BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN  2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang	: 	a.	bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf I Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, teratur, terkoordinasi dan berkesinambungan;
b.	bahwa untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.	bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan, perlu ditetapkan tata aturan yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan  huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3050);

4.	Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
5.	Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6.	Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4235);
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10.	Undang-Undang Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
11.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5038);
12.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 645);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 3050);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
18.	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi  kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Telah Diterbitkan oleh Negara Lain;
23.	Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
24.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun  Ke Atas;
25.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan, dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN  PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah  Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5.	Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
6.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kepulauan Anambas;
7.	Camat adalah Camat diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8.	Lurah adalah Lurah diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
9.	Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
10.	Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya di singkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
11.	Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara indonesia
12.	Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
13.	Orang Asing Tinggal Terbatas  adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang;
14.	Orang Asing Tinggal Tetap  adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;
15.	Penduduk   Rentan   Administrasi   Kependudukan  yang   selanjutnya  disebut  Penduduk  Rentan  Adminduk adalah  penduduk  yang   mengalami  hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan  oleh bencana  alam,  kerusuhan  sosial,  atau  bertempat  tinggal di Daerah terbelakang;
16.	Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata  penduduk,   pencatatan  atas laporan   peristiwa  kependudukan  pendataan  Penduduk   Rentan   Adminduk    serta   penerbitan  dokumen   penduduk   berupa   identitas,   kartu  atau   surat keterangan kependudukan ;
17.	Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dispenduk Capil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab  untuk memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
19.	Peristiwa  Kependudukan  adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan  karena  membawa  implikasi  terhadap  penerbitan atau perubahan  Kartu    Keluarga,    Kartu   Tanda    Penduduk    dan/atau    surat    keterangan kependudukan lainnya   meliputi   pidah,    datang,   perubahan  alamat,tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;    
20.	Biodata   Penduduk   adalah   keterangan   yang berisi elemen data tentang jati   diri, informasi  dasar  serta   riwayat    perkembangan  dan perubahan keadaan    yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran; 
21.	Nomor  Induk  Kependudukan yang  selanjutnya disingkat dengan NIK adalah  nomor identitas penduduk yang bersipat unik/khas, tunggal dan  melekat  pada  seseorang   yang  terdaftar sebagai penduduk Indonesia; 
22.	Kartu   Keluarga   yang   selanjutnya   disingkat   KK   adalah   kartu  identitas  keluarga yang memuat data  tentang   nama,   susunan   dan  hubungan  dalam  keluarga,  serta  karakteristik  anggota keluarga;
23.	Kepala Keluarga adalah :  
a.	Orang   yang    bertempat   tinggal   dengan   orang   lain   baik  mempunyai   hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
b.	Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau;
c.	Kepala   Kesatrian,   Asrama,   Rumah   yatim   piatu,  dan  lain-lain dimana   beberapa orang bertempat tinggal;
24.	Kartu  Tanda  Penduduk   yang   selanjutnya   disingkat   dengan  KTP  adalah   bukti  diri  sebagai  legitimasi   penduduk  yang  diterbitkan  oleh   Pemerintah    Daerah yang  berlaku   diseluruh   Wilayah   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia; 
25.	Pindah   Datang   Penduduk  adalah   perubahan   lokasi  tempat  tinggal untuk   menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
26.	Pencatatan   Sipil  adalah   pencatatan   peristiwa   penting   yang  dialam  oleh  seseorang pada register catatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten;
27.	Peristiwa   Penting   adalah   kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi kelahiran,   lahir   mati,   kematian,    perkawinan,     perceraian,     pembatalan   perkawinan,   pengangkatan,   pengakuan   dan pengesahan   anak,   perubahan  nama,  perubahan   kewarganegaraan  dan  peristiwa  penting lainnya;
28.	Pengakuan   anak  adalah   pengakuan   secara  hukum   dari   seoarang  Bapak terhadap   anaknya   yang  lahir   diluar   ikatan   perkawinan   yang   sah   atas  persetujuan ibu kandung anak tersebut;
29.	Pengesahan   anak   adalah   pengesahan   status   hukum   seorang  anak  yang  lahir  diluar  ikatan  perkawinan  yang  sah,  menjadi anak sah sepasang suami isteri;
30.	Buku     Harian   Peristiwa   Penting   dan   Peristiwa    Kependudukan     yang   selanjutnya  disingkat  BHPPK   adalah   buku  yang  dipakai  untuk  mencatat  kegiatan  harian  di  Desa/Keluarahan,  Kecamatan  atau  Daerahberkaitan dengan   pelayanan   terhadap   pelaporan   peristiwa   penting   dan   peristiwa  kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk; 
31.	Buku  Induk  Penduduk  yang  selanjutnya  disingkat  BIP  adalah  buku  yang digunakan   mencatat   keberadaan   dan  status  yang  dimiliki  oleh  seseorang yang  dibuat  untuk  setiap keluarga dan diperbaharui  setiap  terjadi  peristiwa  penting    dan    peristiwa   kependudukan    bagi    penduduk   Warga   Negara  Indonesia Tinggal Tetap dan Oarang Asing Tinggal tetap; 
32.	Buku  Mutasi   Penduduk   yang   selanjutnya   disingkat  BMP   adalah   buku   yang   digunakan  mencatat  perubahan  setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan   yang   menyangkut   jumlah   dan   status   anggota    keluarga  sesuai   dengan   nomor   urut   KK   di   Desa/Kelurahan   bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
33.	Buku    Induk    Penduduk    Sementara    yang    selanjutnya   disingkat  BIPS  adalah  buku  yang  digunakan   untuk   mencatat  keberadaan  dan status yang dimiliki    oleh    seseorang    yang    dibuat    untuk    setiap    Keluarga     dan   diperbaharui   setiap   terjadi  peristiwa   penting  dan peristiwa kependudukan    bagi  Warga  Negara  Indonesia  Tinggal  Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas;
34.	Buku   Mutasi   Penduduk   Sementara   yang   selanjutnya   disingkat   BMPS  adalah  buku  yang  digunakan  untuk   mencatat  perubahan   setiap  peristiwa  penting  dan  peristiwa  kependudukan  yang   menyangkut  jumlah  dan status  anggota  keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan  bagi   Warga   Negara   Indonesia   Tinggal   Sementara   dan   Orang  Asing Tinggal  terbatas;
35.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap wilayah administrasi pemerintahan;
36.	Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mukhtahir benar dan lengkap.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a.	dokumen kependudukan;
b.	pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil;
c.	perlindungan atas data pribadi;
d.	kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.	Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.	Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 4
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5
Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
Pasal 6
(1)	Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
a.	Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
b.	Pencatatan peristiwa penting;
c.	Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk meliputi :
1.	Biodata Penduduk;
2.	Kartu Keluarga (KK);
3.	Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4.	Surat Keterangan Kependudukan;
d.	Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
1.	Akta Kelahiran;
2.	Akta Kematian;
3.	Akta perkawinan;
4.	Akta perceraian;
5.	Akta pengakuan anak;
e.	Perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :
1.	Pengangkatan anak;
2.	Pengesahan anak;
3.	Perubahan nama;
4.	Perubahan kewarganegaraan;
5.	Peristiwa penting lainnya;
(2)	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pengawasan dan/atau razia kepemilikan dokumen kependudukan berkoordinasi dengan instansi terkait
(4)	Tata cara pengawasan dan/atau razia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEJABAT PENCATAT SIPIL DAN  PETUGAS REGISTRASI
Bagian Kesatu
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 7
(1)	Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2)	Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pasal 8
(1)	Pejabat Pencatat Sipil menerima, menverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil;
(2)	Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bagian Kedua
Petugas Registrasi
Pasal 9
Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
Pasal 10
Petugas Registrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat oleh Bupati dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VI
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan Biodata,Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf I
Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk
Pasal 11
(1)	Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
(2)	Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
(3)	Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir ;
a.	Biodata penduduk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
b.	Biodata penduduk WNA, dengan kode F-1.02, dan
c.	Biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga WNI dengan kode F-1.03.

Pasal 12
(1)	Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tua atau anggota keluarga sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
(2)	Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
(3)	Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir dengan kode F-1.04.
Pasal 13
(1)	Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
(2)	Surat Pernyataan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) menggunakana formulir dengan kode F-1.05;

Pasal 14
Perubahan Biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kedatangan;

Paragraf 2
Nomor  Induk Kependudukan
Pasal 15
(1)	Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administasi Kependudukan;
(2)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk;
(3)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik;

Paragraf 3
Kartu Keluarga
Pasal 16
(1)	Setiap Keluarga yang bertempat tinggal tetap diwilayah Daerah wajib mengajukan permohonan untuk memiliki Kartu Keluarga (KK);
(2)	Untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Keluarga wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya kepada Camat melalui RT, RW dan Lurah/Kepala Desa;
(3)	Anggota yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
(4)	KK diterima paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima, apabila Dokumen yang diserahkan secara administrasi sudah benar dan lengkap.
(5)	Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah apabila terjadi keadaan force majeure;
Pasal 17
(1)	KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati;
(2)	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;
(3)	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a.	formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru/KK untuk penduduk  yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang di tinggal pindah oleh kepala keluarga;dan
b.	Blangko KK dengan kode B-1.01.
(4)	Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dalam satu KK;
(5)	Anggota keluarga dalam sesuatu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat KK terpisah antara KK WNI dan KK WNA.
(6)	KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
(7)	KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 18
Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat:
a.	Surat keterangan hilang dari desa/ lurah;
b.	KK yang rusak;
c.	Fotocopy atau  menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;dan
d.	Paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 19
(1)	Paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak seseorang menjadi penduduk tetap dalam wilayah Daerah dan telah  memenuhi syarat wajib mengajukan permohonan  untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(2)	Setiap penduduk yang mengajukan permohonan KTP harus disertai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)	KTP diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima, apabila dokumen yang diserahkan secara administrasi sudah benar dan lengkap.
(4)	Ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi keadaan force majeure.
(5)	KTP harus dibubuhi tandatangan dan/atau cap jempol oleh pemilik KTP.

Pasal 20
(1)	KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah,sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)	KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3)	KTP wajib dimiliki dan dibawa oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4)	KTP sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan atas permohonan penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap. 
(5)	Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 21
(1)	KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
(2)	Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
(3)	Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(4)	Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(5)	KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 22
(1)	Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
a.	Pas foto sebagaimana dimaksud Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
b.	Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru;
(2)	Pas foto pada ayat (1) berukuran 2 X 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
(3)	Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
a.	Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07;
b.	Blanko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas security dengan kode B-1.02;

Pasal 23
Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi WNI atau WNA yang memiliki izin tinggal tetap di lakukan memenuhi syarat-syarat:
a.	Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
b.	Fotocopy KK; dan
c.	Paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.

Bagian Kedua
Pendaftaran Perubahan Alamat
Pasal 24
Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 25
(1)	Penduduk wajib melaporkan/mendaftarkan diri ditempat tinggalnya yang baru untuk memperbaharui KK dan KTP,  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
(2)	Pelayanan pendaftaran ditempat yang baru dilakukan oleh Camat setempat lewat RT, RW, Lurah/Kepala Desa, sedangkan bagi WNA dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 26
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
a.	dalam satu desa / kelurahan;
b.	antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan;
c.	antar kecamatan dalam satu Daerah;
d.	antar kabupaten / kota dalam satu Provinsi;
e.	antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia;
(2)	Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)	Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27
(1)	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(2)	Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa ke tempat perekaman data kependudukan.
(3)	Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk  sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan daerah tujuan.
(4)	Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
(5)	Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar:
a.	Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
b.	Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan;
(6)	Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Formulir F-1.08;
(7)	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
a.	Hanya kepala keluarga;
b.	Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c.	Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga;
d.	Hanya anggota keluarga;

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing 
Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 28
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1);
(2)	Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)	Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi;

Pasal 29
(1)	Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi;
(2)	Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal;

Pasal 30
(1)	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten / Kota di daerah asal;
(2)	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)	Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
a.	Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan;
b.	Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan;
(4)	Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan;
(5)	Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam Wilayah Indonesia menggunakan :
a.	Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09;
b.	Formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan Kode F-1.10;

   Paragraf 3
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara
Pasal 31
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal;
(2)	Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun;
(3)	Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan;
Pasal 32
Penghulu Desa atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang disahkan oleh Camat;

Pasal 33
(1)	Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Penghulu Desa atau Lurah, berdasarkan laporan pemohon  paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
(2)	Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
(3)	Surat Keterangan Tinggal sementara sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara;
(4)	Surat keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
(5)	Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan Kode F-1.11 yang diproses di daerah asal;
b.	Formulir Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di daerah tujuan;
c.	Blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B-1.03;

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara
Paragraf 1
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri
Pasal 34
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar  negeri;
(2)	Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun;

Pasal 35
Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa atau lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar  Negeri dan disahkan oleh Camat setempat;

Pasal 36
(1)	Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
(2)	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor;
(3)	Pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke Luar Negeri menggunakan formulir :
a.	Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.13;
b.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.14;

Paragraf 2
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri
Pasal 37
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri;
(2)	Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Surat Kedatangan Datang dari Luar Negeri;
(3)	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai :
a.	Penerbitan KK;
b.	Penerbitan KTP;

Pasal 38
(1)	Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan;
(2)	Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri dengan kode F-1.15;

Paragraf 3
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
Pasal 39
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri
a.	Orang Asing yang baru datang dari Luar Negeri yang telah mendapat Izin tinggal terbatas;
b.	Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas;

Pasal 40
(1)	Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
(2)	Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
(3)	Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
(4)	Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.16;
b.	Blanko Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan kode B-1.04;

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas 
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap
Pasal 41
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap;

Pasal 42
(1)	Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tingal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
(2)	Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tingal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
(3)	Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tingal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode F-1.17;

Paragraf 6
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri
Pasal 43
Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri;

Pasal 44
(1)	Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
(2)	Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksus pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)	Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing dengan kode F-1.18;

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 45
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
(2)	Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.	Pengungsi;
b.	Penduduk korban bencana;
c.	Komunitas adat dan penduduk terpencil;

Pasal 46
(1)	Pendaftaran pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial;
(2)	Pendataan komunitas adat dan penduduk terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan;
Bagian Keenam
Tamu / Pendatang
Pasal 47
(1)	Setiap Tamu / Pendatang yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, Tuan Rumah / Pendatang wajib melaporkan diri kepada RT, RW setempat selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak tanggal kedatangan;
(2)	Setiap Tamu / Pendatang yang bermaksud tinggal di wilayah Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Camat melalui RT, RW dan Lurah / KepaLa Desa;
(3)	Setiap Tamu / Pendatang yang tinggal di Wilayah Daerah berkewajiban memenuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan Wilayah Daerah pada umumnya; 

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Baian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 48
(1)	Setiap kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) sejak kelahiran wajib melaporkan kepada Lurah / Kepala Desa;
(2)	Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan, Rumah Bersalin, Dokter dan Rumah Sakit Umum, maka Lurah / Kepala Desa mencatat kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP);
(3)	Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah / Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
(4)	Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Lurah / Kepala Desa ke Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan Akta Kelahiran;

Pasal 49
(1)	Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
(2)	Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
a.	mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau
b.	mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing dan WNI keturunan;
(3)	Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Unit Kerja dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
(4)	Kutipan Akta Kelahiran yang pelapornya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya;

Pasal 50
(1)	Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili;
(2)	Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Kepala Unit Kerja di Daerah tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan;
(3)	Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
a.	Formulir Pelaporan Kelahiran dengan kode F-2.01;
b.	Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan kode F-2.02;
c.	Formulir Pelaporan Kelahiran di luar domisili Orang Tua dengan kode F-2.03;
d.	Formulir Kelahiran Orang Asing dengan kode F-2.04;
e.	Register Akta Kelahiran; dan
f.	Kutipan Akta Kelahiran;

Pasal 51
(1)	Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama  30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran data;
(2)	Pencatatan peristiwa kelahiran di Luar Negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di Luar Negeri dengan kode F-2.05;

Pasal 52
Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 44, 45, 46 dan 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 53
(1)	Setiap orang tua wajib melaporkan kelahiran bayi dalam keadaan mati kepada Pemerintah Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak  kelahiran;
(2)	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh keluarga atau kuasanya;
(3)	Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati;
(4)	Pencatatan peristiwa Lahir Mati menggunakan :
a.	Formulir pelaporan mati dengan kode F-2.06;
b.	Formulir keterangan lahir mati dengan kode F-2.07;
c.	Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing dengan kode F-2.08;
	
Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 54

(1)	Setiap penduduk yang melakukan perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dilangsungkan perkawinan;
(2)	Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman yang berlaku;
(3)	Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Pasal 55
(1)	Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri wajib mencatatkan ke Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia;
(2)	Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan Luar Negeri;
(3)	Pencatatan Peristiwa Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Formulir perkawinan dengan kode F-2.09;
b.	Register Akta Perkawinan;
c.	Kutipan Akta Perkawinan;

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 56
(1)	Setiap penduduk yang telah melakukan pembatalan perkawinan dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2)	Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja dicatat dalam Register Akta Perkawinan;
(3)	Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.01;

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 57
Setiap perceraian bagi yang cerai atas perkawinan bukan beragama Islam yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatat oleh Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya;

Pasal 58
(1)	Berdasarkan pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Unit Kerja mencatat Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
(2)	Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Unit Kerja yang mencatat peristiwa dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Unit Kerja yang mencatat peristiwa perkawinan;
(3)	Pencatatan peristiwa perceraiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a.	Formulir pelaporan perceraian dengan kode F-2.11;
b.	Register Akta Perceraian; dan
c.	Kutipan Akta Perceraian;

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 59
(1)	Setiap penduduk yang mengangkat anak dan telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
(2)	Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir;
(3)	Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode   F-2.12;

Bagian Ketujuh 
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 60
(1)	Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat disahkan saat pencatatan perkawinan orang tuanya;
(2)	Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan;
(3)	Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak;
(4)	Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(5)	Pencatatan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatat pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14;

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian
Pasal 61
(1)	Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kematian;
(2)	Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
(3)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a.	Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15;
b.	Surat Keterangan Kematian dengan kode F-2.16;
c.	Register Akta Kematian;
d.	Kutipan Akta Kematian;

Pasal 62
(1)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat  (1) dilakukan oleh Unit Kerja dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
(2)	Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Unit Kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili;
(3)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili dengan kode F-2.17;

Pasal 63
(1)	Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
(2)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan surat tanda bukti lapor kematian;
(3)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri dengan kode F-2.18;

Pasal 64
(1)	Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan;
(2)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri;
(3)	Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing dengan kode F-2.20;
Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 65
(1)	Setiap penduduk yang melakukan perubahan nama dan telah mendapat penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
(2)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
(3)	Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang dimiliki oleh yang bersangkutan;
(4)	Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil / nama keluarga dengan kode F-2.21;

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 66
(1)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
(2)	Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil [ada Register dan Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir;
(3)	Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22;
Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta
Pasal 67
(1)	Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pembatalan akta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan;
(3)	Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta;
(4)	Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional;
(5)	Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23;

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
Pasal 68
(1)	Setiap penduduk yang melakukan perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan atau pengesahan;
(2)	Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI dengan kode F-2.25;

Pasal 69
(1)	Data perubahan kewarganegaraanyang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
(2)	Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Negeri dengan kode F-2.26;

Pasal 70
Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing;
BAB V
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu 
Pengadaan
Pasal 71
(1)	Pengadaan Blangko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)	Pemerintah Daerah yang membutuhkan blangko dokumen kependudukan harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan;
Bagian Kedua
Pengisian Data
Pasal 72
Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan Sistem Manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Infromasi Administrasi Kependudukan;

Bagian Ketiga
Pembukuan Penggunaan Blangko
Pasal 73
(1)	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan;
(2)	Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Riau;
(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a.	Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko;
b.	Jumlah blangko yang dicetak; dan
c.	Jumlah dokumen yang diterbitkan;

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 
DAN PENCATATAN SIPIL
Pasal 74
(1)	Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah;
(2)	Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan dan Desa / Kelurahan;

Pasal 75
Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan tiga jenis buku, sebagai berikut :
a.	Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
1.	Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Desa / Kelurahan dengan kode BK-1.01;
2.	Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kecamatan dengan kode BK-01; dan
3.	Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat Kabupaten / Kota dengan kode BK-01.03;
b.	Buku Mutasi Penduduk terdiri atas
1.	Buku Mutasi Bagi WNI dengan kode BK-1.04;
2.	Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode BK-1.05;
3.	Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara dengan kode BK-1.06;
4.	Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara dengan kode BK-1.07
5.	Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode BK-1.08;
c.	Buku Induk Penduduk terdiri atas :
1.	Buku Induk Penduduk Bagi WNI dengan kode BK-1.09;
2.	Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap dengan kode BK-1.10;
3.	Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara dengan kode BK-1.11;
4.	Buku Induk  Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode BK-1.12;

Pasal 76
(1)	Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah;
(2)	Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil;
(3)	Dokumen Register Akta Catatan Sipil Berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan;

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 77

(1)	Setiap peristiwa Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) wajib dilaporkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);

Pasal 78
(1)	Lurah / Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara regular;
(2)	Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara regular;
(3)	Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular;

BAB IX
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 79
Setiap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 80
(1)	Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan  surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 43  dipidana dengan penjara Paling lama 6 (enam) bulan  dan/atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 81
(1)	Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
a.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.	Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
c.	Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksan tanda pengenal diri tersangka;
d.	Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e.	Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f.	    Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
g.	Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan  tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.	    Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 82
(1)	Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkat keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil ditunjuk dan diberi kewenangan membuat Surat Keterangan Peristiwa Penting dan Peristiwa kependudukan.
(2)	Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
(3)	Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Pasal 83
Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya;

Pasal 84
Bentuk isi dan format dokumen serta formulir-formulir isian pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada yang di tetapkan Pemerintah Pusat;

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan Perturan Daerah ini;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal    Pebruari 2012

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

           T. MUKHTARUDDIN
Diundangkan di Tarempa
pada tanggal     Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2012 NOMOR     

PENJELASAN 
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR       TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I.	UMUM
Dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di Era Otonomi Daerah saat ini, semakin meningkat pula penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di Daerah. 
Dalam rangka meningkatkan kwalitas pelayanan dibidang kependudukan, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setiap penduduk diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Pemerintah setelah data dirinya (biodata) direkam di Bank Data Kependudukan Nasional termasuk perekaman di Bank Data Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas. NIK ini dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. Guna memperlancar proses penerbitan NIK Nasional di Daerah melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai alat bantu pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan tentang administrasi kependudukan sehingga :
a.	Terciptanya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik;
b.	Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
c.	Sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
d.	Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.	Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Pemutahiran Biodata penduduk adalah proses memutakhirkan data penduduk yanga ada di database kependudukan melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan menggunakan formulir biodata penduduk;

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
NIK diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia, berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, sehingga NIK seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dipergunakan oleh orang lain

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 21