Tanjungpinang – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan total 70 ribu warga miskin akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Kepri yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota.
“Data sudah ada, kami sudah minta kabupaten, dan kota untuk verifikasi. Diperkirakan awal bulan Oktober bantuan langsung tunai senilai Rp 300 ribu ini sudah bisa disalurkan,” kata dia, Rabu (28/9).
Ia menjelaskan penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia yang ada di Kepri. Nanti penerima bantuan langsung bisa mencairkan dengan mendatangi kantor pos, setelah mendapatkan pemberitahuan dari masing-masing pemerintah daerahnya.
“Kalau tidak salah sekarang masih on progress untuk finalisasi data. Saya tegaskan kepada Wali Kota ataupun Bupati untuk memastikan tidak ada penerima bantuan ganda. Ini bisa bermasalah nanti. Makanya, proses verifikasi ini harus teliti,” jelasnya.
Ansar berharap upaya Pemerintah Kepri untuk meringankan beban masyarakat, akibat kenaikan harga BBM bisa membantu. Karena ancaman inflasi diperkirakan cukup tinggi hingga akhir tahun ini. Pemerintah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya melalui bantuan ini.
“Penerima merupakan warga tidak mampu, jadi mereka tersebar di tujuh kabupaten, dan kota ini diberikan perhatian khusus, agar bisa membantu perekonomian keluarga warga tidak mampu ini,” terangnya.
Penyaluran bantuan harus tepat sasaran. Penerima adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), namun belum termasuk sebagai penerima bantuan dari pusat.
Mantan Bupati Bintan ini menegaskan tidak boleh ada potongan dalam penyaluran bantuan. Ia meminta masyarakat turut mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat ini.
“Ini yang saya ingin tegaskan. Jangan sampai ada potongan. Bantuan yang diterima harus utuh Rp 300 ribu. Karena semua biaya operasional dalam penyaluran merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Jadi kalau ada yang potong laporkan saja,” tegasnya.
Ansar berharap penyaluran bantuan langsung tunai ini bisa berjalan dengan lancar. Agar tidak ada kerumunan yang bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan, pihaknya meminta masing-masing pemerintah daerah mengatur hal ini.
“Kita tidak mau ada kejadian seperti di daerah lain. Warga yang antre saya pinta jangan berdesakan. Sebab kalau namanya sudah terdaftar sebagai penerima, sudah dipastikan akan diterima. Jadi jangan sampai khawatir,” imbaunya. (*)
Reporter : YULITAVIA
Sumber: batampos.co.id
