TANJUNGPINANG – Gubernur H. Ansar Ahmad terus menggesa realisasi APBD Kepri tahun 2021 agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya mengatakan kebijakan belanja pada APBD Kepri diselaraskan dengan kebijakan nasional yang diarahkan untuk melanjutkan penguatan langkah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi Kepri, melanjutkan kebijakan di tahun 2020.
“Di triwulan ketiga ini kita terus mengupayakan percepatan dalam penyerapannya termasuk realisasi penanggulangan Covid-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” tegas Gubernur Ansar.
Di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat kedua belas untuk realisasi belanja daerah. Data tersebut merupakan data per tanggal 9 Juli yang dilansir dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Ansar melanjutkan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat bencana pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dimulai dari tahun 2020 dan dilanjutkan kebijakannya di tahun 2021, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Insentif bagi Tenaga Kesehatan, Klaim pasien dan Rumah Sakit serta Program Padat Karya.
” Saya terus mengawal APBD Kepri agar misi dan program- program pemerintah di Provinsi Kepri dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi Kepri,” ujar Gubernur Ansar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Teguh Dwi Nugroho mengatakan peran APBN begitu kuat untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. APBN diharapkan mampu untuk menahan pelambatan ekonomi, bahkan secara nasional ditargetkan menuju pertumbuhan positif di tahun 2021 yang ditargetkan tumbuh 4,5 persen hingga 5,3 persen.
“Jika kita lihat, mengakhiri triwulan II Tahun 2021, Belanja APBN Kepri telah menunjukan kinerja yang baik,” ucap Teguh.
Saat ini realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp 570 milyar atau 34.48 persen dan realisasi Dana Desa Rp 119 milyar atau 43,2 persen.
Realisasi dana desa tersebut terdiri dari Penyaluran Dana Desa Tahap I dan II (Non BLT) sebesar Rp81 milyar, dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 31 miliar untuk 25.511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Teguh menjelaskan jika BLT Desa digunakan sebagai jaring pengaman sosial di desa bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan masing- masing KPM mendapat 300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibayarkan selama 12 bulan.
Selanjutnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2021 sebesar Rp 747,69 miliar rupiah untuk 14.289 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 54,69%. Lalu penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai 7,34 miliar rupiah untuk 2.193 debitur .
Terakhir Gubenur Ansar mengharapkan akselerasi belanja daerah dapat menimbulkan efek multiplayer diantaranya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi Kepri. Kegiatan supervisi, pembinaan, dan monitoring belanja harus segera diakselerasi agar output dan outcome-nya segera dinikmati oleh masyarakat. (*)
Sumber: SIJORITODAY.com
