Dr.H. Harry Azhar Azis, M.A., meminta Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana memberikan perhatian pada Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Sebab, dua daerah tersebut masih mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Penilaian pengelolaan keuangan Lingga dan Anambas relatif kurang baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Agar Penjabat Gubernur memberi perhatian,” kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis kepada sejumlah wartawan, di Hotel Novotel Batam, Sabtu (12/9).
Menurut Harry, secara keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kepri termasuk baik. Pemerintah Provinsi Kepri sendiri lima tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna, juga sering mendapat WTP.
Dibandingkan dengan rata-rata nasional, opini pengelolaan keuangan Kepri relatif lebih baik. Pencapaiannya lebih dari 50 persen mendapatkan WTP.
“Secara nasional, dari 538 pemerintah daerah, Kepri termasuk baik. Tidak ada yang mendapat opini disclaimer,” kata Ketua BPK RI.
Harry Azhar Azis mengatakan, sebenarnya mendapatkan penilaian WTP dari BPK itu tidak sulit. Syaratnya hanya membelanjakan keuangan daerah sesuai ketentuan dan tidak melanggar.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Kepri Muhaimin menyampaikan BPK hanya memberi pendapat dalam pengelolaan keuangan suatu daerah. “Daerah sebenarnya yang berperan, BPK hanya memberi pendapat saja, WTP atau WDP,” ucapnya. Ia mengatakan, sepanjang pola belanja pemerintah daerah efisien maka tidak akan ada masalah.
