20. 	PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
0
Sub Bidang	SUB SUB 
BIDANG	uraian urusan	
1. Otonomi Daerah	1.	Urusan Pemerintahan:

a.	Kebijakan

	
b.	Pembinaan, Sosialisasi  Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

c.	Harmonisasi

d.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

e.	Database

1.	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten. 

1.	Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.	Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.

1.	Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.	Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.

1.	Penyusunan LPPD kabupaten

2.	Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

1.	Pengolahan database LPPD skala kabupaten. 
	
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):

a.	Kebijakan

b.	Pembentukan Daerah

c.	Pembinaan, Sosialisasi,   Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus

d.	Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus

e.	Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus

f.	Pelaporan	

1.	Pengusulan penataan daerah skala kabupaten.  

2.	Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.

3.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

1.	Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

2.	Pembentukan kecamatan.

3.a.	Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.

b.	Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.

1.	Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.

2.	Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.

1.	Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.

2.	Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.

1.	Pembangunan dan pengelolaan database  penataan daerah dan otsus skala kabupaten.

2.	Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.

1.	Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.

2.	Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten.

3.	Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.	
	3.	Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):

a.	DPOD

b.	Penyusunan Peraturan  Daerah (Perda)

c.	Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah

1.	Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.

2.	Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.

1.	Penyusunan Perda kabupaten.

2.		Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.

3.		Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.

1.	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.

	4.	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:

a.	Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) :

(1)	 Kebijakan

(2)	 Pembinaan

b.	Pengembangan Kapasitas Daerah :

(1)	 Kebijakan

(2)	 Pelaksanaan

(3)	 Pembinaan

1.	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM  skala kabupaten.

1.	Penerapan SPM kabupaten.

1.	Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.

2.	Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

1.	Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.

2.	Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten.

1.	Koordinasi pengembangan  kapasitas kabupaten.
	
	5.	Pejabat Negara:

a.	Tata Tertib DPRD:

(1)	 Kebijakan

b.	Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:

(1)	 Pelaksanaan

d.	Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:

(1)	 Kebijakan

e.	Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:

(1)	 Kebijakan

f.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:

(1)	 Kebijakan

	

1.	Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.

1.	Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

1.	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.

1.	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

1.	Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.

	
2.	Pemerintahan Umum

	1.	Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:

a.	Fasilitasi Tugas Pembantuan

b.	Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

c.	Kerjasama Antar Daerah

d.	Pembinaan Wilayah

e.	Koordinasi Pelayanan Umum

1.	Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

2.	Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. 

1.	Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.

2.	Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.

3.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.

1.	Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.

2.	Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.

1.	Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.

2.	Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.

3.	Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.

4.	Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.

5.	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.

1.	Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.
	
	2.	Trantibum dan Linmas

a.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan  Masyarakat

b.	Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

3.	Wilayah Perbatasan:

a.	Pengelolaan  Perbatasan Antar Negara

b.	Perbatasan Daerah

c.	Toponimi dan Pemetaan Wilayah

d.	Pengembangan Wilayah Perbatasan

e.	Penetapan Luas  Wilayah

4.	Kawasan Khusus:

a.	Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral

b.	Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya

c.	Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum

d.	Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan

1.	Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:

(a)	Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.

(b)	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(c)	Kepolisipamongprajaan dan PPNS.

(d)	Perlindungan masyarakat.

2.	 Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten. 

3.	Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten.

4.	Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 

5.	Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.

1.	Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.

1.	Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.

2.	Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.

1.	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.

2.	Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.

3.	Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

2.	Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.

3.	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.

1.	Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.

2.	Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten. 

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten. 
	
	5.	Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:

a.	Mitigasi Pencegahan Bencana

b.	Penanganan Bencana

c.	Penanganan Pasca Bencana

d.	Kelembagaan

e.	Penanganan Kebakaran	

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi  penanganan bencana skala kabupaten. 

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi  penanganan pasca bencana skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan  penanganan bencana skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.

3.	Administrasi Keuangan Daerah

	1.	Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
	1.	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.
	
	2.	Anggaran Daerah

	1.	Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

2.	Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten.

3.	Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten.

4.	Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 

5.	Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.  

6.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 

7.	Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.

8.	Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa.

9.	Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.

10.	Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.

	3.	Pendapatan dan Investasi Daerah :

a.	Pajak dan Retribusi Daerah

b.	Investasi dan Aset Daerah

c.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro

d.	Pinjaman Daerah	

1.a.	Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.

b.	Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.

c.	Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 

2.	Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.

3.	Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.

1.	Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

3.	Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.

4.	Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.

1.	Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

3.	Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

1.	Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

3.	Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

	4.	Dana Perimbangan :

a.	Dana Alokasi Umum (DAU)

b.	Dana Alokasi Khusus (DAK)

c.	Dana Bagi Hasil (DBH)	

1.	Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.

2.	Pengelolaan DAU kabupaten.

3.	Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.

1.	Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.

2.	Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK). 

3.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.

1.	Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten.

2.	Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
 	
	5.	Pelaksanaan,  Penatausahaan, Akuntansi  dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

    	1.	Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.

2.	Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.

3.	Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.

4.	Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).  

5.	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

4.	Perangkat Daerah

	1.	Kebijakan	1.	Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten.

2.	Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.  

3.	Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.

4.	Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.

5.	Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.

	2.	Pengembangan Kapasitas 
	1.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	
	3.	Pembinaan dan Pengendalian	1.	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.

	4.	Monitoring dan Evaluasi

	1.	Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.

2.	Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten.	
5.	Kepegawaian

	1.	Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.	Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.

2.	Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.

3.	Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.

	
	
2.	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
1.	Pelaksanaan pengadaan PNSD  kabupaten

2.	Usulan penetapan NIP
	
	3.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1.	Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten.

3.	Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	
	4.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	1.	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
	
	5.	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
	1.	Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.

2.	Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten.

3.	Pelaksanaan diklat skala kabupaten.

	
6.	Kenaikan Pangkat 	
1.	Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.

2.	Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

	7.	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

	1.	Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian  PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.

2.	usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.

3.	Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten
	
	8.	Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi
	1.	Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.

9.	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri

10.	Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana
	
1.	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.

1.	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.	
	
11.	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
	
1.	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.

12.	Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	
1.	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.

	
	
13.	Pengawasan dan Pengendalian 	
1.	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.

	
	
14.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	
1.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.

6.	Persandian

	
1.	Kebijakan

	
1.	Penyelenggaraan persandian skala kabupaten.

2.	Penyelenggaraan palsan skala kabupaten.

3.	Penyelenggaraan sissan skala kabupaten.

4.	Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.

2.	Pembinaan SDM 

	
1.	Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten.

2.	Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.

3.	Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.

3.	Pembinaan Palsan

	
1.	Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.

2.	Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.

3.	Pemeliharaan palsan  tingkat O.

4.	Penghapusan palsan skala kabupaten.

4. Pembinaan Sissan 

	
1.	Perencanaan kebutuhan  sissan skala kabupaten.

2.	Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten.

3.	Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten.

4.	Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.

5.	Pembinaan Kelembagaan 

1.	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.