TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah menyiapkan program pemberian bantuan beras kepada segmen masyarakat yang terdampak imbas dari penerapan PPKM Darurat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
“Kita selaku wakil pemerintah pusat di daerah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam setiap situasi apapun,” kata PJ. Sekdaprov Kepri Lamidi di Tanjungpinang, Jumat (16/7/2021).
Pemprov Kepri, kata Lamidi, telah menunjuk BULOG menjadi salah satu pilar pendukung untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat terkena dampak PPKM Darurat.
Oleh karena itu, dia menggesa kepada Dinas Sosial Pemprov Kepri segera merampungkan data konkrit masyarakat terdampak pandemi COVID-19 secara lengkap dengan nama dan alamat agar mereka dapat menikmati bantuan dari pemerintah.
Kategori masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah masyarakat kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat rentan miskin.
“Paling lambat hari Minggu 18 Juli 2021 sudah kita dapatkan datanya, jadi bisa gerak lebih cepat,” ujar Lamidi.
Lamidi juga menegaskan jika bantuan beras tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah terkena PPKM Darurat yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam saja. Tetapi juga menyasar seluruh kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri.
“Beras yang dibagikan nantinya adalah berjumlah 0,4 kilogram untuk setiap jiwa per harinya,” tutur Lamidi.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivre Tanjungpinang Parluhutan Siregar menyatakan bahwa stok beras di gudang bulog semua kabupaten dan kota di Provinsi Kepri mencukupi untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya Bulog terkait penyediaan stok (beras) ini, kami siap,” kata Parluhutan.
Menurutnya mekanisme penyaluran beras bagi masyarakat terdampak adalah dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Saat ini stok beras CBP untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 6 ton, Kabupaten Bintan sebanyak 6,9 ton, Kabupaten Anambas 7,8 ton, Kabupaten Lingga sebanyak 2,2 ton, dan Kabupaten Natuna sebanyak 5,5 ton, kota Batam 12,8 ton. Provinsi Kepri juga memiliki stok beras CBP sebesar 14 ton.
Lebih lanjut, Parluhutan menyampaikan penggunaan mekanisme beras CBP tersebut sudah sesuai dengan Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana. Maka kepala daerah bisa mengajukan mengajukan permohonan kepada Perum BULOG kantor wilayah/kantor cabang.
Adapun jumlah yang dapat diajukan oleh kepala daerah kepada Perum BULOG adalah 200 ton untuk Provinsi dan 100 ton beras untuk setiap kabupaten dan kota. Artinya untuk Provinsi Kepulauan Riau ada 900 ton beras yang bisa disalurkan kepada masyarakat sesuai Pemensos tersebut.
“Saat ini kami tengah menunggu data kesuluruhan masyarakat yang terdampak dari Dinas Sosial Provinsi Kepri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat,” demikian Parluhutan. (Mn)
Sumber: SIJORITODAY.com
