11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN URUSAN	
1.  Pengarusutamaan Gender (PUG)
	1. 	Kebijakan Pelaksanaan   PUG
	1.	Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan  PUG di kabupaten.

2.	Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

	2.	Kelembagaan PUG	1.	Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah  skala kabupaten. 

2.	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten.

3.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
	
	3. Pelaksanaan PUG	1.	Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.

2.	Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.

3.	Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

2. 	Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
1.	Kebijakan Kualitas Hidup  Perempuan	
1.	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

2.	Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
	
1.	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	
3.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
	
1.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	
4.	Kebijakan Perlindungan Perempuan
	
1.	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.

	
	
5.	Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan
	
1.	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
	
1.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
3. Perlindungan Anak	1.	Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
	1.	Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

2.	Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
	
	2.	Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.	

	3.	Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1.	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.	
4. 	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.	
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1.	Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.

2.	Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.	
5. 	Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait
	1. 	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional. 	
	2.	Data dan Informasi Gender dan Anak 	1.	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.

2.	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
	
	3.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1.	Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan  dan anak skala kabupaten.	
		2.	Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten.
3.	Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.