;
h.	Pajak air tanah;
i.	Pajak sarang burung walet;
j.	Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan
k.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bagian Kesatu
Pajak Hotel
Pasal 3

(1)	Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel.
(2)	Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(3)	Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel.
(4)	Tidak termasuk Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
a.	Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b.	Jasa sewa apartemen, kondomonium dan sejenisnya;
c.	Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d.	Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya;
e.	Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1)	Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

(2)	Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Bagian Kedua
Pajak Restoran
Pasal 8

(1)	Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
(2)	Objek pajak restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(3)	Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikosumsikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun  di tempat lain.
(4)	Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun.

Pasal 9

(1)	Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
(2)	Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan.

Pasal 10

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau rumah makan.

Pasal 11

Tarif Pajak restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 12

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Pasal 13

(1)	Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
(2)	Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)	Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
a.	Tontonan film;
b.	Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c.	Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
d.	Pameran;
e.	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
f.	Sirkus, akrobat dan sulap;
g.	Permainan bilyard, golf (termasuk driving range) dan boling;
h.	Pacuan kuda, kenderaan bermotor, permainan ketangkasan;
i.	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
j.	Pertandingan olahraga.
(4)	Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 14

(1)	Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
(2)	Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang meyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

(1)	Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
(2)	Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
a.	untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
b.	penyelenggaran pertandingan olahraga adalah 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
c.	penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pergelaran music, pergelaran busana, kontes kecantikan dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
d.	penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi dan sejenisnya yang bertujuan melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk ;
e.	penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pab, dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
f.	permainan pacuan kuda, kenderaan bermotor, permainan ketangkasan elektronik, dan sejenisnya adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
g.	permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
h.	untuk padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang adalah sebesar 5% (lima persen);
i.	penyelenggaraan bowling adalah sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
j.	penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
k.	mandi uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan kotor;
l.	pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan kotor;
m.	pertunjukan di panggung terbuka dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
n.	pertunjukan di panggung tertutup dipungut pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
o.	pasar seni dengan tiket masuk dan pameran dipunut pajak sebesar 10% (seopuluh persen) dari harga tanda masuk.

Pasal 17

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

Bagian Keempat
Pajak Reklame
Pasal 18

(1)	Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
(2)	Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
(3)	Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.	Reklame papan/billboard /videotron /megtron dan sejenisnya;
b.	Reklame kain;
c.	Reklame melekat, stiker
d.	Reklame selebaran;
e.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f.	Reklame udara;
g.	Reklame apung;
h.	Reklame suara;
i.	Reklame film / slide; dan
j.	Reklame peragaan;
(4)	Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame :
a.	Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b.	Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya.
c.	Nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d.	Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
e.	Nama pengenal usaha atau profesi yang menjelaskan tempat atau lokasi permukiman.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)	Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
(2)	Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
(3)	Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah oaring pribadi dan Badan tersebut.
(4)	Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 20

(1)	Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus memperoleh Izin Bupati yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
(2)	Izin Penyelenggarann Reklame dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame atau membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar serta mendapat rekomendasi dinas terkait.
(3)	Tata cara permohonan izin penyelengaraan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1)	Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)	Dalam hal reklame diselenggarakan Pihak Ketiga, nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3)	Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memeperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. 
(4)	Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).
(5)	Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
(6)	Komonen Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame serta hasil perhitungan Nilai sewa Reklame diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

(1)	Tarif  Pajak Reklame sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)	Tarif  Pajak Reklame untuk rokok dan minuman keras dalam bentuk reklame billboard dan bukan billboard 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 23

Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (6).

Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan
Pasal 24

(1)	Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
(2)	Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
(3)	Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
(4)	Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a.	Pengguna tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b.	Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
c.	Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 
d.	Tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, sosial keagamaan.

Pasal 25

(1)	Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
(2)	Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
(3)	Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 26

(1)	Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga listrik.

(2)	Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
a.	Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagih dalam rekening listrik;
b.	Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu penggunaan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 27

(1)	Tarif Penerangan Jalan sebesar 6% (enam persen).
(2)	Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen).
(3)	Penggunaan tenaga listrik dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1)	Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat.
(2)	Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pasal 29

(1)	Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2)	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi :
a.	Asbes;
b.	Batu tulis;
c.	Batu setengah permata;
d.	Batu kapur;
e.	Batu apung;
f.	Batu permata;
g.	Bentonit;
h.	Dolomit;
i.	Feldspar;
j.	Garam batu (halite)
k.	Grafit;
l.	Granit/andesit;
m.	Gips;
n.	Kalsit;
o.	Kaolin;
p.	Leusit;
q.	Magnesit;
r.	Mika;
s.	Marmar;
t.	Nitrat;
u.	Opsidien;
v.	Oker;
w.	Pasir dan kerikil;
x.	Pasir kuarsa;
y.	Perlit;
z.	Phospat;
aa.	Talk;
bb.	Tanah serap (filler earth), tanah urug/tanah timbunan;
cc.	Tanah diatome;
dd.	Tanah liat;
ee.	Tawas (alum)
ff.	Tras;
gg.	Yarosit;
hh.	Zeolit;
ii.	Basal;
jj.	Trakit;
kk.	Mineral bukan logam dan Batuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)	Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  adalah :
a.	Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b.	Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil;
c.	Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dikelola oleh perorangan yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Pasal 30

(1)	Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
(2)	Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 31

(1)	Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2)	Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nlai pasar atau standar masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)	Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yan g berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah bersangkutan.

(4)	Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standart yang ditetapkan oleh instansi berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(5)	Nilai pasar atau standart masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 32

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 33

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pajak Parkir
Pasal 34

(1)	Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
(2)	Objek Pajak Parkir adalah penyelenggraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(3)	Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.	Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
b.	Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
c.	Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

Pasal 35

(1)	Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kenderaan bermotor.
(2)	Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 36

(1)	Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2)	Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 37

Tarif  Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kedelapan
Pajak Air tanah
Pasal 39
(1)	Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan  air tanah.
(2)	Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(3)	Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:
a.	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
b.	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
c.	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber-sumber air.

Pasal 40

(1)	Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(2)	Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 41

(1)	Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)	Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
a.	Jenis sumber air;
b.	Lokasi sumber air;
c.	Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
d.	Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.	Kualitas air;
f.	Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
(3)	Besarnya nilai Perolehan Air  Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

(1)	Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
(2)	Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(3)	Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 45

(1)	Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(2)	Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
(3)	Setiap orang, perusahaan, Badan yang melakukan penampungan/pembersiha wajib melaporkan sumber dan jumlah sarang burung walet secara triwulan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 46

(1)	Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
(2)	Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 46.
Bagian Kesepuluh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 49

(1)	Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, pengusahaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
(2)	Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
(3)	Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
a.	Jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplsemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
b.	Jalan tol;
c.	Kolam renang;
d.	Pagar mewah;
e.	Tempat olahraga;
f.	Galangan kapal, dermaga;
g.	Taman mewah;
h.	Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i.	Menara;
(4)	Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
a.	Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b.	Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c.	Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
d.	Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e.	Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f.	Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasionalyang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
(5)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 50

(1)	Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknyanya tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah.
(2)	Dalam hal orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 51

(1)	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(2)	Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 52

(1)	Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
(2)	Besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3)	Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 53

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).

Pasal 55

(1)	Tahun Pajak Adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)	Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3)	Tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 56

(1)	Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(2)	SPOP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 57

(1)	Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
(2)	Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
a.	SPOP sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2) tidak disampaikan dan akhirnya ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
b.	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
(3)	Bentuk, isi dan tata cara pengisian, peneriban, dan  penyampaian SPOP dan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kesebelas
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 58

(1)	Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2)	Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(3)	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.	Pemindahan hak karena :
1)	Jual beli;
2)	Tukar menukar;
3)	Hibah;
4)	Hibah wasiat;
5)	Waris;
6)	Pemasukan dalam Perseroan atau Badan hukum lain;
7)	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8)	Penunjukan pembeli dalam lelang;
9)	Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum tetap;
10)	Penggabungan usaha;
11)	Peleburan usaha;
12)	Pemekaran usaha;
13)	Hadiah;
b.	Pemberian hak baru karena :
1)	Kelanjutan pelepasan hak;
2)	Di luar pelepasan hak.
(4)	Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.	Hak milik;
b.	Hak guna usaha;
c.	Hak guna bangunan;
d.	Hak pakai;
e.	Hak milik atas satuan rumah susun;
f.	Hak pengelolaan.

(5)	Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a.	Perwailan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik;
b.	Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan da/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c.	Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keungan dengan syarat tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau pewakilan organisasi tersebut;
d.	Orang pribadi atau  atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hokum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e.	Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f.	Orang pribadi atau Badan yang digunakan untu kepentingan ibadah. 
   
Pasal 59

(1)	Subjek   Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan  yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
(2)	Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan  yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.        

Pasal 60

(1)	Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)	Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
a.	Jual beli harga transaksi;
b.	Tukar menukar adalah nilai pasar;
c.	Hibah adalah nilai pasar;
d.	Hibah wasasiat adalah nilai pasar;
e.	Waris adalah nilai pasar;
f.	Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah     nilai pasar;
g.	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h.	Peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i.	Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j.	Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k.	Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l.	Peleburan usaha adalah nilai pasar;
m.	Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n.	Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o.	Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
(3)	Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4)	Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)	Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat sementara.
(6)	Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh di kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berwenang atas kabupaten Kepulauan Anambas.
(7)	Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(8)	Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derjat ke atas dan satu derjat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 61

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 62

(1)	Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) atau ayat (8).
(2)	Dalam hal Nilai Perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n dan tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) atau ayat (8).

Pasal 63

(1)	Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
a.	Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b.	Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
c.	Hibah adalah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
d.	Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
e.	Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihannya ke kantor bidang pertanahan;
f.	Pemasukan dalam Perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
g.	Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
h.	Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i.	Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitnya surat keputusan pemberian hak;
j.	Pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah tanggal diterbitnya surat keputusan pemberian hak;
k.	Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
l.	Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
m.	Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
n.	Hadiah adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta; dan
o.	Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
(2)	Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
(2)	Kepala kantor yang membidangi pelelangan Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerah bukti pembayaran pajak.
(3)	Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah atau pendaftaran Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

Pasal 65

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)	Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar            Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
(2)	Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
(3)	Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 67

Pajak terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 68

(1)	Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
(2)	Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
(3)	Pendaftaran usaha sebagaimana maksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut;
a.	Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
b.	Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dinas pendapatan dengan melampirkan:
1.	Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab /penerima kuasa;
2.	Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
3.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada;
4.	Fotocopy akte pendirian perusahaan, jika ada;
5.	Fotocopy PBB tempat usaha, jika ada;
6.	Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai Fotocopy KTP dari pemberi kuasa
c.	Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
d.	Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan:
1.	Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dikenakan;
2.	Surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak
3.	Kartu NPWPD
4.	Maklumat
5.	Sistem Pemungutan Pajak
e.	Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai Tanda terima pendapatan.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 69

(1)	Masa pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka watu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
(2)	Tahun pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender.

Pasal 70

(1)	Pemungutan pajak dilarang diborongkan
(2)	Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
(3)	Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(4)	Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 71

(1)	Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

Pasal 72

(1)	Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
(2)	Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
(3)	Khusus untuk Wajib Pajak BPHTB, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang dengan menggunakan SSPD.
(4)	SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga merupakan SPTPD.
(5)	SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap dan hurus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6)	SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.
(7)	Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

(1)	Sistem dan prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur lebilh lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Peraturan Bapati sebagiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Prosedur Pengurus Akta Pemintahan Hak atas Tanah dan/atau Banguan;
b.	Prosedur Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
c.	Prosedur Penelitian SSPD;
d.	Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Banguan;
e.	Prosedur Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
f.	Prosedur Penagihan; dan
g.	Prosedur Pengurangan.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 74

(1)	Terhadap jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menerbitkan:
a.	SKPDKB dalam hal :
1)	Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
2)	Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
3)	Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, pajak teutang dihitung secara jabatan.
b.	SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
c.	SKPDN jika ditemukan jumlah pajak terutang sama jumlah nya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teutang dan tidak ada kredit pajak.
(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
(3)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4)	Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
(5)	Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 75

(1)	Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 76

(1)	Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika:
a.	Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
b.	Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
c.	Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
(3)	Surat Ketetapan Pajak Daerah/SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah;
(4)	Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 77

(1)	Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
(2)	Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
(3)	Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
(4)	Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
(5)	Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

(1)	Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)	Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
(3)	Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
(4)	Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
(5)	Persyaratan untuk menunda dan mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran penundaan dan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 79

(1)	SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
(2)	Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(3)	Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
(4)	Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 80

(1)	Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
(2)	Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 81

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 82

(1)	Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
(2)	Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 83

Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 84

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a.	SPPT ;
b.	SKPD ;
c.	SKPDKB ;
d.	SKPDKBT ;
e.	SKPDLB
f.	SKPDN ; dan
g.	Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
(3)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(4)	Keberatan harus diajukan dalan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5)	Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak
(6)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(7)	Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
(8)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 85

(1)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)	Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 86

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)	Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan darisurat keputusan keberatan tersebut
(3)	Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 87

(1)	Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
(3)	Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

(4)	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
(5)	Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

(1)	Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat : 
a.	Membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
b.	Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
c.	Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
d.	Mengurangkan atau membatalkan STPD;
e.	Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
f.	Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
g.	Memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
h.	Memberikan pengurangan pajak sebagai insentif pajak dalam rangka mendorong investor baru.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, pemberian insentif pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 89

(1)	Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a.	Nama dan alamat Wajib Pajak;
b.	Masa Pajak;
c.	Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d.	Alasan yang jelas.

(2)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)	Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
(5)	Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6)	Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
(7)	Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 90

(1)	Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang nya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2)	Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a.	Diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
b.	Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampai Surat Paksa tersebut.
(4)	Pengakuan Utang Pajak secara langgsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 91

(1)	Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Bupati menetapkan Keputusaan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 92

(1)	Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
(2)	Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

(1)	Wajib Pajak Wajib menyelenggarakan pembukuan dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
(2)	Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
(3)	Pembukuaan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
(4)	Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

(1)	Bupati berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah.
(2)	Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan tanda pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
(3)	Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib:
a.	Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang terkait yang berhubungan dengan Pajak terutang;
b.	Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki ruangan atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
c.	Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas,bon/biil penjualan ataupun sitem pembukuan;
d.	Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas;
e.	Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah guna menunjang kelengkapan pemeriksaan.

(4)	Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka pajak ditetapkan secara jabatan.
(5)	Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak.
(6)	Tata cara pemeriksaan dan pelaporan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 95

(1)	Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)	Pemberitaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 96

(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
(2)	Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
(3)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah : 
a.	Pejabat dan Tenaga Ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
b.	Pejabat dan / atau Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
(4)	Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5)	Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana perdata, atas permintaan hakim dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatakan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6)	Permintaan hakim sebagai mana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI
PENYIDIKAN

 Pasal 97

(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di linkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
(3)	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.	Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
c.	Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
d.	Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah;
e.	Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan Tindak Pidana di bidang  Perpajakan Daerah;
g.	Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
h.	Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah;
i.	Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	Menghentikan penyidikan; dan / atau
k.	Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan tentang : 
a.	Pemeriksaan tersangka;
b.	Memasuki rumah tersangka;
c.	Pemeriksaan Surat;
d.	Pemeriksaan Saksi;
e.	Pemeriksaan di tempat Kejadian;
f.	Penyitaan benda dan atau barang bukti.

(5)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(6)	Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas belum diangkat dan atau belum ada pengangkatan, bupati dapat meminta bantuan Penyidik Kepolisian.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

(1)	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)	Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar  atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 99

Tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 100

(1)	Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal ketentuan khusus Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2)	Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3)	Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya dilanggar.
(4)	Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 101

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, dan pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
 
Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2014

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Terempa
pada tanggal   28    Pebruari 2011

BUPATI  KEPULAUAN ANAMBAS

           T. MUKHTARUDDIN

Diundangkan di Terempa
pada tanggal    28   Pebruari 2011

         Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

      
                   
  RADJA TJELAK NUR DJALAL, S.Sos, M.Si   
                       PEMBINA TK I
           NIP. 19650727 198604 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011     NOMOR  2   
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR    2   TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

I.	UMUM

		Dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik  Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

		Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat . Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersipat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

		Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah yang dinilai sangat efektif dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

		Peraturan ini disamping dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab juga merupakan upaya penataan dan pengaturan kembali Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
	Cukup jelas

Pasal 2
	Cukup jelas

Pasal 3
	Ayat (1) 	
		Cukup jelas
	Ayat (2) 	
		Cukup jelas
	Ayat (3) 	
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Huruf a
			Cukup jelas
		Huruf b
			Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
		Huruf c
			Cukup jelas
		Huruf d
			Cukup jelas
		Huruf e
			Cukup jelas

Pasal 4
	Cukup jelas

Pasal 5
	Cukup Jelas

Pasal 6
	Cukup jelas

Pasal 7
	Cukup jelas

Pasal 8
	Cukup jelas

Pasal 9
	Cukup jelas

Pasal 10
	Cukup Jelas

Pasal 11
	Cukup jelas

Pasal 12
	Cukup jelas

Pasal 13
	Cukup jelas

Pasal 14
	Cukup jelas

Pasal 15
	Cukup Jelas

Pasal 16
	Cukup jelas

Pasal 17
	Cukup jelas

Pasal 18
	Cukup jelas

Pasal 19
	Cukup jelas
Pasal 20
	Cukup jelas

Pasal 21
	Cukup Jelas

Pasal 22
	Cukup jelas

Pasal 23
	Cukup jelas

Pasal 24
	Cukup jelas

Pasal 25
	Cukup jelas

Pasal 26
	Cukup jelas

Pasal 27
	Cukup jelas

Pasal 28
	Cukup jelas

Pasal 29
	Cukup jelas

Pasal 30
	Cukup jelas

Pasal 31
	Cukup jelas

Pasal 32
	Cukup jelas

Pasal 33
	Cukup jelas

Pasal 34
	Cukup jelas

Pasal 35
	Cukup jelas

Pasal 36
	Cukup jelas

Pasal 37
	Cukup jelas

Pasal 38
	Cukup jelas

Pasal 39	
	Cukup jelas

Pasal 40
	Cukup jelas

Pasal 41
	Cukup jelas

Pasal 42
	Cukup jelas

Pasal 43
	Cukup jelas

Pasal 44
	Cukup jelas

Pasal 45
	Cukup jelas

Pasal 46
	Cukup jelas

Pasal 47
	Cukup jelas

Pasal 48
	Cukup jelas

Pasal 49
	Ayat (1) 
		Cukup jelas
	Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak  guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak peguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. 
	Ayat (3)
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Huruf a
			Cukup jelas
		Huruf b
Yang dimaksudkan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Huruf c
			Cukup jelas
		Huruf d
			Cukup jelas
		Huruf e
			Cukup jelas
		Huruf f
			Cukup jelas
	Ayat (5)
		Cukup jelas

Pasal 50
	Cukup jelas

Pasal 51
	Cukup jelas

Pasal 52
	Ayat (1)
Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.
Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
	Ayat (2)
Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
	Ayat (3)
		Cukup jelas

Pasal 53
	Cukup jelas

Pasal 54
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Contoh:
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
-	Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;
-	Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2;
-	Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;
-	Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m2.
1.	NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00	= Rp.  240.000.000,00
2.	NJOP Bangunan
a.	Rumah dan garasi
	400 x Rp. 350.000,00	= Rp.  140.000.000,00
b.	Taman 
	200 x Rp. 50.000,00	= Rp.    10.000.000,00
c.	Pagar 
(120 x 1,5) x Rp.175.000,00	= Rp.    31.500.000,00+
Total NJOP Bangunan	= Rp.  181.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	= Rp.    10.000.000,00-
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak	= Rp.  171.500.000,00
3.	Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak	= Rp.  411.500.000,00
4.	Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%
5.	PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00	= Rp.         823.000,00
 
Pasal 55
	Cukup jelas

Pasal 56
	Cukup jelas

Pasal 57
	Ayat (1)
		Cukup jelas
	Ayat (2)
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 58
	Cukup jelas
	
Pasal 59
	Cukup jelas

Pasal 60
	Cukup jelas

Pasal 61
	Cukup jelas

Pasal 62
	Ayat (1)
	Contoh:
Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak 	= 	Rp 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	=    Rp 60.000.000,00  (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak 	=	Rp   5.000.000,00
Pajak Yang Terutang = 5% x Rp5.000.000,00 	=	Rp     250.000,00
	Ayat (2) 
		cukup jelas

Pasal 63
	Cukup jelas

Pasal 64
	Ayat (1)

Cukup jelas
	Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.
	Ayat (3)
		Cukup jelas

Pasal 65
	Cukup jelas

Pasal 66
	Cukup jelas

Pasal 67
	Cukup jelas

Pasal 68
	Cukup jelas

Pasal 69
	Cukup jelas

Pasal 70
	Ayat (1)
		Cukup jelas
	Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
	Ayat (3)
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Cukup jelas
	Ayat (5)
		Cukup jelas

Pasal 71
	Cukup jelas

Pasal 72
	Ayat (1)
		Cukup jelas
	Ayat (2)
Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
	Ayat (3)
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Cukup jelas
	Ayat (5)
		Cukup jelas

Pasal 73
	Cukup jelas

Pasal 74
Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
	Ayat  (1)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
Contoh:
Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif. 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.
		Huruf a
			Angka 1)
				Cukup jelas
			Angka 2)
				Cukup jelas
			
			Angka 3)
Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
		Huruf b
			Cukup jelas
		Huruf c
			Cukup jelas
	Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
	Ayat (3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
	Ayat (4)
		Cukup jelas
	Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.
Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 75
	Cukup jelas

Pasal 76
	Cukup jelas

Pasal 77
	Cukup jelas

Pasal 78
	Cukup jelas

Pasal 79
	Cukup jelas

Pasal 80
	Cukup jelas

Pasal 81
	Cukup jelas

Pasal 82
	Cukup jelas

Pasal 83
	Cukup jelas

Pasal 84
	Cukup jelas

Pasal 85
	Cukup jelas

Pasal 86
	Cukup jelas

Pasal 87
	Cukup jelas

Pasal 88
	Ayat (1)
		Cukup jelas
			Huruf a
				Cukup jelas
			Huruf b
				Cukup jelas
			Huruf c
				Cukup jelas
			Huruf d
				Cukup jelas
			Huruf e 
				Cukup jelas
			Huruf f
Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
	Ayat (2)
		Cukup jelas

Pasal 89
	Cukup jelas

Pasal 90
	Cukup jelas

Pasal 91
	Cukup jelas
Pasal 92
	Cukup jelas

Pasal 93
	Cukup jelas

Pasal 94 
	Cukup jelas

 Pasal 95
	Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan perencanaan, pendataan, pemungutan dan pengawasan Pajak dan Retribusi. 
	Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
	Ayat (3)
		Cukup jelas

Pasal 96
	Cukup jelas

Pasal 97
	Cukup jelas

Pasal 98
	Cukup jelas
	
Pasal 99
	Cukup jelas

Pasal 100
	Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu
	Ayat (2)
		Cukup jelas
	Ayat (3)		
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Cukup jelas

Pasal 101
	Cukup jelas

Pasal 102
	Cukup jelas

Pasal 103
	Cukup jelas
Pasal 104
	Cukup jelas

Pasal 105
	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011  NOMOR 4