23. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	

1.	Kearsipan 	
1.	Kebijakan	
1.	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :	
		a.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		b.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	
		c.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	
		d.	Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	
		e.	Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
	
		f.	Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di  lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.

	

	
2.	Pembinaan	
1.	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

	
3.	Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan

1.	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.	
	
4.	Pengawasan/Supervisi	
1.	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.