Karimun – Krisis keuangan daerah tak hanya melanda Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kabupatan/kota di Kepri juga mengalami nasib yang sama.
Di Kabupaten Karimun, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 defisit.
Ini diakui Bupati Karimun Aunur Rafiq. ”Benar, hasil peng-hitungan tim penyusun anggaran kabupaten, terdapat sekitar Rp 55 miliar sampai Rp 60 miliar defisit ABPD kita,” ujarnya, Kamis (12/7).
Penyebabnya, dana transfer pusat ke daerah juga menyusut, seiringnya defisitnya APBN. Selain itu, beban pembayaran tunjangan THR dan gaji ke-13 di luar gaji pokok juga membebani APBD, sebab sebelumnya tak dianggarkan namun wajib dibayarkan. Belum lagi pendapatan asli daerah (PAD) yang menopang APBD juga belum maksimal pencapaiannya.
Meski keuangan daerah tahun ini mengalami defisit, kata Rafiq, hal ini tidak akan memberikan dampak terhadap ratusan proyek yang sudah berjalan dan saat ini yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk biaya-biaya anggaran proyek pembangunan yang mencapai ratusan miliar tersebut tidak ada masalah.
Namun Rafiq tak menafikan berdampak pada proyek-proyek yang belum dikerjakan dan belum masuk dalam kategori urgen. Proyek-proyek tersebut terancam tertunda. Saat ini, tim masih mengevaluasi pro-yek mana yang akan ditinjau ulang. ”Mau tidak mau ya rasionalisasi program-program yang sudah dianggarkan di APBD murni, tapi belum dijalankan. Terutama yang dipro-yeksikan dibiayai pada APBD Perubahan 2018,” ujarnya.
Jika pada tahun berikutnya memiliki anggaran yang cukup, baru akan dianggarkan kembali dalam APBD Murni 2019. ”Yang jelas, rasionalisasi anggaran harus dilakukan. Namun, bupati menjamin kalau proyek yang dikerjakan tahun ini bisa dibayarkan semuanya,” katanya. (san)
Sumber: batampos.co.id
