4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
1. Pembiayaan	1.	Pembangunan Baru	1.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 	
		2.	Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
	
		3.	Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
	
		4.	Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku  di tingkat kabupaten.
	
		5.	Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
	
		6.	Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.

		7.	Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.	

		8.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

	2.	Perbaikan	1.	Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten  di bidang pembiayaan perumahan.	
		2.	Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
	
		3.	Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
	
		4.	Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten.
	
		5.	Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.
	
		6.	Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.

		7.	Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.	
	
	8.	Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.

2.	Pembinaan Perumahan Formal	1.	Pembangunan Baru
	1.a.	Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan  perundang-undangan bidang  perumahan.	
		b.	Peninjauan kembali kesesuaian    peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan  perundang-undangan di atasnya.

	2.	Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 

		3.	Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten. 	

		4.	Pelaksanaan peraturan   perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 

		5.	Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 	

	6.	Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang.	
		7.	Penyusunan pedoman dan manual perencanaan,  pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 

		8.	Melaksanakan hasil sosialisasi. 	

		9.	Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 

		10.	Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 	

		11.	Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten. 	

		12.	Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 

		13.	Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.	
		14.	Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten. 
	
		15.	Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.

		16.	Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.	

		17.	Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta  fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.	
		18.	Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

	2. Perbaikan

	1.	Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 	
		2.	Pelaksanaan  SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 	
			
		3.	Pelaksanaan  SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten.

		4.	Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.	
		5.	Penetapan harga sewa rumah. 

		6.	Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan  se-kabupaten.

	3.	Pemanfaatan
	1.	Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 	
		2.	Pelaksanaan pembangunan  rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 
	
		3.	Pengelolaan PSU  bantuan pusat. 
	
		4.	Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.
	
		5.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.

		6.	Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 	

		7.	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

3.	Pembinaan Perumahan Swadaya
	1.	Pembangunan Baru	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.
	
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	

		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.	
		
8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

	2.	Pemugaran	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.	
	
	4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.

		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	
	3.	Perbaikan

	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
	
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.	
	
	8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

	4.	Perluasan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		
2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.
	
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.	
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
	
		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

	5.	Pemeliharaan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.
	
		4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		
5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

	

	8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

	6.	Pemanfaatan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

		3.	Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

	4.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	
		5.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	
		6.	Pengawasan dan pengendalian  pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.	

		8.	Pengkajian kebijakan dan peraturan   daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4.	Pengembangan Kawasan
	1.	Sistem Pengembangan Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.

2.	Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).
	
		3.	Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.

	4.	Penyusunan RP4D  di wilayahnya.

		5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi  pengembangan kawasan dan RP4D  di skala kabupaten.
	
		6.	Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D  di wilayahnya.

	
	2.	Kawasan Skala Besar	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.

		2.	Pembinaan teknis  pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
	
		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

	3.	Kawasan Khusus	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

		2.	Pembinaan teknis  pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

	5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

	4.	Keterpaduan Prasarana Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.	
		2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan  keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	

		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

	5.	Keserasian Kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

		2.	Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
	
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
	
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

		5.	Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

5.	Pembinaan Hukum, Peraturan   	1.	Pembangunan Baru 	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.	
 Perundang-  undangan dan 		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan  perundang-undangan terkait di bidang perumahan.	
Pertanahan untuk Perumahan		
3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 

	

	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.	
		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan  masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.	
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
	
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 

	9.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan di kabupaten.
	
		10.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten. 

	2. Pemugaran	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
	
		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan   perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 	

	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.	
		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan  masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten.
	
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 	
		9.	Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan di kabupaten.
	
		10.	Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

	

	11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten. 

	3.	Perbaikan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
	
		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan   perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	
		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 
	
		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 	
		9.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan di kabupaten.
	
		10.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

	4.	Perluasan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.	
		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 
	
		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.	

		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan  masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.	
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 	
		9.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan di kabupaten.
	
		10.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

	

	11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten. 

	5.	Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.	
		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
	
		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 	

		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.	

		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan  masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
	
		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 
	
		9.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang  pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan  penataan pertanahan di kabupaten.
	
		10.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten. 
	
	6.	Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.

		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan   daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

		3.	Pelaksanaan sosialisasi peraturan   perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 	
		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan   perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
	
		5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan  masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		6.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
	
		7.	Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

		8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.	

		9.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.	
		10.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

		11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	
		12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	
		13.	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten. 

6.	Pembinaan Teknologi dan Industri 	1.	Pembangunan Baru
	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	2.	Pemugaran	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	

	4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	3.	Perbaikan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
	
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	4.	Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	

	5.	Pemanfaatan 	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

		3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

7.   Pengembangan Pelaku Pembangunan 	1.	Pembangunan Baru 
	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
Perumahan, Peranserta 
Masyarakat dan 		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
Sosial Budaya		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	
		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.
	
		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

	2.	Pemugaran	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

	

	4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.	

		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

	3.	Perbaikan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.	
		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

	4.	Perluasan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.	
		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

	5.	Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	
		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang  pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.	

		6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

	6.	Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

		3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		5.	Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan  perumahan.	

6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.