KARIMUN – Pemkab Karimun punya empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menopang pendapatan daerah.
Keempatnya adalah PT Karya Karimun Mandiri (KKM) dengan bidang usaha kepelabuhan (BUP), Perusda bidang usaha pasar dan SPBU Poros, PDAM Tirta Karimun bidang usaha penyediaan air bersih dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun.
Namun dari empat BUMD tersebut, baru dua yang telah memberikan kontribusi ke kas daerah.
Keduanya yakni PT KKM dan Perusda. Bahkan PT KKM mampu menyetor Rp 3 miliar per tahunnya.
Sedangkan Perusda baru tahun 2017 menyetor ke daerah sebesar Rp 150 juta.
“Alhamdulillah, tahun 2017, Perusda sudah menyetor Rp 150 juta, rencananya tahun ini mereka menargetkan Rp 170 juta,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq, Sabtu (6/1/2018).
Sementara dua BUMD lainnya yakni PDAM dan BPR Karimun masih belum berkontribusi dikarenakan masih disibukkan menata internal mereka seperti menutupi utang kas yang sempat bermasalah pada masa kepemimpinan sebelumnya.
PDAM (dulu di bawah Perusda, red) Tirta Karimun dikatakan Rafiq saat ini masih disibukkan proses utang-utang pada masa lalu dengan nilai ratusan juta rupiah.
Selain itu, PDAM juga tengah fokus membenahi dan menambah fasilitas dan sarana prasarana seperti intake waduk utama Seibati dengan waduk pendukung waduk Dang Merdu serta pemasangan pipa di pinggir jalan.
Namun begitu Rafiq memperkirakan tahun depan mulai memberikan kontribusi. Itu setelah PDAM memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan tarif baru mulai Februari mendatang.
“Tarif baru itu diperkirakan akan ada pemasukan bagi PDAM sebesar Rp 200 juta,” ujar Rafiq.
Hal hampir senada juga terjadi pada PD BPR Karimun.
Rafiq menyebut BPR belum memberikan kontribusi dikarenakan masih ada saldo rugi akibat dipakai pimpinan sebelumnya lebih kurang Rp 1 miliar.
“Insha Allah tahun depan membaik. Sebenarnya kondisinya baik, hanya saja belum bisa memberi. Tahun depan insha Allah semua sudah berkontribusi ke kas daerah,” kata Rafiq. (*)
Sumber: Tribunnews.com
