Seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Raih Predikat WTP

Batam – Pada hari Rabu, 30 Mei 2018, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2017 kepada tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, LHP yang diserahkan adalah LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Bertempat di Ruang Auditorium Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Lt.5, agenda tahunan di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah dan para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kepulauan Riau serta Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2017, BPK Kepri memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” pada tujuh entitas pemerintah kabupaten/kota. Artinya Laporan Keuangan Pemerintah pada tujuh entitas pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2017 yang lalu telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.” demikian diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPK Kepri, Joko Agus Setyono, pada pidato sambutannya. Namun demikian, ditegaskan lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan, opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD kabupaten/kota bukan merupakan jaminan tidak adanya kecurangan atau fraud yang ditemukan atau kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan kriteria sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Yusripandi, mengatakan bahwa DPRD Kabupaten Natuna berkomitmen akan mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. “Opini WTP yang diraih sepatutnya tidak lantas membuat Pemerintah Daerah mengendurkan semangatnya dalam mengelola keuangan daerah. Masih ada tindak lanjut hasil pemeriksaan yang seharusnya juga dijadikan perhatian, karena ini akan terus kami cek perkembangannya kepada kawan-kawan di BPK Kepri”, demikian salah satu poin penting yang disampaikan oleh Yusripandi dalam pidato sambutannya.

Sedangkan pada kesempatan yang berbeda, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Kepri karena telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait pelaporan keuangan sehingga harapannya hal tersebut akan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu dengan opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris berharap pengelolaan keuangan di kabupaten yang dipimpinnya tersebut menjadi semakin akuntabel dan bertanggung jawab. Tidak ketinggalan, Abdul Haris juga berjanji akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK Kepri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (why)