Tanjungpinang – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran (TA) 2021 dikabarkan defisit mencapai Rp 518 Miliar.
Anggota Komisi I DPRD Kepri Kamaruddin Ali menyebut penyebab defisit karena sejumlah target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tercapai, imbas pandemi Covid-19.
“Dalam pembahasan bersama antara Pemprov dan DPRD Kepri APBD Kepri mengalami defisit sebesar Rp 518 miliar,” kata Kamarudin, Senin (9/8/2021).
Sebut saja PAD jasa labuh jangkar, retribusi RZWP3K dan juga PAD dan retribusi di sektor lainnya.
“Kemarin jasa labuh jangkar ditargetkan sebesar Rp200 miliar, retribusi RZWP3K ditargetkan Rp10 miliar. Itu semua tak tercapai belum yang lainnya juga tak tercapai,” tuturnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dikatakannya benar-benar diuji saat ini. Ia pun berharap gubernur dan jajaran mampu merencanakan pembangunan dan mengatur strategi roda pemerintahan untuk mengatasi defisit anggaran ini.
“Gubernur harus piawai dan saat ini ujian itu harus dilalui. Apabila ini berhasil maka kita apresiasi kinerja gubernur dan jajarannya,” harapnya.
Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak membenarkan bila APBD Provinsi Kepri TA 2021 mengalami defiait.
Namun, besaran angka defisit menurutnya tidak akan sampai sebesar Rp 518 Miliar.
“Tidak sebesar itu lah, namun memang dan pasti APBD Kepri mengalami defisit,” kata Jumaga.
Tidak tercapainya sejumlah target pajak-pajak dan pengutan retribusi jadi sebab.
“Pajak kendaraan dan lainnya hingga saat ini belum mencapai target, selain itu retribusi-retribusi juga tidak jalan atau belum ada pemasukan,” terangnya.
Bukan hanya itu tambah Jumaga, defisit APBD yang dialami Kepri karena ada pengurangan penerimaan dari pusat yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 50 persen.
“DAU untuk kita (Kepri) 2021 dari Rp 1,1 Triliun di potong 50 persen. Semua ini karena dampak mewabahnya Covid-19,” tuturnya.
Sementara itu, Ansar Ahmad mengatakan, bahwa pemerintahannya terpaksa melakukan perubahan struktur APBD TA 2021.
“Anggaran APBD Kepri memang berat saat ini, namun kita siasati dengan melakukan perubahan dengan mencoret dan merubah kegiatan yang dianggap tidak penting dan mendesak. Kita fokuskan untuk masyarakat dalam penanganan penanggulangan Covid-19,” katanya, dijumpai di sela-sela penyerahan bantuan sosial di Aula Kantor Gubernur.
Sebagaimana di ketahui APBD Provinsi Kepri TA 2021 sebesar Rp 3,9 Triliun. Rinciannya pendapatan daerah sebesar Rp3,7 triliun sementara belanja daerah sebesar Rp 3,9 triliun. (sut)
