Tanjungpinang – Meskipun serapan APBD Kepri mendekati Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2021 masih di bawah target 40 persen. Namun fokus Pemerintah Provinsi Kepri sudah bergeser, dan mulai melakukan pembahasan untuk penyusunan APBD Perubahan TA 2021.
“Memang sudah mendekati akhir Triwulan II TA 2021. Namun serapan anggaran masih tergolong rendah, karena masih pada angka 19 persen dari nilai APBD TA 2021 Rp 3,9 triliun,” ujar Sekda Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah, Jumat (4/6) lalu di Tanjungpinang.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, capaian tersebut masuk dalam kualifikasi hijau. Menyikapi hal itu, pihaknya terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggenjot serapan anggaran daerah. Karena, salah satu faktor pendukung ekonomi merupakan serapan APBD.
“Pak Gubernur sudah menargetkan, paling tidak hingga akhir bulan ini serapan kita sudah mencapai 40 persen. Kita berharap ini bisa tercapai sesuai target berjalan,” jelasnya.
Mantan Sekda Karimun tersebut juga mengatakan, selain fokus meningkatkan serapan APBD, pihaknya juga tengah mempersiapkan penyusunan APBD Perubahan 2021. Ditegaskannya, pada bulan ini tahapan penyusunan APBD Perubahan sudah akan dimulai. Paling tidak dalam waktu dekat sudah mulai diparipurnakan.
“Meskipun fokus kerja kita terbagi-bagi. Namun pekerjaan-pekerjaan fundamental seperti pembahasan APBD Perubahan harus mendapatkan perhatian,” tutup Arif Fadillah.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri mulai kesulitan untuk mencapai target APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 3,9 triliun. Karena sudah dibayang-bayangi defisit anggaran sebesar Rp 500 miliar. Menyiasati hal itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memutuskan untuk memangkas sejumlah kegiatan lewat APBD Perubahan mendatang.
“Kita terus mempercepat realisasi fisik dan keuangan, namun demikian kita juga harus menjaga cash flow anggaran tentunya,” ujar Ansar di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang belum lama ini.
Mantan Bupati Bintan tersebut menegaskan, ia tidak mau jor-joran dalam melaksanakan kegiatan yang akan mengganggu manajemen keuangan menjadi tidak baik. Selain itu ia juga tidak mau, ada kepentingan prioritas yang tidak bisa dibiayai karena terbatasnya anggaran.
Masih kata Gubernur, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Kepri sedikit lebih baik pada Triwulan II ini. “Sekarang kita sedang berdaptasi dengan peralihan dari SIMDA ke SIPD. Makanya akan terjadi beberapa penyesuaian pada APBD Perubahan nanti,” jelas Gubernur.
Pria yang pernah duduk sebagai Legislator di Senayan itu menjelaskan, kondisi keuangan Pemprov Kepri saat ini sedang dibayang-bayangi defisit anggaran. Ia tidak ingin mengambil resiko yang menyebabkan terjadinya tunda bayar atau utang yang menyebabkan APBD Kepri menjadi tidak sehat.
Langkah yang akan diambil adalah dengan melaksanakan kegiatan prioritas yang dibutuhkan. “Kedepan penetapan APBD itu atas dasar prinsip-prinsip yang proporsional atau rasional. Lebih baik konservatif, tetapi rasional,” tegasnya.(*/jpg)
Sumber: batampos.co.id
