Karimun – Kabupaten Karimun, telah mendapatkan anggaran untuk desa mencapai Rp 84.565.504.600 miliar yang terbagi dalam dua pendanaan. Pertama dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD) sebesar Rp 35.444.527.000 miliar, dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 49.120.977.600 melalui APBD kabupaten Karimun 2018 yang terbagi dalam 42 desa.
“Kalau dilihat, untuk DD yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat untuk tahun ini terjadi penurunan sekitar Rp 400 juta dari Rp 35.818.950 miliar di tahun 2017. Sedangkan, ADD malahan naik hampir tiga kali lipat dari 2017 yang hanya Rp 16.401 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun Suwedi, Kamis (22/2).
Sedangkan, realisasi penyaluran DD dan ADD di tahun 2017 sudah 100 persen untuk 42 desa. Dimana, untuk penyaluran DD dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pertama mencapai Rp 21.491.370 miliar dan tahap kedua Rp 14.327.580 miliar. Sementara realisasai penyaluran ADD ada tiga tahap yang pertama Rp 6.560.400 miliar, kedua Rp4.920.300 miliar dan ketiga Rp 7.549.167.751 miliar.
Dan ditambah Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Rp 2.608.867.751 miliar, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengalokasikan 10 persen dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) untuk 42 desa. “Untuk penyaluran DD direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan ADD dipergunakan biaya operasional dan gaji desa di 42 desa,” ujarnya.
Sementara pengusulan untuk tahap pencairan di tahun 2018, masih menunggu dari pihak desa. Dimana, Pemerintah Desa harus menyiapkan Rencana Kerja dan Anggara (RKA) Desa melalui penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa tersebut meliputi RKA DD dan ADD selama satu tahun.
“Hingga saat ini dari 42 Desa belum ada yang mengusulkan proposal untuk tahap pencairan. Kemungkinan bulan depan sudah ada yang masuk, rata-rata sedang membuat APB-Desa mereka,” katanya.
Terpisah Kepala Desa Tanjung Hutan Iskandar, untuk tahun 2018 mendapakan bantuan ADD mencapai Rp 1,2 miliar dan DD hanya Rp 00 juta. Dimana, penggunaan ADD nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kompentensi SDM aparatur Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (ASKD).
“Untuk DD sih seperti tahun-tahun sebelumnya, membangun infrastruktur jalan dan drainase paling utama. Sisannya, bangunan pelayanan publik,” singkatnya.(tri)
Sumber: batampos.co.id