Natuna – Seluruh fraksi di DPRD Natuna sepakat meminta Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, Selasa (16/7/2019).
Pernyataan tegas itu diutarakan langsung dalam pidato Ketua Fraksi PAN, Yohanes. Ia menilai pemerintah selama ini berjalan sendiri (one man show).
“Sering sekali pemerintah mengambil kebijakan secara diam-diam tanpa koordinasi dengan DPRD. Hal ini tidak baik bagi demokrasi pembangunan daerah,” tegas Yohanes.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Dwitra Gunawan. Ia lebih menjurus pada penghasilan PAD Natuna yang hingga saat ini belum memberikan kontribusi pada APBD Natuna.
“Potensi alam kita berlimpah, pengelolaannya mulai jalan. Namun kontribusinya belum bisa di andalkan dalam mendongkrak PAD. Tentunya perku kerja keras dari pemerintah khususnya dinas terkait,” katanya.
Dilanjutkan dari Fraksi Gernas (Gerinda NasDem), dikatakan Marzuki, dia terfokus pada pemanfaatan anggaran oleh Pemkab Natuna agar lebih proporsional. “Pembangunan jangan numpuk di ibukota kabupaten saja, tolong perhatikan wilayah kecamatan. Ke depan kegiatan overlay jalan bisa dikurangi untuk memenuhi keperluan jalan di daerah kecamatan,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Natuna, Hamid Rizal; Wakil Ketua II DPRD Natuna, Daeng Amhar selaku pimpinan rapat. Sekda Natuna, Wan Siwandi dan para OPD serta tamu undangan lainnya. (*)
Sumber: BATAMTODAY.COM
