Anambas – Pemerintah Kepulauan Anambas susun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Adapun prioritas kerja 2021 yaitu pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kesejahteraan sosial dan SDM yang unggul, perikanan dan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan, konektivitas antar wilayah, serta birokrasi yang melayani dan inovatif.
Musrenbang kali ini diketahui berbeda dengan tahun sebelumnya akibat mewabahnya covid-19 di tanah air. Sehingga Pemerintah Kepulauan Anambas Anambas melaksanakan Musrenbang menggunakan video conference yang terhubung langsung dengan Plt Gubernur Kepri, Isdianto, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Anambas, Camat, Kepala Desa, serta Instansi Vertikal.
Dalam sambutannya, Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyarankan, agar program kerja Pemerintah Kepulauan Anambas 2021 selaras dengan RPJMD Provinsi Kepri.
“Pemerintah Provinsi Kepri telah menetapkan arah kebijakan dan pengembangan wilayah di Kepulauan Anambas pada RPJMD. Pengembangan wilayah Kepulauan Anambas yaitu mewujudkan sentra perikanan, kelautan dan pariwisata bahari yang didukung dengan pelabuhan check point dan simpul tranportasi udara dan laut, sehingga tercipta keterpaduan antar moda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas,” ujar Isdianto, Kamis (23/4/2020).
Sementara, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris menerangkan, Pemerintah Kepulauan Anambas tetap menyelaraskan arah kebijakan dan pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Kepri dan RPJMN.
“Arah pembangunan Kepulauan Anambas tetap selaras dengan RPJMD Provinsi Kepri dan RPJMN. RKPD 2021 mendatang, Pemerintah Kepulauan Anambas mengusung tema Pembangunan SDM, Ekonomi Kerakyatan dan Konektivitas Wilayah yang Handal,” kata Haris.
Haris memaparkan, sesuai tema tersebut Pemerintah Kepulauan Anambas memprioritaskan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kesejahteraan sosial dan SDM yang unggul, perikanan dan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan dengan lingkungan yang lestari.
“Kemudian, kami juga memprioritaskan konektivitas antar wilayah sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dan yang terakhir yaitu, birokrasi yang melayani dan inovatif serta otonomi desa yang berdaya saing,” terangnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kepulauan Anambas, Hasnidar menegaskan, Musrenbang merupakan wadah untuk menampung partisipasi masyarakat sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan. “Kami harap, Musrenbang ini menjadi media yang menghubungkan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga pembangunan terarah dan tepat sasaran,” pesannya.
Editor: Gokli
Sumber: BATAMTODAY.COM
