Batam – BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat.
Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, BPK berkepentingan untuk senantiasa memberikan saran dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan negara kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beranjak dari hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Jariyatna, berkenan menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam acara Pembahasan Tindak Lanjut LHP Kinerja dan DTT Semester II 2022 yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Acara yang dilaksanakan di Gedung Graha Kepri pada Jumat, 6 Januari 2023 tersebut juga dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepri. Dalam acara tersebut dibahas beberapa hasil pemeriksaan BPK Kepri pada Semester II 2022 dimana telah dilaksanakan dua pemeriksaan kinerja dan empat pemeriksaan DTT pada empat entitas pemerintah daerah, yaitu pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kepri pada empat pemda tersebut, Jariyatna menyampaikan beberapa permasalahan yang umum dan sering terjadi, antara lain terkait pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi dan permasalahan terkait pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah. Jariyatna juga menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemda untuk meminimalisir risiko terjadinya permasalahan yang serupa di masa yang akan datang.
Semangat untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan atas permasalahan menjadi kata kunci yang penting untuk diperhatikan dan dipahami oleh seluruh pemda sehingga dimungkinkan terjadinya perbaikan tata kelola keuangan daerah pada pemda secara berkelanjutan. Menurut Jariyatna, hal ini memang tidak mudah, tetapi dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, bukan mustahil untuk dilakukan, demi peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada pemda serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Kepri. (eko)
